Dubes: Pajak Sawit Didiskusikan hingga Pertengahan JuniDubes: Pajak Sawit Didiskusikan hingga Pertengahan JuniSelasa 7 Jun 2016 00:34Administratordibaca 1043 kaliSemua Kategori

Duta Besar Prancis untuk Indonesia Corinne Breuze mengatakan anggota parlemen Prancis akan mendiskusikan rancangan undang-undang terkait penerapan pajak progesif untuk produk sawit hingga pertengahan Juni 2016. Oleh karena itu, katanya di Jakarta, Senin, waktu pengambilan keputusan mengenai penerapan pajak progresif tersebut akan mundur dari jadwal sebelumnya, yang awalnya direncanakan usai rapatselengkapnya

 Kemenkeu Tunggu Data Kartu KreditKemenkeu Tunggu Data Kartu KreditSabtu 4 Jun 2016 10:47Administratordibaca 901 kaliSemua Kategori

Kemenkeu mewajibkan sejumlah bank melaporkan data kartu kredit nasabahnya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbesar basis data pajak, yaitu data transaksi kartu kredit. Namun hingga akhir penyerahan data kartu kredit bulan Mei kemarin, baru 2 bank saja yang melaporkan, dari 23 bank yang dimintai datanya.selengkapnya

 Breskrim Usut Perusahaan Penerbit Faktur Pajak FiktifBreskrim Usut Perusahaan Penerbit Faktur Pajak FiktifKamis 2 Jun 2016 19:59Administratordibaca 2434 kaliSemua Kategori

Bareskrim Polri menerima pelimpahan perkara penggelapan pajak dari Ditjen Pajak. Tiga tersangka perkara ini pun langsung ditahan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim, Brigadir Jenderal Agung Setya membenarkan pelimpahan perkara itu. "Pidananya ditindaklan­juti kepolisian," katanya.selengkapnya

 Menkeu Bambang: Pajak UMKM Bakal Sangat RendahMenkeu Bambang: Pajak UMKM Bakal Sangat RendahRabu 1 Jun 2016 13:07Administratordibaca 1158 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku pihaknya tengah memfinalisasi mengenai revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 mengenai pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bambang menuturkan, revisi ini untuk meningkatkan daya saing UMKM Indonesia demi menghadapi pasar bebas ASEAN yang sudah berjalan sejak awal 2016.selengkapnya

 Insentif Pajak bagi UMKM Siap Masuk Paket KebijakanInsentif Pajak bagi UMKM Siap Masuk Paket KebijakanRabu 1 Jun 2016 12:32Administratordibaca 1763 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini tengah membidik pengembangan usaha bagi pelaku UMKM. Berbagai insentif pun telah diberikan seperti keringanan pajak Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang saat ini telah dipangkas menjadi 9 persen dari sebelumnya 12 persen. Saat ini, pemerintah kembali berencana akan memberikan insentif kepada UMKM. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, insentif yang akan diberikanselengkapnya

 Nasabah Diintip Ditjen Pajak, Bukopin Targetkan Transaksi Kartu Kredit Rp6 TriliunNasabah Diintip Ditjen Pajak, Bukopin Targetkan Transaksi Kartu Kredit Rp6 TriliunRabu 1 Jun 2016 11:39Administratordibaca 1329 kaliSemua Kategori

Kebijakan pemerintah memperbolehkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melihat data pemilik kartu kredit tak lantas membuat Bank Bukopin khawatir. Mereka tetap mematok target pertumbuhan yang cukup tinggi untuk kepemilikan ataupun transaksi melalui kartu kredit ini. Kepala Divisi Kartu Kredit Bank Bukopin, Muhdan Lubis mengaku tidak khawatir dengan kebijakan pemerintah tersebut.selengkapnya

 Abe Tunda Kenaikan Pajak PenjualanAbe Tunda Kenaikan Pajak PenjualanSelasa 31 Mei 2016 14:59Administratordibaca 932 kaliSemua Kategori

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memastikan menunda rencana kenaikan pajak penjualan. Penundaan kenaikan pajak dilakukan karena rendahnya daya beli konsumen Jepang, tercermin dari penurunan penjualan ritel. Seperti yang dikutip Reuters, penjualan ritel Jepang jatuh 0,8% pada April 2016 dibandingkan April tahun lalu. Angka ini lebih rendah dari perkiraan pasar yang menduga penurunan penjualanselengkapnya

 KATA MEREKA: Kartu Kredit Diintip Ditjen PajakKATA MEREKA: Kartu Kredit Diintip Ditjen PajakSenin 30 Mei 2016 10:29Administratordibaca 1065 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan pada tanggal 23 Maret lalu telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Dalam kebijakan ini, Kementerian Keuangan mewajibkan 23 entitas penyedia kartu kredit, untuk melaporkan setiap dataselengkapnya

 Nenek Pengemplang Pajak Rp43 Miliar Dijebloskan ke BuiNenek Pengemplang Pajak Rp43 Miliar Dijebloskan ke BuiJumat 27 Mei 2016 16:24Administratordibaca 1541 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II – melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surakarta – mengeksekusi penyanderaan kepada seorang penunggak pajak berinisial SDH. Pengusaha distributor bahan kebutuhan pokok yang berusia 69 tahun itu ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1A Surakarta karena menunggak pajak senilai Rp43,03 miliar.selengkapnya

 Sudah Siap Kartu Kredit Anda Diintip Pajak?Sudah Siap Kartu Kredit Anda Diintip Pajak?Kamis 26 Mei 2016 17:52Administratordibaca 2003 kaliSemua Kategori

Akhir bulan ini akan menjadi gelombang pertama bagi perbankan dan lembaga penerbit kartu kredit Tanah Air melaporkan data transaksi kartu kredit nasabahnya pada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Wacana yang dikumandangkan sejak April ini tak pelak menyebar keresahan bagi nasabah, yang berujung aksi penutupan kartu kredit di perbankan.selengkapnya

 Ditjen Pajak Sosialisasi Pajak di Universitas BakrieDitjen Pajak Sosialisasi Pajak di Universitas BakrieKamis 26 Mei 2016 17:28Administratordibaca 1854 kaliSemua Kategori

Program Studi Akuntansi Universitas Bakrie bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan I mengadakan acara seminar “Tax Goes to Campus”. Acara ini mengundang pemilik atau pengurus yayasan pendidikan, dosen dan mahasiswa se-Jakarta Selatan atau wilayah Kopertis III.selengkapnya

 Intip Data Kartu Kredit, Ditjen Pajak Ingin Lihat Kejujuran WPIntip Data Kartu Kredit, Ditjen Pajak Ingin Lihat Kejujuran WPKamis 26 Mei 2016 16:10Administratordibaca 953 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini bisa mengintip data kartu kredit nasabah. Lewat kebijakan ini, pemerintah berupaya menyisir potensi penerimaan pajak dari wajib pajak perorangan. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang berkaitan denganselengkapnya

 PENEGAKAN HUKUM PENUNGGAK PAJAK : DJP & Polda Jabar Akan Tindak TegasPENEGAKAN HUKUM PENUNGGAK PAJAK : DJP & Polda Jabar Akan Tindak TegasKamis 26 Mei 2016 14:54Administratordibaca 1147 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memastikan pelaksanaan tahun penegakan hukum pada tahun ini sudah semakin siap diterapkan, khususnya di Jawa Barat, seiring dengan telah disosialisasikannya addendum, pedoman kerja, dan implementasi kerja sama antara Ditjen Pajak dan Polri kepada kedua belah pihak hingga level bawah.selengkapnya

 Transaksi dengan Kartu Diusulkan Raih Insentif PajakTransaksi dengan Kartu Diusulkan Raih Insentif PajakRabu 25 Mei 2016 16:59Administratordibaca 829 kaliSemua Kategori

Keterbukaan data nasabah kartu kredit di beberapa negara belahan dunia memang sudah lebih dulu diterapkan. Bahkan, menurut Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), ada pula beberapa negara yang tidak segan-segan memberikan insentif pajak kepada nasabah yang mau buka-bukaan terhadap datanya.selengkapnya

 Pajak Reksa Dana : PPh Final Agar DiterapkanPajak Reksa Dana : PPh Final Agar DiterapkanRabu 25 Mei 2016 11:14Administratordibaca 8594 kaliSemua Kategori

Asosiasi Manajer Investasi Indonesia meminta pemerintah dapat menerapkan pajak penghasilan (PPh) final atas keuntungan investasi melalui instrumen reksa dana. Ketua Umum Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII) sekaligus Direktur Utama PT Bahana TCW Investment Management Edward P. Lubis menuturkan investor reksa dana masih dibebankan oleh PPh berganda.selengkapnya

 Menkeu: Sekarang Masalah Pajak Jadi Isu InternasionalMenkeu: Sekarang Masalah Pajak Jadi Isu InternasionalSelasa 24 Mei 2016 16:36Administratordibaca 1169 kaliSemua Kategori

Persoalan pajak bukan lagi isu domestik. Kini masalah pajak menjadi isu internasional. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro lantas berkisah mengapa sorotan mata dunia kini mengarah kepada persoalan pajak. "Kenapa isu pajak mendadak jadi isu internasional? Karena di masa lalu, pajak dianggap isu domestik. Masing-masing negara sibuk dengan urusan pajaknya sendiri.selengkapnya

 Petugas Dirjen Pajak Gadungan Dibekuk Usai Memeras PengusahaPetugas Dirjen Pajak Gadungan Dibekuk Usai Memeras PengusahaSelasa 24 Mei 2016 16:30Administratordibaca 2220 kaliSemua Kategori

Tiga petugas Dirjen Pajak gadungan masing-masing Nasuduhu Manao alias Nasman (49), Blasius Boy Sarumaha (28) dan Yasekhe Gule (51) ditangkap petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai. Ketiga petugas pajak gadungan ini ditangkap setelah memeras seorang pengusaha toko kelontong bernama Mulyono di Jl Binjai Kuala, Dusun Beringin, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Senin (23/5/2016).selengkapnya

 Awas, Setiap Kantor Pajak Ditarget 2 Kali Lakukan PenyanderaanAwas, Setiap Kantor Pajak Ditarget 2 Kali Lakukan PenyanderaanSelasa 24 Mei 2016 12:53Administratordibaca 962 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memastikan pelaksanaan tahun penegakan hukum pada tahun ini sudah semakin siap diterapkan, khususnya di Jawa Barat, seiring telah disosialisasikannya addendum, pedoman kerja, dan implementasi kerjasama antara Ditjen Pajak dan Polri kepada kedua belah pihak hingga level bawah.selengkapnya

 Komisi XI, BI, dan Kemenkeu Matangkan RUU Tax AmnestyKomisi XI, BI, dan Kemenkeu Matangkan RUU Tax AmnestySenin 23 Mei 2016 16:53Administratordibaca 1365 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XI kembali melanjutkan pembahasan terkait dengan tax amenesty. Adapun, yang menjadi acara rapat hari ini, potensi penerimaan tax amnesty dan repatriasi modal. Pantauan Okezone, Senin (23/5/2015) hadir dalam rapat, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowadojo, dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiastiadi.selengkapnya

 TERPOPULER: Pengusaha Batu Bara Minta Ditjen Pajak Kembalikan Rp1,5 TTERPOPULER: Pengusaha Batu Bara Minta Ditjen Pajak Kembalikan Rp1,5 TJumat 20 Mei 2016 20:52Administratordibaca 626 kaliSemua Kategori

Sengketa pajak pertambahan nilai (PPN) pada pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan Batu bara (PKP2B) generasi III masih belum menemui kejelasan. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) Pandu Sjhrir mengungkapkan, ada kelebihan pajak sekira Rp1,5 triliun yang harusnya dikembalikan kepada para kontraktor, karena memang mereka berhak atas restitusi pajak pertambanganselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :