Akhir Mei Bank Wajib Laporkan Pajak Kartu KreditAkhir Mei Bank Wajib Laporkan Pajak Kartu KreditJumat 13 Mei 2016 13:45Administratordibaca 1402 kaliSemua Kategori

Mulai akhir Mei 2016, perbankan dan lembaga penerbit kartu kredit wajib melaporkan data dan informasi perpajakan pada kartu kredit. Ketua Asosiasi Kartu Kredit (AKKI) Steve Marta mengatakan, wajib lapor data dan pajak itu akan memberikan sedikit koreksi pada bisnis alat bayar menggunakan kartu ini. Prediksinya, bisnis kartu kredit semester II-2016 akan lebih lambat.selengkapnya

 Ada 137 WNI di Panama Papers yang Kurang Bayar PajakAda 137 WNI di Panama Papers yang Kurang Bayar PajakKamis 12 Mei 2016 19:44Administratordibaca 1113 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menyisir data Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar Panama Papers. Berdasarkan hasil penyisiran sementara ditemukan sebanyak 137 wajib pajak dalam dokumen tersebut, telah memperoleh Surat Ketetapan Pajak (SKP) kurang bayar pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak siap Periksa Nama di Panama PapersDitjen Pajak siap Periksa Nama di Panama PapersKamis 12 Mei 2016 18:23Administratordibaca 923 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menelusuri nama-nama orang Indonesia yang tercantum dalam database yang dirilis oleh International Consortium of Investigation Journalist (ICIJ), Selasa (10/5) lalu. Ditjen Pajak pun siap memeriksa nama-nama tersebut. Pada Selasa lalu, ICIJ telah merilis 214.000 perusahaan cangkang (offshore) yang menjadi bagian dari investasiselengkapnya

 Akhir Mei, Bank Wajib Lapor Pajak Kartu KreditAkhir Mei, Bank Wajib Lapor Pajak Kartu KreditKamis 12 Mei 2016 13:04Administratordibaca 914 kaliSemua Kategori

Mulai akhir Mei 2016, perbankan dan lembaga penerbit kartu kredit wajib melaporkan data dan informasi perpajakan pada kartu kredit. Ketua Asosiasi Kartu Kredit (AKKI) Steve Marta mengatakan, wajib lapor data dan pajak itu akan memberikan sedikit koreksi pada bisnis alat bayar menggunakan kartu ini. Prediksinya, bisnis kartu kredit semester II-2016 akan lebih lambat.selengkapnya

 Cermati Perubahan Lapisan PPh PribadiCermati Perubahan Lapisan PPh PribadiKamis 12 Mei 2016 12:51Administratordibaca 3005 kaliSemua Kategori

Yuk, kita cermati niat pemerintah yang akan mengutak-atik lapisan(layer) kelompok tarif pajak pribadi. Perubahan layer kelompok tarif pengenaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 untuk orang pribadi bisa berdampak pada setoran pajak kita. Kini rencana itu tengah digodok Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan. Salah satu rencananya, penambahan lapisan ini akan dilakukan terhadap golonganselengkapnya

 REVISI PAJAK PENGHASILAN: Jumlah Layer Ditambah, Bracket DiubahREVISI PAJAK PENGHASILAN: Jumlah Layer Ditambah, Bracket DiubahKamis 12 Mei 2016 12:25Administratordibaca 1810 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menambah jumlah layer dan mengubah klasifikasibracket pengenaan pajak penghasilan pada wajib pajak orang pribadi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan skema progresivitas yang ada dalam pajak penghasilan (PPh) akan diperbaiki. Selain itu, perubahan klasifikasi pengelompokkannya atau bracket secara umum akan menjadi lebih ringan.selengkapnya

 Penerimaan Negara Bisa Terpeleset Harga MinyakPenerimaan Negara Bisa Terpeleset Harga MinyakRabu 11 Mei 2016 15:23Administratordibaca 948 kaliSemua Kategori

Selain memukul pelaku usaha, penurunan harga minyak mentah dunia memengaruhi fundamental penerimaan negara. Pasalnya, penerimaan negara dari sektor migas masih cukup besar. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, pemerintah menyadari dampak yang disebabkan anjloknya harga minyak.selengkapnya

 PENGAMPUNAN PAJAK: Pembahasan RUU Harus Fokus Pada Substansi Reformasi PajakPENGAMPUNAN PAJAK: Pembahasan RUU Harus Fokus Pada Substansi Reformasi PajakRabu 4 Mei 2016 11:02Administratordibaca 1426 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak harus fokus pada substansi reformasi sistem pajak Tanah Air. Darussalam, Managing Partner Danny Darussalam Tax Center menilai perdebatan tarif tebusan yang muncul akhir-akhir ini dalam rencana payung hukum tax amnesty justru telah mengaburkan substansi kebijakan ini.selengkapnya

 Oso Beri Masukan untuk Kinerja Dirjen PajakOso Beri Masukan untuk Kinerja Dirjen PajakRabu 4 Mei 2016 10:58Administratordibaca 1164 kaliSemua Kategori

Parlemen dan pemerintah masih melakukan konsolidasi mengenai rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. RUU ini rencananya akan dibahas kembali oleh Komisi XI setelah masa reses anggota DPR. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Oesman Sapta mengatakan, pajak merupakan pemasukan paling besar dalam sebuah negara termasuk di Indonesia. Dengan peningkatan pajak,selengkapnya

 Dirjen Pajak: Pengampunan Pajak Kali Ini Pasti BerhasilDirjen Pajak: Pengampunan Pajak Kali Ini Pasti BerhasilSelasa 3 Mei 2016 16:24Administratordibaca 1100 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan optimistis kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak yang direncanakan kali ini akan berhasil mengingat tujuan utamanya lebih membidik investasi masuk ketimbang penerimaan pajak. Penegasan tersebut menjawab keraguan sejumlah pihak atas keberhasilan pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

 Laporan SPT via e-Filing Lampaui TargetLaporan SPT via e-Filing Lampaui TargetSenin 2 Mei 2016 18:40Administratordibaca 1584 kaliSemua Kategori

Setelah memundurkan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak, Direktorat jenderal Pajak (DJP) berhasil menembus target. Sebelumnya batas waktu penyampaian SPT via elektronik alias e-filing adalah akhir Maret 2016, kemudian diperpanjang menjadi akhir April 2016 kemarin.selengkapnya

 Ditjen Pajak dan Bea Cukai Butuh 2.000 PNS BaruDitjen Pajak dan Bea Cukai Butuh 2.000 PNS BaruKamis 28 Apr 2016 15:52Administratordibaca 3369 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2016 sebanyak lebih dari 4.000 orang. Separuh dari jumlah itu atau sekitar 2.000 PNS baru nantinya adalah jatah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak serta Ditjen Bea Cukai. Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto mengaku telah menyodorkan formasi kebutuhan PNS di lingkungan Kemenkeu kepada Kementerian PAN RB.selengkapnya

 BI akan Siapkan Instrumen Penyerap Dana Repatriasi Tax AmnestyBI akan Siapkan Instrumen Penyerap Dana Repatriasi Tax AmnestyRabu 27 Apr 2016 21:03Administratordibaca 937 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menilai, dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, nantinya tidak akan mengganggu stabilitas sistem keuangan. Sebab, BI akan mengantisipasi dengan instrumen yang mengatur likuiditasnya. "Begitu ada inflow yang besar dari repatriasi ini kami akan segera merespon dalam bentuk instrumen dan managing likuiditinya. Bisa instrumen baru atau yang sudah ada,"selengkapnya

 Giliran Grab dan Uber, Diuber PajakGiliran Grab dan Uber, Diuber PajakRabu 27 Apr 2016 20:58Administratordibaca 2857 kaliSemua Kategori

Pemerintah kian gencar mengejar perusahaan digital. Di tengah proses mengejar pajak Google, Facebook, Yahoo! serta Twitter, kini giliran pajak perusahaan transportasi online asing yang dikejar, yaitu Uber dan Grab. Menurut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Pajak Jakarta Khusus Muhammad Hanif, pengejaran pajak Uber dan Grab masih dalam proses. Saat ini, Ditjen dalam proses mengubah status Uber danselengkapnya

 Dua Negara Ini Bisa jadi Contoh Keberhasilan Tax AmnestyDua Negara Ini Bisa jadi Contoh Keberhasilan Tax AmnestySabtu 23 Apr 2016 19:05Administratordibaca 1857 kaliSemua Kategori

Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengungkapkan, banyak negara yang tidak berhasil menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, Italia dan Afrika Selatan bisa dijadikan contoh negara yang berhasil menerapkan kebijakan tersebut dan memperoleh hasil yang baik.selengkapnya

 RI Bakal Kesulitan Terapkan Keterbukaan Data Pajak dan BankRI Bakal Kesulitan Terapkan Keterbukaan Data Pajak dan BankJumat 22 Apr 2016 21:48Administratordibaca 1905 kaliSemua Kategori

Indonesia diyakini akan kesulitan menerapkan keterbukaan dan pertukaran informasi perbankan untuk pajak dalam Automatic Exchange of Information (AEoI) pada akhir 2017. Pasalnya Indonesia memiliki kelemahan data perpajakan yang dapat diberikan kepada negara lain yang memberlakukan AEoI.selengkapnya

 Dirjen Pajak Diusulkan Naik Status Jadi Setingkat MenteriDirjen Pajak Diusulkan Naik Status Jadi Setingkat MenteriKamis 21 Apr 2016 12:41Administratordibaca 1573 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Pajak (DJP) menjadi salah satu instansi di pemerintahan yang memiliki tanggung jawab besar terutama dalam mengumpulkan pajak dari seluruh warga negara Indonesia demi percepatan pembangunan. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak diusulkan untuk naik peringkat.selengkapnya

 Secara Ideal, Tax Amnesty Dinilai tak LaikSecara Ideal, Tax Amnesty Dinilai tak LaikRabu 20 Apr 2016 20:05Administratordibaca 1125 kaliSemua Kategori

Rencana penerapan kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang akan dilakukan tahun ini secara ideal belum laik dilaksanakan. Kalangan akademisi berpendapat, pemerintah belum benar-benar siap menerapkan kebijakan tersebut. Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Anggito Abimanyu berpendapat, infrastruktur perpajakan dan sistem informasi Indonesia sampai saat ini belum memadai.selengkapnya

 Soal Tax Amnesty, Segala Administrasi Harus DipersiapkanSoal Tax Amnesty, Segala Administrasi Harus DipersiapkanRabu 20 Apr 2016 12:47Administratordibaca 1271 kaliSemua Kategori

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Cucun Ahmad mengingatkan kalau penerapan UU TA ini harus memenuhi rasa keadilan bagi pembayar pajak sendiri. Hal ini melihat ada pembayar pajak yang taat selama ini, juga ada pengemplang pajak di luar negeri. "Ada pembayar pajak yang taat selama ini, dan ada pengemplang pajak di luar negeri. Kalau, UU TA ini diterapkan, apakah pembayar pajak yang taat itu akanselengkapnya

 Tak Cukup Retorika, CITA Desak Presiden Lindungi FiskusTak Cukup Retorika, CITA Desak Presiden Lindungi FiskusJumat 15 Apr 2016 13:01Administratordibaca 1419 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendesak pemerintah segera mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Perlindungan Hukum Bagi Fiskus menyusul tewasnya dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Selasa (12/4). Kedua petugas pajak nahas itu merupakan Juru Sita Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga, Parado Toga Fransriano Siahaan danselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :