80 Persen Peserta `Tax Amnesty` Belum Rampung Proses Balik Nama Harta80 Persen Peserta `Tax Amnesty` Belum Rampung Proses Balik Nama HartaKamis 16 Nov 2017 10:41Ridha Anantidibaca 969 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut dari total 151.000 wajib pajak peserta tax amnesty (amnesti pajak), baru 19 persennya atau sekitar 29.000 wajib pajak yang sudah merampungkan proses balik nama atas harta yang dideklarasikan sebelumnya. Padahal, fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi harta tanah dan bangunan peserta tax amnesty terbatas hingga 31 Desember 2017 mendatang.selengkapnya

 Sri Mulyani Minta Peserta `Tax Amnesty` Tidak Mepet Urus Balik NamaSri Mulyani Minta Peserta `Tax Amnesty` Tidak Mepet Urus Balik NamaKamis 16 Nov 2017 10:38Ridha Anantidibaca 1015 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong para wajib pajak peserta tax amnesty (pengampunan pajak) agar mengurus proses balik nama atas harta yang telah dideklarasikan sesegera mungkin.selengkapnya

 Perusahaan laba besar, bayar pajak lebih besarPerusahaan laba besar, bayar pajak lebih besarRabu 15 Nov 2017 13:46Ajeng Widyadibaca 798 kaliSemua Kategori

Perusahaan besar pencetak laba tebal akan disisir dan disasar pajak. Istilah yang dipakai Ditjen Pajak adalah dinamisasi pajak, sebagai upaya ekstra (extra effort) untuk mengejar kekurangan penerimaan pajak sampai akhir tahun.selengkapnya

 Tak Lapor SPT, Siap-Siap DiperiksaTak Lapor SPT, Siap-Siap DiperiksaRabu 15 Nov 2017 13:36Ajeng Widyadibaca 675 kaliSemua Kategori

Upaya pemeriksaan akan dilakukan Ditjen Pajak kepada wajib pajak yang tak patuh atau sama sekali tak melakukan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) yang sampai akhir Oktober mandek di angka 70,73% dari total WP lapor SPT sebanyak 16,6 juta.selengkapnya

 Selain Penerimaan, Kepatuhan WP Juga Jadi PR Ditjen PajakSelain Penerimaan, Kepatuhan WP Juga Jadi PR Ditjen PajakRabu 15 Nov 2017 12:31Ajeng Widyadibaca 511 kaliSemua Kategori

Tak hanya soal penerimaan, pekerjaan rumah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) tahun ini juga masih belum rampung, bahkan cenderung stagnan dalam kurun waktu dua bulan terakhir.selengkapnya

 AEoI diharap bisa ungkap banyak offshore entityAEoI diharap bisa ungkap banyak offshore entityRabu 15 Nov 2017 10:40Ajeng Widyadibaca 758 kaliSemua Kategori

Keterlibatan Indonesia dalam Automatic Exchange of Information (AEoI) dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 yang menjadi dasar pertukaran informasi. AEoI dapat menjadi cara untuk melawan penggelapan pajak. Akan tetapi, banyaknya offshore entity masih belum dapat dideteksi.selengkapnya

 Penerimaan pajak baru 67,3% dari targetPenerimaan pajak baru 67,3% dari targetRabu 15 Nov 2017 10:33Ajeng Widyadibaca 431 kaliSemua Kategori

Per Oktober 2017, pemerintah tercatat telah memperoleh penerimaan perpajakan, yakni dari pajak dan bea cukai sebesar Rp 991,2 triliun atau 67,3% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar Rp 1.472,7 triliun.selengkapnya

 BPKB `Online` Berlaku 13 November 2017BPKB `Online` Berlaku 13 November 2017Senin 13 Nov 2017 15:12Ajeng Widyadibaca 721 kaliSemua Kategori

Satu lagi mekanisme baru berbasis teknologi dari kepolisian, yaitu layanan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) online. Ternyata tidak lama lagi sistem itu sudah siap digunakan.selengkapnya

 Tren Penerimaan Hanya Bertambah Rp20-30 Triliun Per BulanTren Penerimaan Hanya Bertambah Rp20-30 Triliun Per BulanSenin 13 Nov 2017 13:34Ajeng Widyadibaca 525 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak masih memiliki tugas yang cukup besar dalam mengejar taret penerimaan pajak 2017. Pasalnya, realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2017 baru mencapai Rp858 triliun atau selisih lebih dari Rp400 triliun untuk mengejar target APBNP sebesar Rp1.283,6 triliun.selengkapnya

 Transformasi DJP Harus Mengarah ke Lembaga OtonomTransformasi DJP Harus Mengarah ke Lembaga OtonomSenin 13 Nov 2017 13:17Ajeng Widyadibaca 491 kaliSemua Kategori

Perubahan bentuk kelembagaan Ditjen Pajak masih menjadi wacana besar di Indonesia, meskipun dalam draf revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sudah mengarahkan Ditjen Pajak menjadi lemabaga yang lebih otonom.selengkapnya

 Pengamat: RI Masih Lunak kepada Pengemplang PajakPengamat: RI Masih Lunak kepada Pengemplang PajakSenin 13 Nov 2017 08:54Ajeng Widyadibaca 505 kaliSemua Kategori

Bocoran dokumen Paradise Papers yang diungkap ke publik oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi (ICIJ) pada 6 November lalu menyeret nama-nama politikus dan pejabat Indonesia yang diduga melakukan pengemplangan pajak.selengkapnya

 Setoran Baru Terkumpul Rp 858 T, Pemerintah Getol Periksa PajakSetoran Baru Terkumpul Rp 858 T, Pemerintah Getol Periksa PajakSenin 13 Nov 2017 08:35Ajeng Widyadibaca 394 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan akan terus melanjutkan proses pemeriksaan kepatuhan pajak dari Wajib Pajak (WP) untuk mengejar kekurangan setoran pajak sebesar Rp 425,55 triliun hingga akhir tahun. Pemeriksaan fokus pada Wajib Pajak (WP) yang tidak ikut program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Tokopedia: Jika `E-commerce` Dipajaki, Pedagang akan Beralih ke Media SosialTokopedia: Jika `E-commerce` Dipajaki, Pedagang akan Beralih ke Media SosialJumat 10 Nov 2017 09:57Ajeng Widyadibaca 1620 kaliSemua Kategori

Perusahaan perdagangan elektronik atau e-commerce, Tokopedia meminta pemerintah untuk memikirkan ulang terkait pengenaan pajak pada transaksi di e-commerce.selengkapnya

 Ini Strategi Dirjen Bea Cukai Mengejar PenerimaanIni Strategi Dirjen Bea Cukai Mengejar PenerimaanKamis 9 Nov 2017 14:16Ajeng Widyadibaca 647 kaliSemua Kategori

Menjelang akhir tahun sejumlah strategi terus digenjot untuk mengejar penerimaan bea dan cukai yang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 ditargetkan senilai Rp189,1 triliun.selengkapnya

 PENERIMAAN PAJAK: DPR Minta Reformasi Segera DituntaskanPENERIMAAN PAJAK: DPR Minta Reformasi Segera DituntaskanKamis 9 Nov 2017 14:05Ajeng Widyadibaca 608 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR RI menganggap realisasi penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target menjadi tolok ukur bahwa proses reformasi perpajakan mesti segera dituntaskan. Anggota Komisi XI Fraksi Golkar DPR RI M. Sarmuji menyatakan proses reformasi tersebut tak boleh hanya mencakup salah satu aspek saja, akan tetapi juga harus mencakup seluruh aspek yang mendukung kinerja penerimaan Ditektoratselengkapnya

 KENAIKAN CUKAI ROKOK: Efek Forestalling Dongkrak PenerimaanKENAIKAN CUKAI ROKOK: Efek Forestalling Dongkrak PenerimaanKamis 9 Nov 2017 13:58Ajeng Widyadibaca 1240 kaliSemua Kategori

Kendati tak terlalu signifikan, kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT yang akan diterapkan pada awal tahun depan, diproyeksikan mengatrol penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tahun ini.selengkapnya

 Sri Mulyani Dukung Go-Jek Segera Jadi Agen PajakSri Mulyani Dukung Go-Jek Segera Jadi Agen PajakKamis 9 Nov 2017 11:24Ajeng Widyadibaca 387 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sudah menyetujui usulan pendiri Go-Jek, Nadiem Makarim, untuk menjadi agen pajak atau perpanjangan tangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam melayani wajib pajak (WP).selengkapnya

 Prioritas cukai kresek & minuman berpemanisPrioritas cukai kresek & minuman berpemanisKamis 9 Nov 2017 10:29Ajeng Widyadibaca 794 kaliSemua Kategori

Pemerintah membidik tiga barang kena cukai (BKC) baru di tahun 2018. Tiga barang itu adalah plastik kresek, minuman berpemanis, dan emisi kendaraan bermotor. Tapi dari ketiganya, pemerintah mengaku memilih plastik kresek dan minuman berpemanis sebagai prioritas.selengkapnya

 Go-Jek Jadi Agen Pajak untuk NPWP dan SPTGo-Jek Jadi Agen Pajak untuk NPWP dan SPTKamis 9 Nov 2017 10:02Ajeng Widyadibaca 1163 kaliSemua Kategori

Chief Executive Officer Go-Jek Nadiem Makarim hari ini, Selasa (7/11) mengunjungi kantor Kementerian Keuangan (Kemkeu). Salah satu yang dibahas oleh Nadiem dan pemerintah adalah soal teknologi dalam perpajakan.selengkapnya

 Banyak Perokok, Sri Mulyani: Logis Cukai Rokok Untuk Iuran BPJS KesehatanBanyak Perokok, Sri Mulyani: Logis Cukai Rokok Untuk Iuran BPJS KesehatanKamis 9 Nov 2017 09:37Ajeng Widyadibaca 1177 kaliSemua Kategori

BPJS Kesehatan diperkirakan mengalami defisit Rp 9 triliun hingga akhir 2017 ini. Pemerintah mencari berbagai mendapat sumber pendanaan untuk menutupi kekurangan di 2018.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :