Pemerintah Siapkan Aturan Memasuki Era Pertukaran Informasi PajakPemerintah Siapkan Aturan Memasuki Era Pertukaran Informasi PajakSelasa 6 Sep 2016 16:47Administratordibaca 959 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan sistem perbankan Indonesia belum mendukung sepenuhnya pertukaran informasi secara otomatis. Automatic Exchange of Information (AEOI) ini terutama terkait keterbukaan informasi perbankan dan pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani: Diperas Petugas Pajak, Lapor ke SayaSri Mulyani: Diperas Petugas Pajak, Lapor ke SayaJumat 2 Sep 2016 14:33Administratordibaca 932 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku geram dengan sikap petugas pajak yang selama ini terindikasi melakukan pemerasan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak.selengkapnya

 Menkeu Ani Rapat 7 Jam di DPR, Apa Hasilnya?Menkeu Ani Rapat 7 Jam di DPR, Apa Hasilnya?Kamis 1 Sep 2016 15:05Administratordibaca 972 kaliSemua Kategori

Rapat kerja lanjutan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (31/08/2016), menelorkan sejumlah keputuskan. Salah satu keputusannya adalah merestui langkah Menkeu Sri dalam penghematan anggaran di Kementerian/Lembaga agar tetap memperhatikan target pembangunan, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan perbaikan gini ratio.selengkapnya

 Pengemplang Pajak Rp 6,5 Miliar Jalani Sidang PerdanaPengemplang Pajak Rp 6,5 Miliar Jalani Sidang PerdanaRabu 31 Ags 2016 10:21Administratordibaca 1490 kaliSemua Kategori

Komisaris PT Kedaton Agri Mandiri, Sidik Purnomo menjalani sidang perdana sebagai terdakwa kasus pengemplangan pajak di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Selasa (30/8/2016).selengkapnya

 Masyarakat Kecil tak Perlu Ikut Amnesti PajakMasyarakat Kecil tak Perlu Ikut Amnesti PajakSelasa 30 Ags 2016 21:06Administratordibaca 1345 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menepis isu yang beredar bahwa amnesti pajak salah sasaran, terlebih menyasar masyarakat kecil. Ditegaskan, masyarakat yang berpenghasilan rendah atau di bawah Rp 4,5 juta per bulan tidak perlu mengikuti amnesti pajak.selengkapnya

 Luhut Bocorkan Poin-Poin Revisi Aturan Pajak MigasLuhut Bocorkan Poin-Poin Revisi Aturan Pajak MigasSelasa 30 Ags 2016 09:40Administratordibaca 860 kaliSemua Kategori

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di hulu minyak dan gas bumi (migas), akhirnya berbuah manis disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ada beberapa poin yang disepakati untuk direvisi dalam PP ini.selengkapnya

 Ekspor Tekstil Menurun, Kemenperin Siapkan Insentif PajakEkspor Tekstil Menurun, Kemenperin Siapkan Insentif PajakSenin 29 Ags 2016 16:13Administratordibaca 1120 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengaku dampak paket kebijakan belum nampak hasilnya bagi pengusaha khususnya Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT). Melihat hal tersebut, Kemenperin pun mengambil kebijakan khusus melalui pertemuan dalam acara Breakfast Meeting Perkembangan ITPT.selengkapnya

 Aturan Keringanan Pajak Buat Perusahaan Migas Keluar Minggu DepanAturan Keringanan Pajak Buat Perusahaan Migas Keluar Minggu DepanSabtu 27 Ags 2016 12:57Administratordibaca 1050 kaliSemua Kategori

oordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan pajak penghasilan di sektor hulu minyak dan gas (migas) sudah tahap finalisasi.selengkapnya

 Pemerintah Finalisasi Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Hulu MigasPemerintah Finalisasi Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Hulu MigasRabu 24 Ags 2016 14:14Administratordibaca 1425 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Aturan ini berisi tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan revisi aturan tersebut sudah hampir final. Kemungkinan pekan depanselengkapnya

 Menteri Susi Optimistis Pajak Kelautan Akan NaikMenteri Susi Optimistis Pajak Kelautan Akan NaikSelasa 23 Ags 2016 20:30Administratordibaca 1067 kaliSemua Kategori

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meyakini penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan tidak stagnan dan jumlahnya bakal melebihi dari penerimaan tahun-tahun sebelumnya. "Tahun ini kenaikan PNBP diharapkan bisa melonjak di atas Rp 300 miliar," kata Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/8).selengkapnya

 Bappebti Siapkan PemanisBappebti Siapkan PemanisSelasa 16 Ags 2016 11:02Administratordibaca 845 kaliSemua Kategori

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan RI siap memberikan pemanis atau insentif untuk menarik dana pengampunan pajak masuk dalam transaksi bursa berjangka.selengkapnya

 Genjot Transaksi, Bappebti Rancang Insentif Bursa BerjangkaGenjot Transaksi, Bappebti Rancang Insentif Bursa BerjangkaSenin 15 Ags 2016 07:58Administratordibaca 855 kaliSemua Kategori

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan RI siap memberikan pemanis atau insentif untuk menarik dana pengampunan pajak masuk dalam transaksi bursa berjangka.selengkapnya

 Japnas Harap Pemerintah Dukung Tumbuhnya PengusahaJapnas Harap Pemerintah Dukung Tumbuhnya PengusahaAhad 7 Ags 2016 07:53Administratordibaca 1085 kaliSemua Kategori

Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) berharap pemerintah terus mendorong lahirnya wirausaha baru. Agar perekonomian Indonesia semakin maju dan mensejahterakan rakyat. Demikian disampaikan kandidat Ketua Umum Japnas Wilayah DKI Jakarta, Arie Rui Hamzah melalui rilis kepada media di Jakarta, Jumat (5/8/2016). "Saya berharap pemerintah bisa hadir atau mengeluarkan kebijakan yang saling melindungi,selengkapnya

 Wapres Sebut Rendahnya Penerimaan Pajak Memaksa Pemerintah Memangkas Rp 133 TriliunWapres Sebut Rendahnya Penerimaan Pajak Memaksa Pemerintah Memangkas Rp 133 TriliunSabtu 6 Ags 2016 15:22Administratordibaca 719 kaliSemua Kategori

Perombakan postur Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 dengan pemangkasan sebesar Rp 113 triliun, bukanlah bukti bahwa asumsi sebelumnya tidak akurat.selengkapnya

 Sri Mulyani: Kebijakan PTKP Buat Penerimaan Pajak Hilang Rp18 TriliunSri Mulyani: Kebijakan PTKP Buat Penerimaan Pajak Hilang Rp18 TriliunSabtu 6 Ags 2016 12:42Administratordibaca 837 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan penyebab terjadinya kekurangan penerimaan pajak. Pelemahan laju ekonomi menjadi salah satu penyebab turunnya penerimaan pajak.selengkapnya

 Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan Bagi Kedubes Singapura dan Korea SelatanTax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan Bagi Kedubes Singapura dan Korea SelatanRabu 3 Ags 2016 17:12Administratordibaca 2151 kaliSemua Kategori

Kanwil DJP Jakarta Khusus menggelar Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan terkait tunggakan Pajak dengan mengundang Kedutaan Besar (Kedubes) Singapura dan Korea Selatan pada Rabu, 27 Juli 2016. Hal ini menarik Wajib Pajak (WP) asal kedua negara tersebut untuk hadir di Mini Hall Gedung B, Kantor Pusat BPPK, tempat berlangsungnya Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakanselengkapnya

 Jokowi: Amnesti Pajak Bukan Hanya untuk KonglomeratJokowi: Amnesti Pajak Bukan Hanya untuk KonglomeratSelasa 2 Ags 2016 06:02Administratordibaca 1528 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kebijakan amnesti pajak tidak hanya untuk konglomerat, tetapi juga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Amnesti pajak ini bukan hanya untuk konglomerat, yang belum punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP silakan minta, juga yang UMKM," kata Presiden Jokowi dalam sosialisasi amnesti pajak di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin (1/8).selengkapnya

 Jokowi akan Sosialisasikan Program Amnesti Pajak Kepada 10 Ribu PengusahaJokowi akan Sosialisasikan Program Amnesti Pajak Kepada 10 Ribu PengusahaSenin 1 Ags 2016 17:31Administratordibaca 1153 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan menyosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak di hadapan kalangan pengusaha di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin (1/8).selengkapnya

 Jokowi Sosialisasikan Amnesti Pajak ke PengusahaJokowi Sosialisasikan Amnesti Pajak ke PengusahaSenin 1 Ags 2016 17:26Administratordibaca 1077 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan menyosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak di hadapan kalangan pengusaha di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin.selengkapnya

 Sri Mulyani Akan Evaluasi Target Penerimaan yang Rawan MelesetSri Mulyani Akan Evaluasi Target Penerimaan yang Rawan MelesetJumat 29 Jul 2016 09:50Administratordibaca 1054 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan segera melakukan evaluasi terhadap target penerimaan negara yang rawan meleset dari target yang dicanangkan. Evaluasi tersebut mencakup penerimaan pajak, bea cukai, ataupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP)selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :