Realisasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta pada semester pertama 2018 mengalami penurunan jumlah realisasi dibanding periode yang sama di tahun lalu. Penerimaan pajak di era Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk periode yang sama ini lebih rendah ketimbang masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahokselengkapnya

KPK menilai capaian rencana aksi Optimalisasi Pajak Daerah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama Januari sampai April 2020 masih relatif rendah dibandingkan tahun 2019. KPK menyebut persentasenya masih di angka 39,5 persen, dengan besaran nilai Rp 8,2 triliun.selengkapnya

Warga Kota Solo kini semakin mudah melakukan pembayaran pajak daerah dengan adanya fasilitas dari Bank Central Asia (BCA). Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melakukan kerja sama dengan BCA terkait layanan jasa perbankan. Selama ini, pembayaran pajak daerah di perbankan hanya bisa dilakukan di Bank Mandiri, BNI, dan Bank Jateng.selengkapnya

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menggencarkan pemberian edukasi kepada masyarakat tentang pajak daerah antara lain lewat kegiatan Tax Goes to Mall.selengkapnya

Untuk mendongkrak realisasi penerimaan pajak daerah menjelang akhir tahun anggaran 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berlakukan pemutihan pajak.selengkapnya

Guna meningkatkan layanan penerimaan pajak daerah, PT Bank DKI membuka kantor layanan setingkat kantor kas di Unit Pelayanan Pajak & Retribusi Daerah (UPPRD) Cipayung.selengkapnya

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang segera membuat sistem e-Billing untuk validasi maupun pembayaran BPHTB Online untuk mengurangi kontak langsung antara wajib (WPO dengan petugas pajak, apalagi dengan pejabat nya, sehingga tercipta transparansi.selengkapnya

Mulai tanggal 1 November 2017, Pemerintah Daerah Bekasi secara resmi telah menurunkan pajak hiburan film Indonesia menjadi 5%. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah. Keluarnya Perda tersebut tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan Film Indonesia (APFI), melalui Chand Parwez (Starvision) dan Ody Mulya (Max Pictures), yang dengan intens melakukan lobby kepadaselengkapnya

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau mencatat penyerapan anggaran daerah di wilayah itu masih sebesar 56,51% menjelang akhir tahun, akibatnya penyaluran dana alokasi umum ditunda oleh pemerintah pusat.selengkapnya

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatra Selatan pada 2017 dibebankan wajib membayar utang proyek 2016 senilai Rp60 miliar, sementara pendapatan asli daerah (PAD) tahun depan justru dirancang turun Rp23,5 miliar.selengkapnya

Pada pembukaan rapat koordinasi nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, kemarin, Kamis, 4 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada 10 daerah yang mengendapkan dana hingga triliunan rupiah.selengkapnya

Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi kini tidak akan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Oleh karenanya, pemerintah daerah bisa terhindar sanksi pemotongan dana bagi hasil (DBH) dan dana aloaksi umum (DAU). Sebab, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK nomor 17/PMK.07/2016 tentang pencabutan PMK nomor 11/PMK.07/2010.selengkapnya

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso memerintahkan BIN Daerah melakukan kerja sama dengan kantor pajak di setiap daerah untuk membantu pengumpulan pajak. "Saya sudah memerintahkan jajaran BIN Daerah (Binda) melakukan sinergi dengan kantor perpajakan di daerah. Hasil kerja sama itu seperti yang dilihat akan kami lanjutkan,"selengkapnya

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji berpendapat rencana pemerintah akan menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2022 akan berdampak pada penurunan volume rokok. Akibatnya, penyerapan tembakau turun. Turunnya penyerapan tembakau sangat dirasakan petani.selengkapnya

Pemerintah berencana menyesuaikan kembali tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2021. Penyesuaian ini dilakukan seiring target penerimaan cukai pada tahun depan sebesar Rp178,47 triliun.selengkapnya

Ketua Pansus RUU Pertembakauan DPR RI, Firman Soebagyo menilai terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 yang mengatur di dalamnya penyederhanaan tarif cukai tembakau (simplifikasi tarif cukai) akan merugikan masyarakat Indonesia. Pasalnya, jutaan buruh linting kretek sangat tergantung hidupnya dari industri nasional hasil tembakau (IHT).selengkapnya

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III menyurati wajib pajak (WP) agar memanfaatkan fasilitas tax amnesty dengan melaporkan kekayaan yang belum terkena pajak sehingga tidak dikenakan pemeriksaaselengkapnya

Target penerimaan pajak daerah di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan signifikan karena dipengaruhi pandemi Covid-19 sehingga per Juni 2020 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

Berdasarkan data dari Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (UPPLI) Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta per 10 Desember 2018, realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta telah mencapai Rp34,65 triliun.selengkapnya

Pembayaran pajak daerah secara elektronik di Kota Solo mampu menggenjot kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, kenaikan PAD di Kota Solo melampaui rata-rata standar nasional.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya