BEBAN PAJAK BERLAPIS: Industri Otomotif Sulit MelajuBEBAN PAJAK BERLAPIS: Industri Otomotif Sulit MelajuSenin 16 Mei 2016 11:13Administratordibaca 4162 kaliSemua Kategori

Penerapan kebijakan pajak berlapis dan tarif bea masuk yang tinggi membuat industri oto motif nasional sulit melaju di basis produksi. Investor asing pun harus berpikir panjang untuk mem benamkan dana investasi yang lebih besar. Besarnya tarif pajak yang dikenakan pemerintah kepada industri otomotif berdampak pada mahalnya harga jual kendaraan.selengkapnya

 Bunga SBN Bebas Pajak akan Segarkan PasarBunga SBN Bebas Pajak akan Segarkan PasarSenin 16 Mei 2016 11:10Administratordibaca 2010 kaliSemua Kategori

Realisasi wacana bunga obligasi negara bebas pajak diterawang akan berdampak positif bagi pasar Surat Berharga Negara (SBN). Namun, pemerintah sebaiknya cermat dan waspada dalam mewujudkan kebijakan tersebut. Pemerintah Indonesia berencana menghapus atau membebaskan pajak atas diskonto obligasi yang dicairkan pada saat jatuh tempo dan sebelum jatuh tempo.selengkapnya

 `Denda` Tax Amnesty Akan Mengacu Aset Kekayaan`Denda` Tax Amnesty Akan Mengacu Aset KekayaanJumat 13 Mei 2016 14:46Administratordibaca 1745 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji penerapan tarif bagi wajib pajak yang mendapatkan tax amnesty alias pengampunan pajak. Dengan demikian, maka WP tertarik untuk mengikuti tax amnesty. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, tarif yang ditentukan tersebut tidak akan setinggi PPh, lantaran tidak mengacu pada pendapatan. Tarif tersebut, akan menggunakan aset dari WP.selengkapnya

 528 Orang Indonesia di Panama Papers Belum Teridentifikasi528 Orang Indonesia di Panama Papers Belum TeridentifikasiKamis 12 Mei 2016 19:49Administratordibaca 977 kaliSemua Kategori

Geger Panama Papers pada April lalu membuat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melakukan penyelidikan. Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengatakan, dari 1038 nama wajib pajak Indonesia yang tercantum di Panama Papers sebanyak 528 nama belum teridentifikasi apakah memiliki NPWP atau tidak. Menurut Ken, data tersebut berpotensi akan berkembang lagi bila kelak ditemukan nama-nama baru diselengkapnya

 Ditjen Pajak siap Periksa Nama di Panama PapersDitjen Pajak siap Periksa Nama di Panama PapersKamis 12 Mei 2016 18:23Administratordibaca 924 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menelusuri nama-nama orang Indonesia yang tercantum dalam database yang dirilis oleh International Consortium of Investigation Journalist (ICIJ), Selasa (10/5) lalu. Ditjen Pajak pun siap memeriksa nama-nama tersebut. Pada Selasa lalu, ICIJ telah merilis 214.000 perusahaan cangkang (offshore) yang menjadi bagian dari investasiselengkapnya

 Baru 225 `Korban` Panama Papers Bisa Diindetifikasi Ditjen PajakBaru 225 `Korban` Panama Papers Bisa Diindetifikasi Ditjen PajakKamis 12 Mei 2016 17:09Administratordibaca 894 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan menemukan 889 data wajib pajak yang cocok dengan data Panama Papers 1.038 wajib pajak. Dari data Panama Papers yang telah dicocokkan, ada yang memiliki NPWP dan ada yang belum terindentifikasi NPWP-nya. Dirjen Pajak Ken Dwijuguasteadi mengatakan, beradasarkan catatan DJP terdapat nama yang telah diidentifikasi NPWP sebanyak 272 (dari 889).selengkapnya

 Cermati Perubahan Lapisan PPh PribadiCermati Perubahan Lapisan PPh PribadiKamis 12 Mei 2016 12:51Administratordibaca 3006 kaliSemua Kategori

Yuk, kita cermati niat pemerintah yang akan mengutak-atik lapisan(layer) kelompok tarif pajak pribadi. Perubahan layer kelompok tarif pengenaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 untuk orang pribadi bisa berdampak pada setoran pajak kita. Kini rencana itu tengah digodok Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan. Salah satu rencananya, penambahan lapisan ini akan dilakukan terhadap golonganselengkapnya

 REVISI PAJAK PENGHASILAN: Jumlah Layer Ditambah, Bracket DiubahREVISI PAJAK PENGHASILAN: Jumlah Layer Ditambah, Bracket DiubahKamis 12 Mei 2016 12:25Administratordibaca 1812 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menambah jumlah layer dan mengubah klasifikasibracket pengenaan pajak penghasilan pada wajib pajak orang pribadi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan skema progresivitas yang ada dalam pajak penghasilan (PPh) akan diperbaiki. Selain itu, perubahan klasifikasi pengelompokkannya atau bracket secara umum akan menjadi lebih ringan.selengkapnya

 Pemerintah Gagap Revisi Penerimaan PajakPemerintah Gagap Revisi Penerimaan PajakRabu 11 Mei 2016 15:39Administratordibaca 1132 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) meminta pemerintah merevisi target penerimaan perpajakan 2016. Direktur CITA, Yustinus Prastowo mengatakan saat ini pemerintahan Jokowi sangat gagap dalam merevisi penerimaan pajak, mengingat tahun ini shortfall penerimaan pajak diprediksi akan sebesar Rp 200 triliun. "Pemerintah saat ini sangat gagap dalam merevisi pajaknya, padahal shortfall tahunselengkapnya

 Tax Amnesty Kerap Dianggap Perangkap Oleh PengusahaTax Amnesty Kerap Dianggap Perangkap Oleh PengusahaRabu 4 Mei 2016 05:15Administratordibaca 1282 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menurut Ketua Asosiasi Pengembang perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia ‎(Apersi) Eddy Ganefo jangan disalahartikan untuk membuat takut pengusaha. Apalagi menurutnya masih banyak pihak yang menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah perangkap pemerintah buat pengusaha.selengkapnya

 Wakil Ketua MPR Minta Masyarakat Sabar Tunggu Keputusan Soal Tax AmnestyWakil Ketua MPR Minta Masyarakat Sabar Tunggu Keputusan Soal Tax AmnestySelasa 3 Mei 2016 18:53Administratordibaca 902 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengingatkan masyarakat menunggu dengan sabar keputusan DPR dan pemerintah soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty. “Biarkan mereka bekerja dan berpikir apa yang terbaik untuk rakyat dan bangsa. Saat ini dalam masa pembicaraan kita tunggu saja bagaimana hasilnya,” kata dia saat menghadiri acara pelantikan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemenselengkapnya

 Oesman Sapta: Negara Maju Bila Wajib Pajak AktifOesman Sapta: Negara Maju Bila Wajib Pajak AktifSelasa 3 Mei 2016 15:59Administratordibaca 865 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR Oesman SaptaOdang mengatakan bila berbicara pajak selalu menimbulkan pro dan kontra. Menurutnya, untuk memenuhi keinginan target pajak tidak lah mudah, karena wajib pajak selalu ingin membayar pajak sekecil mungkin. "Di Amerika yang ditakuti ada dua, pajak dan lawyer. Negara maju bila wajib pajak aktif dan mampu mengatasi masalah perpajakan," kata Oesman Sapta dalam sambutannyaselengkapnya

 MPR Tegaskan Nyawa APBN Ada di Sektor PajakMPR Tegaskan Nyawa APBN Ada di Sektor PajakSelasa 3 Mei 2016 15:53Administratordibaca 1127 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Oesman Sapta Odang menegaskan, nyawa APBN sangat bergantung pada sektor perpajakan. Perpajakan akan semakin kuat jika pemberlakukan pengampunan pajak dilaksanakan dengan baik. Menurutnya, pengampunan pajak adalah kemampuan untuk memaafkan kesalahan wajib pajak (WP) atas kesalahan masa lalu, dan diberikan kalau WP mau menebus dengan jumlah tebusanselengkapnya

 Komentar Sri Mulyani soal Pajak Tak Coreng Reputasi IndonesiaKomentar Sri Mulyani soal Pajak Tak Coreng Reputasi IndonesiaSelasa 3 Mei 2016 15:13Administratordibaca 1155 kaliSemua Kategori

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani angkat bicara mengenai tercantumnya ribuan nama para pengusaha dan pejabat Indonesia dalam Panama Papers. Dalam akun LinkedIn-nya, wanita yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank tersebut menuliskan, sebagai mantan Menkeu, dia melihat langsung betapa lemahnyaselengkapnya

 Pengamat: Tax Amnesty Tak Cederai Rasa KeadilanPengamat: Tax Amnesty Tak Cederai Rasa KeadilanSenin 2 Mei 2016 18:54Administratordibaca 1191 kaliSemua Kategori

Pro-kontra soal pengampunan pajak atau tax amnesty masih bergulir. Pengamat Perpajakan dari Universitas Indonesia (UI), Darussalam menegaskan, tax amnesty tidak mencederai rasa keadilan karena semua wajib pajak akan disasar, baik yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Kebijakan tax amnesty juga tidak hanya berlaku bagi orang kaya tapi seluruh wajib pajak, terutama yang belum memiliki NPWPselengkapnya

 Tax Amnesty Bukan Untuk Orang Kaya SajaTax Amnesty Bukan Untuk Orang Kaya SajaSenin 2 Mei 2016 18:49Administratordibaca 2338 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center, Darussalam mengatakan, kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty tidak hanya ditujukan untuk orang kaya saja. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh wajib pajak, terutama yang belum memiliki NPWP, tidak atau belum mengisi SPT secara benar.selengkapnya

 Cegah Pembangkangan Wajib Pajak, Jokowi Harus Sosialisasikan Tax AmnestyCegah Pembangkangan Wajib Pajak, Jokowi Harus Sosialisasikan Tax AmnestySenin 2 Mei 2016 16:19Administratordibaca 690 kaliSemua Kategori

Politikus Golkar Bambang Soesatyo menilai komunitas wajip pajak (WP) harus diberi pemahaman mengenai alasan pemerintah dan DPR menerapkan kebijakan pengampunan pajak. Selain itu, penjelasan manfaat pengampunan pajak bagi negara dan rakyat. "Maka, setelah menyeragamkan persepsi tentang urgensi dan manfaat dari rencana Kebijakan Pengampunan Pajak (tax amnesty) kepada sejumlah kementerian/lembaga,selengkapnya

 Skema `Peniadaan Pajak` untuk Startup Perlu DidukungSkema `Peniadaan Pajak` untuk Startup Perlu DidukungKamis 28 Apr 2016 11:19Administratordibaca 1165 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menyatakan insentif untuk e-commerce sangat penting. Menurut dia, intensif yang diberikan pemerintah, dalam hal ini bukan hanya soal pajak, namun juga berupa fasilitas dan pendanaan. "Harus dong, macam-macam (bentuk insentif). Fasilitas kan juga insentif, soal pajak bisa juga (disebut insentif), seperti penundaan pajak, tapi tetapselengkapnya

 Giliran Grab dan Uber, Diuber PajakGiliran Grab dan Uber, Diuber PajakRabu 27 Apr 2016 20:58Administratordibaca 2858 kaliSemua Kategori

Pemerintah kian gencar mengejar perusahaan digital. Di tengah proses mengejar pajak Google, Facebook, Yahoo! serta Twitter, kini giliran pajak perusahaan transportasi online asing yang dikejar, yaitu Uber dan Grab. Menurut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Pajak Jakarta Khusus Muhammad Hanif, pengejaran pajak Uber dan Grab masih dalam proses. Saat ini, Ditjen dalam proses mengubah status Uber danselengkapnya

 Grab dan Uber Dikejar Pajak, Begini Respons MenkominfoGrab dan Uber Dikejar Pajak, Begini Respons MenkominfoRabu 27 Apr 2016 10:51Administratordibaca 1500 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah mengkaji untuk memungut pajak dari sektor e-commerce. Hal ini tentu saja meliputi aplikasi penyedia transportasi online seperti Uber dan Grab. Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan, Grab dan Uber berstatus sebagai penyelenggara aplikasi dan bukan perusahaan transportasi. Menurutnya,untuk transportasiselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :