Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Rumah Rakyat Indonesia (RRI) akan melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amesty).Judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut akan dilakukan akhir Juli.selengkapnya

Wakil Ketua Komisi XI Soepriyanto menyatakan, RUU Tax Amnesty atau pengampunan pajak siap disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna besok (Selasa, 28/6). Sebab, mayoritas fraksi dianggap telah menyetujui RUU yang digunakan untuk merepatriasi uang warga Indonesia di luar negeri tersebut.selengkapnya

Fraksi Partai Gerindra menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty disahkan jadi Undang Undang. Hal itu dikemukakan oleh Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra,Kardaya Warnika saat memaparkan pandangan mini fraksi.selengkapnya

Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty ditargetkan selesai dibahas di DPR bulan Juli mendatang. Pada bulan yang sama Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) perubahan, ditargetkan selesai. Pembahasan RUU tersebut digenjot untuk mengantisipasi permasalahan keuangan negara. Rencananya negara akan mengampuni para konglomerat, yang selama ini menyembunyikan uangnya di luarselengkapnya

Pemerintah Prancis dikabarkan telah menghapus poin pajak progresif terhadap minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dalam RUU Keanekaragaman Hayati. Para pelaku usaha di sektor kelapa sawit meyakini bukan perkara mudah bagi pemerintah dan parlemen Prancis untuk menerapkan instrumen kebijakan bersifat restriktif terhadap CPO.selengkapnya

Kendati pemerintah Prancis sudah menghapus poin pajak progresif terhadap CPO dalam RUU Biodiversitas mereka, pelaku industri menilai negara itu masih akan menempuh jalan lain untuk menghambat CPO masuk ke pasar domestiknya. Namun demikian, para pelaku usaha di sektor kelapa sawit meyakini bukan perkara mudah bagi pemerintah dan parlemen Prancis untuk menerapkan instrumen kebijakan bersifatselengkapnya

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Pasalnya, mereka mencium indikasi ketidakberesan dalam pembahasan undang-undang tersebut. Mereka menganggap RUU tersebut akan mengampuni dosa para pengemplang pajak bahkan para pelaku tindak pidana korupsi.selengkapnya

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) berupaya menggolkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) untuk segera disahkan menjadi UU pada Juni ini. Hanya saja, tak sedikit pihak yang meragukan keberhasilan tax amnesty karena berbagai permasalahan di dalam negeri terutama masalah kepastian dan penegakan hukum.selengkapnya

Di tengah upaya mengebut penyelesaian RUU Tax Amnesty, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan merencanakan eksekusi tindakan paksa badan atau gijzeling kepada lebih dari 700 penanggung pajak tahun ini guna mengamankan target penerimaan pajak. Angin Praytino Aji, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak (DJP) mengatakan sebagai bagian dari program di tahun penegakan hukum, setiap kantor pelayananselengkapnya

Gubernur Tokyo, Jepang berencana mengundurkan diri setelah tersandung kasus korupsi, Rabu (15/6). Media publik NHK melaporkan Yoichi Masuzoe dituduh melakukan penyelewenangan dana pajak dan berlebihan dalam pengeluaran untuk perjalanan bersama keluarga dan karya seni. Masuzoe akan jadi gubernur Tokyo kedua yang mengundurkan diri sejak Tokyo dinobatkan jadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2020.selengkapnya

Gubernur Tokyo, Yoichi Masuzoe, berencana untuk mengajukan pengunduran dirinya pada Rabu pagi waktu setempat. Kantor berita NHK melaporkan, keputusan ini dilakukan setelah mencuatnya dugaan penggunaan uang pajak dengan tidak semestinya, antara lain untuk liburan keluarga, Dilansir dari Reuters, Rabu 15 Juni 2016, Masuzoe yang kini berusia 67 tahun memenangkan pemilu pada 2014 dengan dukunganselengkapnya

Terkatung-katungnnya pembahasan Kebijakan Pengampunan Pajak atau tax amnesty di parlemen, menuai spekulasi banyak pihak. Sebab, banyak pihak-pihak terkait khususnya wajib pajak (WP) yang saat ini menanti apakah kemurahan hati pemerintah itu akan disepakati DPR. Publik gundah karena pembahasannya di DPR tak seperti yang dijanjikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoroselengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, sampai saat ini belum mendapat perkembangan soal pengajuan peninjauan kembali (PK) kasus permohonan keberatan wajib pajak Bank Central Asia, yang menyeret nama bekas Ketua BPK Hadi Poernomo. Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak memaparkan, kasus tersebut sampai sekarang masih berproses di Mahkamah Agung (MA).selengkapnya

Masih alotnya pembahasan rancangan Undang-Undang tax amnesty atau pengampunan pajak oleh pemerintah dan anggota dewan, membuat mantan Menko Perekonomian era Gusdur Kwik Kian Gie angkat bicara, menurutnya tax amnesty sangat bisa dilakukan di Indonesia.selengkapnya

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) tengah mengajukan banding terkait pembayaran pajak air permukaan umum (APU) ke pengadilan pajak. Direktur Utama Inalum Winardi Sunoto mengungkapkan pihaknya telah membayar pajak 50% dari tagihan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara yakni senilai Rp369 miliar. Dia mengungkapkan pihaknya menyerahkan persoalan pajak APU ke pengadilan pajak.selengkapnya

Pemerintah Prancis akan menempuh segala cara untuk memastikan perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayahnya taat membayar pajak. Ini menyusul setelah Google dan McDonald diduga menggelapkan pajak. "Kami akan terus mengawasi kasus ini juga kemungkinan kasus-kasus lainnya," kata Menteri Keuangan Prancis, Michel Sapin, dilansir darithe Guardian, Senin (30/5).selengkapnya

Pemerintah Prancis akan menempuh segala cara untuk memastikan perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayahnya taat membayar pajak. Ini menyusul setelah Google dan McDonald diduga menggelapkan pajak. "Kami akan terus mengawasi kasus ini juga kemungkinan kasus-kasus lainnya," kata Menteri Keuangan Prancis, Michel Sapin, dilansir darithe Guardian, Senin (30/5).selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II – melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surakarta – mengeksekusi penyanderaan kepada seorang penunggak pajak berinisial SDH. Pengusaha distributor bahan kebutuhan pokok yang berusia 69 tahun itu ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1A Surakarta karena menunggak pajak senilai Rp43,03 miliar.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini bisa mengintip data kartu kredit nasabah. Lewat kebijakan ini, pemerintah berupaya menyisir potensi penerimaan pajak dari wajib pajak perorangan. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang berkaitan denganselengkapnya

Implementasi aturan pengampunan pajak (tax amnesty), tidak akan sesederhana bayangan. Lantaran. aturannya tidak bisa berdiri sendiri. Harus disokong aturan lainnya. Demikian disampaikan Ekonom dari Universitas Mataram (Unram) M Firmansyah kepada wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/5/2016).selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya