Pemerintah berencana memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari struktur organisasi Kementerian Keuangan dan menjadi lembaga tersendiri. Dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), lembaga baru tersebut ditargetkan mulai beroperasi paling lambat 1 Januari 2017. Calon beleid tersebut merupakan amandemen kelima dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUPselengkapnya

Ini masih seputar rencana pemerintah menerapkan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Bukan apa-apa, penerimaan pajak terancam jeblok, dan anggaran negara sangat bergantung tax amnesty. Wah, gawat. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengaku miris dengan konsep ekonomi yang dimainkan tim ekonomi Jokowi.selengkapnya

Pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR berlarut-larut. Tak seperti yang dijanjikan Wakil Presiden, Menteri Keuangan, dan Ketua DPR, ternyata pembahasan telah masuk bulan Juni 2016 dan tak dapat dipastikan akan selesai di pertengahan Juni 2016 seperti optimisme Pemerintah. Yustinus Prastowo Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan penyelesaian yang terburu-buruselengkapnya

Jajaran Kementerian Keuangan diberondong pertanyaan terkait pengampunan pajak. Dalam Rapat Kerja, Senin, 6 Juni 2016, Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan kemanan fiskal negara bila kebijakan tax amnesty itu gagal. Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih tahap pembahasan di parlemen.selengkapnya

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, menilai pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di DPR terlalu berlarut-larut. Hal tersebut dinilainya makin menimbulkan ketidakpastian terhadap berbagai pihak.selengkapnya

Kondisi fiskal kini tergantung pada kesuksesan pemerintah menggulirkan Tax Amnesty, alias kebijakan pengampunan pajak. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2016, hanya target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non-migas yang naik.selengkapnya

Presiden Joko Widodo disarankan mengambil alih kendali pembahasan draf undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty. Ini lantaran pembahasan rancangan beleid diharapkan bisa menggenjot penerimaan pajak tersebut yang dilakukan panitia kerja DPR-RI berjalan lambat. "Mencermati sangat cairnya pembahasan termasuk bertele-telenya rapat Panja dan beragamnya aspirasi tiap Fraksi,selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar dialog dengan 100 perwakilan perusahaan di bidang multi level marketing (MLM). Dalam acara tersebut, DJP juga memberikan penghargaan kepada perusahaan MLM yang dinilai patuh dalam membayarkan pajaknya.selengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty masih belum maju. Ketua DPR RI, Ade Komarudin berharap, Komisi XI dan pemerintah bisa kembali melanjutkan pembahasan dan segera merampungkan RUU tersebut. "Istilah saya ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus," kata Ade di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 3 Juni 2016.selengkapnya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin mendamaikan perselisihan 11 perusahaan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono meminta sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari PKP2B tidakselengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan, dalam pembahasan RUU Pengampun Pajak (Tax Amnesty) diperlukan kejelian dan kehati-hatian penuh. Ia menuturkan RUU Pengampunan Pajak diharapkan harus menjadi momentum revolusi perpajakan nasional yang saat ini dirasakan masih belum baik.selengkapnya

Sikap pemerintah terlihat kurang jelas terhadap persoalan besaran tarif deklarasi dan repatriasi harta kekayaan dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak, yang saat ini tengah dibahas bersama Komisi XI DPR RI. Dalam draf awal RUU, pemerintah mengajukan usulan tarif berjenjang. Pertama untuk deklarasi, yakni 2% untuk 3 bulan pertama, 4% untuk 3 bulan kedua dan 6%selengkapnya

Program Studi Akuntansi Universitas Bakrie bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan I mengadakan acara seminar “Tax Goes to Campus”. Acara ini mengundang pemilik atau pengurus yayasan pendidikan, dosen dan mahasiswa se-Jakarta Selatan atau wilayah Kopertis III.selengkapnya

Seluruh saham emiten Bursa Efek Indonesia akan menjadi salah satu wadah dana hasil repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan hasil koordinasi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) saham bisa digunakan sebagai salah satu instrumen penampung dana repatriasi. Namun, saham tersebut dikunci (lock-up) dalam jangka waktu tertentu.selengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan sudah menerima surat presiden (Supres) terkait revisi Undang-undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Rencananya beleid ini akan dibahas setelah RUU pengampunan pajak atau tax amnesty disahkan DPR.selengkapnya

Pemerintah optimistis Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Bila terlaksana, pasar domestik diperkirakan banjir dana seratusan triliun rupiah dari luar negeri yang berasal dari kebijakan tax amnesty itu melalui program repatriasi.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku tengah menyiapkan lima manajemen investasi untuk menampung hasil repatriasi modal, dari hasil kebijakan pengampunan pajak atautax amnesty. Lima institusi tersebut, seluruhnya merupakan perbankan. “Kami sedang siapkan. Lagi disiapkan,” kata Bambang saat diemui di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Selasa 24 Mei 2016.selengkapnya

Asosiasi Manajer Investasi Indonesia meminta pemerintah dapat menerapkan pajak penghasilan (PPh) final atas keuntungan investasi melalui instrumen reksa dana. Ketua Umum Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII) sekaligus Direktur Utama PT Bahana TCW Investment Management Edward P. Lubis menuturkan investor reksa dana masih dibebankan oleh PPh berganda.selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan membidik target penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) sekitar Rp 160 triliun hingga Rp 180 triliun. Target tersebut akan dimasukkan dalam revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Sebaliknya, Bank Indonesia lebih pesimistis menghitung target penerimaan dari kebijakan tersebut.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tidak menyalahkan para investor maupun pelaku bisnis warga negara Indonesia (WNI) yang menanamkan modalnya di luar negeri. Sebab, Undang-Undang Devisa memang memperbolehkan pergerakan keluar masuk uang dari dalam ke luar negeri atau sebaliknya.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya