Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, banyak bankir yang mengeluhkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengharuskan bank memberikan data pengguna kartu kredit ke Ditjen Pajak. Sebab, aturan itu menyebabkan penurunan volume kartu kredit. "Saya mendapat laporan dari para bankers bahwa sudah mulai ada penurunan volume, kemudian orang menurunkan plafon, menutup kartu kredit.selengkapnya

Kebijakan pemerintah memperbolehkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melihat data pemilik kartu kredit tak lantas membuat Bank Bukopin khawatir. Mereka tetap mematok target pertumbuhan yang cukup tinggi untuk kepemilikan ataupun transaksi melalui kartu kredit ini. Kepala Divisi Kartu Kredit Bank Bukopin, Muhdan Lubis mengaku tidak khawatir dengan kebijakan pemerintah tersebut.selengkapnya

Baru baru ini sejumlah bank mengungkapkan fakta yang cukup mencengangkan, banyak nasabah yang menutup kartu kreditnya. Para direksi bank mengaku langkah nasabah menutup aplikasi kartu kreditnya tersebut tak lepas dari terbitnya aturan baru dari Kementerian Keuangan mengenai pelaporan transaksi kartu kredit.selengkapnya

Pemerintah pusat berharap kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan keluwesan kepada pengembangan bisnis properti. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Perekonomian, Bobby Hamzar Rafinus menuturkan, keluwesan dalam bentuk dapat menurunkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang tarifnya masih 5 %. "Penggenan pajak penerbitan DIRE sebesar 1,5 persenselengkapnya

Pemerintah mengakui hingga saat ini instrumen investasi melalui Dana Investasi Real Estat (DIRE) di Indonesia masih belum banyak berkembang. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus menuturkan, hal itu dikarenakan beban pajak yang harus dibayar terbilang tidak kompetitif.selengkapnya

Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Francois Hollande di Shima Kanko Hotel the Classic, Shima Jepang, pada Jumat 27 Mei 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tiga isu bilateral yakni Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa (UE) dan rencana pajak sawit.selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak, bisa disahkan dalam waktu dekat. Mengingat secara umum dari segi substasnsi materi yang dibahas, sudah tidak ada hambatan dari parlemen. "Kami harapkan bahwa akhir bulan ini (Mei) atau setidaknya awal bulan depan (Juni) pada saat masa reses sebelum berakhir itu sudah disetujui,"selengkapnya

Program Studi Akuntansi Universitas Bakrie bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan I mengadakan acara seminar “Tax Goes to Campus”. Acara ini mengundang pemilik atau pengurus yayasan pendidikan, dosen dan mahasiswa se-Jakarta Selatan atau wilayah Kopertis III.selengkapnya

Saat ini, masih banyak yang belum tahu bahwa transaksi kartu kredit bisa diintip oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Lantaran sosialisasinya tidak membumi. Manajer Umum Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Marta mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 39/2016 tentang Kewajiban Pelaporan Data Rincian Kartu Kredit Nasabah, seharusnya disosialisasikan.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini bisa mengintip data kartu kredit nasabah. Lewat kebijakan ini, pemerintah berupaya menyisir potensi penerimaan pajak dari wajib pajak perorangan. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang berkaitan denganselengkapnya

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mencatat 13 poin penting yang terdapat dalam kesimpulan sementara pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Direktur CITA Yustinus Prastowo menuturkan rangkuman yang dicatat lembaga itu merupakan beberapa pasal penting yang harus diketahui masyarakat agar RUU dapat dimanfaatkan seluruh Wajib Pajak (WP), ketika sudah disahkan.selengkapnya

Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak alias tax amnesty masih belum menemui titik terang kapan bisa dimulai. Namun, pembahasan RUU tax amnesty antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mulai buka-bukaan soal data.selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan persoalan perpajakan yang mendesak untuk diperbaiki saat ini adalah menyangkut perbaikan teknologi informasi (TI), khususnya data pembayar dan penerimaan pajak. "Pajak yang benar dewasa ini tidak lepas dari informasi, data. Oleh karena itu, masalah yang ingin kita atasi adalah peningkatan informasi data pembayar pajak dengan IT yang baik," kata Wapres Jusuf Kselengkapnya

Saat membuka International Conference on Tax, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan interkonektivitas membuat modus penghindaran pajak semakin beragam. Banyak perusahaan memindahkan labanya ke negara suka pajak atautax havens untuk memaksimalkan keuntungan dengan menghindari pajak. Akibatnya, negera tempat berinvestasi merugi.selengkapnya

Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak saat ini masih dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR RI. Pembahasan RUU ini telah berada pada tahap Panitia Kerja (Panja) yang rencananya akan segera dibahas pada masa persidangan V tahun sidang 2015-2016.selengkapnya

Di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak dan belum genap tiga bulan resmi berada di bawah kepemimpinan Ken Dwijugiaseteadi, unit eselon II Ditjen Pajak di kantor pusat dirombak. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam pelantikan eselon II di kementeriannya, Jumat (20/5/2016) melantik 24 pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Pajak (DJP). Sepuluh diantaranyaselengkapnya

Kenaikan jumlah nasabah yang menutup kartu kreditnya saat ini, setelah Kementerian keuangan mengeluarkan kebijakan untuk mengintip secara langsung data transaksi kartu nasabah, terus menjadi perhatian publik. Tak hanya meresahkan masyarakat, kebijakan tersebut juga telah memengaruhi kinerja bisnis salah satu perbankan swasta. Karena, ada penurunan transaksi kartu kredit para nasabahnya.selengkapnya

Sengketa pajak pertambahan nilai (PPN) pada pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan Batu bara (PKP2B) generasi III masih belum menemui kejelasan. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) Pandu Sjhrir mengungkapkan, ada kelebihan pajak sekira Rp1,5 triliun yang harusnya dikembalikan kepada para kontraktor, karena memang mereka berhak atas restitusi pajak pertambanganselengkapnya

Kementerian Keuangan pada tanggal 23 Maret lalu telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Dalam kebijakan ini, Kementerian Keuangan mewajibkan 23 entitas penyedia kartu kredit, untuk melaporkan setiap data dan transaksi kartu kredit kepadaselengkapnya

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) beberapa waktu lalu mengeluhkan peningkatan jumlah penutupan kartu kredit hingga mencapai tiga kali lipat. Peningkatan ini terjadi setelah Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya