Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty diestimasi akan menambah penerimaan pajak sebesar Rp180 triliun. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan potensi penerimaan tersebut dihitung berdasarkan asumsi rata-rata tarif tebusan sebesar 4 persen untuk deklarasi di luar negeri dan 2 persen di dalam negeri.selengkapnya

Rancangan Undang-Undang pengampunan pajak alias tax amnesty masih digodok di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, patut diketahui tidak melulu tax amnesty menuai keberhasilan. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, supaya tax amnesty sukses maka sistem perpajakan di negara harus siapkan. Dia melanjutkan, ada lima kunci sukses jika tax amnesty ingin sukses.selengkapnya

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat berencana menaikkan tarif uang tebusan yang menjadi salah satu pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Keinginan untuk menaikkan tarif tebusan tersebut disampaikan oleh Muhammad Sarmuji anggota Komisi XI dari fraksi Partai Golkar. “Kami akan mengajukan skema dua tahap, enam bulan. Tahap pertama 5%, tahap kedua 7,5%,” ujar Sarmujiselengkapnya

Sedikitnya 10.686 pendukung mendesak pemerintah tak mengampuni orang dan korporasi pengemplang pajak karena menimbulkan perlakukan yang tak adil kepada pembayar pajak lainnya. Petisi itu dibuat oleh Forum Pajak Berkeadilan (FPB), yang menyaatakan bahwa Indonesia berada dalam posisi ke-9 dari negara-negara dengan aliran uang haram tertinggi di dunia. Mereka menyebtukan Indonesia kehilangan potensiselengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro optimistis pembahasan RUU Pengampunan Pajak bersama DPR RI akan berlangsung lancar, sehingga implementasi kebijakan tax amnesty dapat dilakukan segera. "Pokoknya itu bisa selesai, besok atau bulan depan yang penting selesai," kata Bambang di Jakarta. Bambang tidak mau berandai-andai mengenai kemungkinan alotnya pembahasan peraturan hukum tersebut, termasukselengkapnya

Saat menjelaskan soal perkembangan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro langsung semringah. Naga-naganya ada kabar baik. Ternyata, benar juga. Menkeu Bambang bilang, pembahasan RUU Pengampunan Pajak bersama DPR bakal lancar. Diperkirakan, implementasi kebijakan tax amnesty bisa lebih cepat dari perkiraan. "Pokoknya itu bisa selesai, besok atau bulan depan yangselengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro optimistis pembahasan RUU Pengampunan Pajak bersama DPR RI akan berlangsung lancar, sehingga implementasi kebijakan "tax amnesty" dapat dilakukan segera. "Pokoknya itu bisa selesai, besok atau bulan depan yang penting selesai," kata Bambang di Jakarta, Jumat. Bambang tidak mau berandai-andai mengenai kemungkinan alotnya pembahasan peraturan hukum tersebut,selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro optimistis pembahasan RUU Pengampunan Pajak bersama DPR RI akan berlangsung lancar, sehingga implementasi kebijakan "tax amnesty" dapat dilakukan segera. "Pokoknya itu bisa selesai, besok atau bulan depan yang penting selesai," kata Bambang di Jakarta, Jumat (20/5). Bambang tidak mau berandai-andai mengenai kemungkinan alotnya pembahasan peraturan hukumselengkapnya

Kenaikan jumlah nasabah yang menutup kartu kreditnya saat ini, setelah Kementerian keuangan mengeluarkan kebijakan untuk mengintip secara langsung data transaksi kartu nasabah, terus menjadi perhatian publik. Tak hanya meresahkan masyarakat, kebijakan tersebut juga telah memengaruhi kinerja bisnis salah satu perbankan swasta. Karena, ada penurunan transaksi kartu kredit para nasabahnya.selengkapnya

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) hari ini menggelar rapat koordinasi bersama seluruh anggota Dewan Pengawas, Pengurus Pusat Daerah dan Pengurus Cabang dari seluruh Indonesia. Dalam rapat koordinasi tersebut, IKPI akan menyusun beberapa langkah-langkah yang akan disusun dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak negara.selengkapnya

Kementerian Keuangan pada tanggal 23 Maret lalu telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Dalam kebijakan ini, Kementerian Keuangan mewajibkan 23 entitas penyedia kartu kredit, untuk melaporkan setiap data dan transaksi kartu kredit kepadaselengkapnya

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menagih Direktorat ‎Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk segera membayar kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Dalam hitungan APBI, besaran restitusi yang belum dibayarkan mencapai Rp 1,5 triliun. Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan, ada 11 perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B), khususnya padaselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyandera ARF selaku Direktur PT EJ yang terbukti menunggak pajak sebesar Rp1,57 miliar. Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Harta Indra Tarigan mengatakan, DPJ memberikan batas waktu selama enam bulan kepada ARF untuk melunasi tunggakan utang pajaknya tersebut.selengkapnya

Rencana pemerintah memberikan insentif pajak instrumen surat utang pemerintah berbasis syariah alias sukuk disambut para pelaku bisnis asuransi syariah. Insentif berupa keringanan pajak penghasilan (PPh) final atas imbal hasil investasi di sukuk dapat mendongkrak porsi investasi sukuk di industri asuransi syariah.selengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak, alias Tax Amnesty segera dibahas kembali. Sebelumnya, sejumlah fraksi di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM). Namun, karena terputus masa reses, DIM tersebut hingga kini belum ada tindak lanjutnya alias masih terpecah-pecah berdasarkan pendapat fraksi.selengkapnya

Ditjen Pajak mengkarifikasi terkait tiga orang yang disebut pegawai Kantor Pajak Kebayoran Baru III yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan pemerasan terkait restitusi lebih bayar pajak pada PT Edmi Indonesia tahun 2012 dan 2013. Menurut Ditjen Pajak, ketiganya saat ini bukanlah pegawai Ditejen Pajak.selengkapnya

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo enggan berspekulasi, terkait maraknya nasabah yang menutup kartu kreditnya, setelah kebijakan perbankan yang harus melaporkan data transaksi pemilik kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak, demi kepentingan perpajakan. Agus, saat ditemui dalam perhelatan sidang tahunan Islamic Bank Development di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu 18 Mei 2016,selengkapnya

Sekian lama dokumen Panama Papers bikin heboh, Kepala PPATK Muhammad Yusuf baru buka mulut. Dia mengaku punya data yang lebih lengkap ketimbang Panama Papers. Kata Yusuf, data yang telah diverifikasi PPATK pada 2015, terdapat transaksi mencurigakan sebanyak 56 ribu laporan. "Sejauh ini pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap data yang dimiliki baru pada tahapselengkapnya

Penerimaan pajak nonmigas yang masih terkontraksi hingga akhir April harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk merevisi target APBN 2016. Kendati demikian, pemerintah optimistis masih bisa mengejar target pajak. Dari data internal pemerintah, realisasi penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak hanya mencapai sekitar Rp272 triliun. Angka itu turun sekitar 8,1% dari realisasiselengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ingin terciptanya lembaga pemungut zakat yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak selaku pihak yang melakukan pemungutan pajak. Dengan demikian, para pembayar zakat bisa mendapatkan keringanan dari kewajibannya membayar pajak. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, zakat merupakan kewajiban yang harus disetorkan bagi setiap umat muslim untukselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya