Pemerintah tak Akan Perpanjang Periode Pertama Amnesti PajakPemerintah tak Akan Perpanjang Periode Pertama Amnesti PajakSabtu 24 Sep 2016 07:41Administratordibaca 743 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan tak akan memperpanjang periode pertama kebijakan pengampunan pajak. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, pemerintah hanya akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak besar yang hendak mengikuti pengampunan pajak.selengkapnya

 Ketika Arifin Panigoro `Ditodong` Jokowi untuk Ikut Amnesti PajakKetika Arifin Panigoro `Ditodong` Jokowi untuk Ikut Amnesti PajakJumat 23 Sep 2016 14:48Administratordibaca 870 kaliSemua Kategori

Taipan Arifin Panigoro mengaku "ditodong" oleh Presiden Joko Widodo untuk mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

 Dana Rp31 Triliun Siap Banjiri PerbankanDana Rp31 Triliun Siap Banjiri PerbankanKamis 22 Sep 2016 15:28Administratordibaca 535 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan nilai dana nasabah yang akan segera melakukan repatriasi kepada 21 bank gateway senilai Rp31 triliun. Tingkat repatriasi maupun tebusan yang masuk menjelang akhir September 2016 atau periode pertama pengampunan pajak pun disebut kian meningkat.selengkapnya

 Kemkeu Merevisi Dua Aturan Amnesti PajakKemkeu Merevisi Dua Aturan Amnesti PajakKamis 22 Sep 2016 15:13Administratordibaca 1052 kaliSemua Kategori

Di tengah makin sempitnya batas waktu periode pertama amnesti pajak, pemerintah masih terus berupaya mengejar target. Salah satu yang dilakukan adalah merevisi sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi petunjuk teknis Undang-Undang (UU) No. 11/ 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Menkominfo: Lokal Saja Bayar, Masa Google TidakMenkominfo: Lokal Saja Bayar, Masa Google TidakKamis 22 Sep 2016 08:40Administratordibaca 576 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebutkan, perusahaan nirkabel seperti Google harus tetap membayarkan pajak sama seperti perusahaan-perusahaan nasional pada umumnya.selengkapnya

 Tak Transparan, Pajak Freeport Diusut Tim InvestigasiTak Transparan, Pajak Freeport Diusut Tim InvestigasiKamis 22 Sep 2016 06:52Administratordibaca 562 kaliSemua Kategori

Panitia Khusus (Pansus) Freeport DPR Papua (DPRP) menggelar pertemuan dengan PT Freeport Indonesia untuk membahas pembayaran pajak perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) itu kepada pemerintah pusat. Dicurigai pihak Freeport tidak transparan mengenai pembayaran pajak, oleh karenanya kedua belah pihak sepakat membentuk tim kecil untuk melakukan investigasi.selengkapnya

 Google Tidak KonsistenGoogle Tidak KonsistenSelasa 20 Sep 2016 15:34Administratordibaca 853 kaliSemua Kategori

Penolakan Google untuk pemeriksaan pajak di Indonesia menjadi persoalan serius. Pemerintah kini sedang menyiapkan ”senjata” baru untuk membidik Google Asia Pacific (GAP) Pte Ltd.selengkapnya

 Menggoogling Pajak GoogleMenggoogling Pajak GoogleSelasa 20 Sep 2016 14:50Administratordibaca 622 kaliSemua Kategori

Google menjadi peramban utama bagi lebih dari 88 juta pengguna Internet di Indonesia untuk mencari informasi. Saking populernya mesin pencari ini, muncul istilah googling untuk menyebut aktivitas pencarian di dunia maya.selengkapnya

 Murdaya Poo Imbau Pengusaha Tionghoa Ikut Amnesti PajakMurdaya Poo Imbau Pengusaha Tionghoa Ikut Amnesti PajakSelasa 20 Sep 2016 08:38Administratordibaca 1762 kaliSemua Kategori

Pengusaha Murdaya Poo mendaftarkan dirinya untuk ikut menjadi peserta amnesti pajak dan mengimbau agar seluruh pengusaha khususnya etnis Tionghoa untuk ambil bagian.selengkapnya

 Dibahas di G20, Inggris Ngos-ngosan Kejar Pajak GoogleDibahas di G20, Inggris Ngos-ngosan Kejar Pajak GoogleSenin 19 Sep 2016 22:19Administratordibaca 1272 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengakui masalah pelanggaran pajak yang dilakukan Google di Indonesia merupakan tantangan yang tengah terjadi di hampir semua negara dunia.selengkapnya

 Ditjen Pajak Akan Selidiki Google IndonesiaDitjen Pajak Akan Selidiki Google IndonesiaAhad 18 Sep 2016 09:36Administratordibaca 1089 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak akan menyelidiki Google Indonesia karena menolak bekerja sama terkait pemeriksaan laporan pajak.selengkapnya

 Tetap Membandel, Sri Mulyani Ancam Seret Google ke Pengadilan PajakTetap Membandel, Sri Mulyani Ancam Seret Google ke Pengadilan PajakAhad 18 Sep 2016 08:32Administratordibaca 851 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan memaksimalkan aturan yang ada untuk menjerat Google.selengkapnya

 Menkeu Ancam Bawa Kasus Google ke Pengadilan PajakMenkeu Ancam Bawa Kasus Google ke Pengadilan PajakSabtu 17 Sep 2016 15:03Administratordibaca 1222 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan memaksimalkan aturan yang ada untuk menjerat Google. Sebab, perusahaan teknologi raksasa dunia ini menolak untuk diperiksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas tudingan tidak pernah membayar pajak.selengkapnya

 Google Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan PemerintahGoogle Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan PemerintahJumat 16 Sep 2016 11:31Administratordibaca 974 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan internet global seperti Facebook, Google, Yahoo dan Twitter masuk dalam kriteria Badan Usaha Tetap. Dengan demikian, Ditjen Pajak akan melakukan penelitian serta pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.selengkapnya

 Didatangi Sri Mulyani, PP Muhammadiyah Urungkan Rencana Gugat UU Amnesti PajakDidatangi Sri Mulyani, PP Muhammadiyah Urungkan Rencana Gugat UU Amnesti PajakKamis 15 Sep 2016 09:04Administratordibaca 1054 kaliSemua Kategori

PP Muhammadiyah mengurungkan niatnya untuk menggugat Undang-Undang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi, setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan 13 petinggi ormas keagamaan tersebut.selengkapnya

 127 Konglomerat Ajukan Pengampunan Pajak127 Konglomerat Ajukan Pengampunan PajakKamis 15 Sep 2016 07:40Administratordibaca 909 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatatkan hingga pekan kedua September ini, atau jelang akhir periode pertama program amnesti pajak sudah ada ada 127 wajib pajak besar yang menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH). Artinya, sudah ada 127 konglomerat yang mengajukan pengampunan pajak.selengkapnya

 Lapor ke Kantor Pajak, Kekayaan Thohir Bersaudara 70 Persen Ada di dalam NegeriLapor ke Kantor Pajak, Kekayaan Thohir Bersaudara 70 Persen Ada di dalam NegeriRabu 14 Sep 2016 21:17Administratordibaca 1111 kaliSemua Kategori

Duo kakak beradik yang juga pengusaha kelas kakap, Garibaldi Thohir dan Erick Thohir, pada hari ini, Rabu (14/9), mengajukan Surat Pelaporan Harta (SPH) untuk mendapat pengampunan pajak.selengkapnya

 BRI Himpun Dana Amnesti Pajak Rp 879 MiliarBRI Himpun Dana Amnesti Pajak Rp 879 MiliarRabu 14 Sep 2016 20:13Administratordibaca 1106 kaliSemua Kategori

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatat, dana amnesti pajak yang masuk mencapai Rp 879 miliar sampai 9 September 2016. Nilai tersebut masih di bawah target dana amnesti pajak BRI sebesar Rp 50-100 triliun.selengkapnya

 Revisi Pajak Migas dan Cost Recovery Siap Ditandatangani JokowiRevisi Pajak Migas dan Cost Recovery Siap Ditandatangani JokowiSelasa 13 Sep 2016 17:36Administratordibaca 741 kaliSemua Kategori

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi sudah tinggal selangkah lagi.selengkapnya

 Belum Optimalnya Perbaikan Sistem Teknologi Informasi PajakBelum Optimalnya Perbaikan Sistem Teknologi Informasi PajakAhad 11 Sep 2016 09:32Administratordibaca 1683 kaliSemua Kategori

Langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kapasitas teknologi informasi (TI) pajak sebagai bagian dari penguatan administrasi dinilai belum optimal.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :