Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengidentifikasi 800 Wajib Pajak (WP) dari 1.038 nama orang-orang Indonesia yang ada di dalam dokumen Panama Papers. Hasilnya, sebanyak 272 nama yang telah menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, jika orang Indonesia yang ada dalam Panama Papers ingin ikut kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), maka utang-utang pajaknya harus dibayar terlebih dahulu jika mereka memiliki tunggakan. Sejauh ini, nama-nama yang sudah berhasil dihimpun Ditjen Pajak sebanyak 1038 nama. Dari nama-nama tersebut, 528 nama belum diidentifikasikan apakahselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai melakukan pemeriksaan terkait data wajib pajak yang disebut ‎ada dalam jurnal Panama Papers. Hasilnya DJP berhasil melakukan verifikasi atas 800 wajib pajak. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak ‎ Ken Dwijugiasteadi mengatakan, dari 1.038 nama wajib pajak milik warga Indonesia yang terdapat dalam Panama Papers, DJP berhasil mengindentifikasi 800 wajib pajak.selengkapnya

Keterkaitan antara kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty dengan mencuatnya data Panama Papers menjadi pertanyaan besar apakah para Wajib Pajak (WP) di Panama Papers akan mendapat pengampunan pajak ketika tax amnesty di rampungkan. Hal ini semakin diperkuat usai, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan bahwa dari 1.038 data Panama Papers terdapat 889 WP orang Indonesia yang sesuaiselengkapnya

RUU pengampunan pajak alias tax amnesty dinilai memang dibutuhkan. Tapi tidak membuat Indonesia ketakutan, sekalipun RUU tax amnesty dibatalkan. "Apabila RUU pengampunan pajak tidak lolos, maka hal ini dapat pula menimbulkan kekecewaan bagi Investor di bidang portofolio, mengingat penerimaan negara tahun ini tidak seperti yang diharapkan imbas pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan masih relatselengkapnya

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), A. Tony Prasetiantono, menilai target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah pada tahun ini terlalu tinggi. Maka, dia menyarankan, agar pemerintah sebaiknya segera merevisi target tersebut. Menurut Tony, pandangan tersebut sejalan dengan realisasi penerimaan pajak hingga 8 Mei 2016 yang baru mencapai 23 persen atau sekitar Rp419,2 triliun.selengkapnya

Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo menangkap seorang petugas pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo yang diduga memeras wajib pajak. "Awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat, dan saat ini sedang kami dalami. Namun, saat ini masih terbatas karena yang bersangkutan sedang masuk rumah sakit," kata Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo, Brigadir Jenderal Pol. Hengkiselengkapnya

Sungguh, pengembang dan bank nasional merupakan dua pendekar utama dalam mengembangkan sektor properti yang saat ini mulai kembali menggeliat. Bagaimana prospek pengembang di masa mendatang di tengah mimpi suku bunga kredit single digit atau di bawah 10 persen? Tidak dapat dibantah, bank nasional tidak mungkin menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dan atau kredit pemilikan apartemen (KPA)selengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak harus fokus pada substansi reformasi sistem pajak Tanah Air. Darussalam, Managing Partner Danny Darussalam Tax Center menilai perdebatan tarif tebusan yang muncul akhir-akhir ini dalam rencana payung hukum tax amnesty justru telah mengaburkan substansi kebijakan ini.selengkapnya

Pemerintah opimistis pengampunan pajak atau tax amnesty kali ini akan lebih berhasil dibanding penerapan sebelumnya. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menyatakan keyakinan tersebut ditopang oleh tujuan kebijakan tersebut yang lebih jelas, yakni untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.selengkapnya

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani angkat bicara mengenai tercantumnya ribuan nama para pengusaha dan pejabat Indonesia dalam Panama Papers. Dalam akun LinkedIn-nya, wanita yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank tersebut menuliskan, sebagai mantan Menkeu, dia melihat langsung betapa lemahnyaselengkapnya

Pemerintah akan mempercepat perjanjian kerjasama dengan Amerika Serikat, terkait pertukaran data pajak. Menurut keterangan pers yang di terima KONTAN dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebutkan perjanjian pertukaran data pajak akan dilakukan pada September 2016. Artinya, lebih cepat dari rencana awal, seperti yang pernah diungkapkan pemerintah yaitu tahun 2017.selengkapnya

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) berencana akan mempersiapkan instrumen investasi untuk menghadapi arus dana yang masuk apabila Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak disahkan. "Kita harap ini bisa berjalan dan menarik aset yang ada di luar negeri. Kami antisipasi dengan menciptakan produk investasi bank yang bisa menarik dana tersebut," kata Direktur Utama BRI, Asmawiselengkapnya

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) jelas dinyatakan bahwa pengampunan pajak bukan untuk mengampuni kejahatan pidana atau koruptor. Namun, sesungguhnya tujuan tax amnesty memberi kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Menurut Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, Darussalam, Tax amnesty bukan serta merta membebaskan para pelaku korupsi dari tuntutanselengkapnya

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menyatakan insentif untuk e-commerce sangat penting. Menurut dia, intensif yang diberikan pemerintah, dalam hal ini bukan hanya soal pajak, namun juga berupa fasilitas dan pendanaan. "Harus dong, macam-macam (bentuk insentif). Fasilitas kan juga insentif, soal pajak bisa juga (disebut insentif), seperti penundaan pajak, tapi tetapselengkapnya

Ini merupakan bank data terbesar yang pernah dirilis ke publik, dengan menampilkan ratusan ribu perusahaan cangkang berikut nama para pemiliknya di sejumlah negara suaka pajak (tax havens).selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak yang kini dalam tahap menerima pendapat dari sejumlah pihak harus memenuhi rasa keadilan. Wajib pajak yang taat, harus diberikan insentif.selengkapnya

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, aturan pengampunan pajak (tax amnesty), sangat sejalan dengan upaya pemerintah dan BI untuk memperdalam sektor keuangan. Selain itu, kata Agus, tax amnesty merupakan hal yang lazim dilakukan oleh negara untuk merepratiasi, atau menarik kembali dana warga negara Indonesia yang diparkir di luar negeri.selengkapnya

Ternyata, antara Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro punya pandangan berbeda terkait tax amnesty. Lho, siapa yang salah? Anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo mengaku heran lantaran Presiden Jokowi dan Menkeu Bambang tidak satu suara terkait rencana penerapan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).selengkapnya

Indonesia diyakini akan kesulitan menerapkan keterbukaan dan pertukaran informasi perbankan untuk pajak dalam Automatic Exchange of Information (AEoI) pada akhir 2017. Pasalnya Indonesia memiliki kelemahan data perpajakan yang dapat diberikan kepada negara lain yang memberlakukan AEoI.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya