Mulai November, 8 Perusahaan Ini Pungut PPN. Cek Disini!Mulai November, 8 Perusahaan Ini Pungut PPN. Cek Disini!Jumat 9 Okt 2020 12:35Ridha Anantidibaca 390 kaliSemua Kategori

Jumlah perusahaan global yang ditunjuk sebagai pemungut PPN dalam aktivitas perdagangan menggunakan sistem elektronik atau PMSE bertambah 8 entitas.selengkapnya

 Ini Alasan Utama Aturan IMEI DiberlakukanIni Alasan Utama Aturan IMEI DiberlakukanKamis 1 Okt 2020 15:26Ridha Anantidibaca 518 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyebutkan bahwa aturan IMEI memiliki tujuan untuk melindungi produsen-produsen dalam negeri dalam menjaga kondisi perekonomian negara. Selain itu juga, aturan IMEI ini agar masyarakat tidak mudah tertipu dengan barang black market (BM).selengkapnya

 Pakai Aplikasi Si Ondel, Bayar Pajak Kendaraan Kini Lebih MudahPakai Aplikasi Si Ondel, Bayar Pajak Kendaraan Kini Lebih MudahKamis 24 Sep 2020 16:29Ridha Anantidibaca 524 kaliSemua Kategori

Di tengah pandemi Covid-19 seluruh sektor pelayanan publik dituntut beradaptasi dengan kebiasaan dan tatanan kehidupan baru untuk mencegah penyebaran virus. Sebab itu, strategi atau inovasi melalui teknologi diperlukan untuk menghindari kerumunan dan mengurangi interaksi antarorang.selengkapnya

 New Normal, Sri Mulyani Cari Pajak BaruNew Normal, Sri Mulyani Cari Pajak BaruSelasa 23 Jun 2020 09:38Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Dalam membuat kebijakan ekonomi di tahun 2021, pemerintah membuat beberapa terobosan kebijakan guna mengakselerasi pemulihan sosial-ekonomi.selengkapnya

 Siap-Siap! New Normal Dimulai, DJP Kembali Periksa dan Tagih Utang Wajib PajakSiap-Siap! New Normal Dimulai, DJP Kembali Periksa dan Tagih Utang Wajib PajakSelasa 16 Jun 2020 10:05Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak (WP) pasca keputusan penerapan new normal di lingkungan otoritas pajak.selengkapnya

 Kepatuhan pajak ditelisik, ini yang diperiksa dan besaran denda yang dijatuhkanKepatuhan pajak ditelisik, ini yang diperiksa dan besaran denda yang dijatuhkanSenin 15 Jun 2020 14:00Ridha Anantidibaca 583 kaliSemua Kategori

Wajib pajak perlu bersiap diri. Mulai 1 Juli 2020 mendatang, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) bakal meneliti hasil penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2019.selengkapnya

 Jelang batas pelaporan SPT OP, ini strategi DJP untuk dongkrak kepatuhan wajib pajakJelang batas pelaporan SPT OP, ini strategi DJP untuk dongkrak kepatuhan wajib pajakRabu 26 Feb 2020 14:30Ridha Anantidibaca 461 kaliSemua Kategori

Batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Orang Pribadi (OP) jatuh pada tanggal 31 Maret 2019. Untuk mengejar kepatuhan formal wajib pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengatur enam strategi.selengkapnya

 Apindo sorot pengadilan pajak dan PPN dalam RUU Omnibus Law PerpajakanApindo sorot pengadilan pajak dan PPN dalam RUU Omnibus Law PerpajakanSelasa 4 Feb 2020 13:33Ridha Anantidibaca 680 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap dalam RUU Omnibus Law Perpajakan berharap pemerintah dapat menggali lebih dalam substansi pengadilan pajak dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

 Empat keuntungan pemerintah tandatangan persetujuan penghindaran pajak bergandaEmpat keuntungan pemerintah tandatangan persetujuan penghindaran pajak bergandaRabu 22 Jan 2020 10:10Ridha Anantidibaca 718 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menandatangani persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty yang berlaku efektif di tahun 2020. Dengan program ini, ada sejumlah keuntungan yang dapat dipetik pemerintah.selengkapnya

 Pengurangan Pajak Badan Masuk dalam Omnibus LawPengurangan Pajak Badan Masuk dalam Omnibus LawSenin 13 Jan 2020 14:14Ridha Anantidibaca 573 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan melalui Omnibus Law Perpajakan, pemerintah akan melanjutkan aturan dan kebijakan perpajakan yang lebih baik lagi. Sehingga harapannya lebih mendorong partisipasi pembayar pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya

 Bea dan Cukai Bangun Platform Logistik Nasional, Ini DetailnyaBea dan Cukai Bangun Platform Logistik Nasional, Ini DetailnyaRabu 20 Nov 2019 13:09Ridha Anantidibaca 647 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tengah mengembangkan National Logistic Ecosystem (NLE) menjadi platform yang mempertemukan komunitas logistik antara sektor permintaan dan penawaran.selengkapnya

 Omnibus Law Perpajakan Diajukan ke DPR Akhir Tahun IniOmnibus Law Perpajakan Diajukan ke DPR Akhir Tahun IniSelasa 12 Nov 2019 15:47Ridha Anantidibaca 1600 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan omnibus law perpajakan dapat diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir tahun ini.selengkapnya

 Pembayaran Pajak lewat E-Commerce Capai Rp59,7 MiliarPembayaran Pajak lewat E-Commerce Capai Rp59,7 MiliarSenin 14 Okt 2019 14:22Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan penerimaan negara dari pembayaran pajak lewat e-commerce mencapai Rp59,7 miliar per 11 Oktober 2019. Realisasi itu berasal dari tiga platform yakni Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet Indonesia.selengkapnya

 KPP Pratama Kebon Jeruk Dua Ajak UMKM Genjot Laba Lewat E-CommerceKPP Pratama Kebon Jeruk Dua Ajak UMKM Genjot Laba Lewat E-CommerceSenin 7 Okt 2019 09:04Ridha Anantidibaca 658 kaliSemua Kategori

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua menggelar Business Develoment Service (BDS) dengan melibatkan 400 Wajib Pajak penggiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).selengkapnya

 Google bayar sekitar US$ 1 miliar untuk selesaikan kasus pajak di PrancisGoogle bayar sekitar US$ 1 miliar untuk selesaikan kasus pajak di PrancisSenin 16 Sep 2019 13:17Ridha Anantidibaca 506 kaliSemua Kategori

Perusahaan teknologi, Google membayar sekitar US$ 1 miliar dalam bentuk denda dan pajak balik untuk menyelesaikan perselisihan pajak di Prancis, di mana perusahaan menghadapi penyelidikan selama bertahun-tahun karena menggelapkan pajak.selengkapnya

 Pangkas Pajak Perusahaan Cs, Sri Mulyani: Filosofinya untuk Ekonomi Indonesia KompetitifPangkas Pajak Perusahaan Cs, Sri Mulyani: Filosofinya untuk Ekonomi Indonesia KompetitifKamis 5 Sep 2019 15:53Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua Kategori

Untuk merespon kebutuhan perekonomian yang bergerak secara sangat dinamis dan cepat, Pemerintah berencana mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan yang baru, yang terkoneksi dengan tiga Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).selengkapnya

 Pemerintah Siapkan RUU Relaksasi Perpajakan untuk PPh dan PPnPemerintah Siapkan RUU Relaksasi Perpajakan untuk PPh dan PPnRabu 4 Sep 2019 13:18Ridha Anantidibaca 542 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) ketentuan dan fasilitas perpajakan yang akan mengatur pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn) dan ketentuan umum perpajakan (KUP).selengkapnya

 Ini Cerita Sri Mulyani di Balik `Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa`Ini Cerita Sri Mulyani di Balik `Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa`Senin 26 Ags 2019 11:30Ridha Anantidibaca 525 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berulang kali menegaskan bahwa pembayaran pajak ke depannya harus semudah membeli pulsa.selengkapnya

 Genjot Investasi, Pemerintah Siap Tebar Insentif PerpajakanGenjot Investasi, Pemerintah Siap Tebar Insentif PerpajakanSenin 19 Ags 2019 10:21Ridha Anantidibaca 316 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan insentif perpajakan melalui beberapa instrumen dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan investasi.selengkapnya

 Ikut Tren Dunia, Pemerintah Harus Terapkan No Tax for KnowledgeIkut Tren Dunia, Pemerintah Harus Terapkan No Tax for KnowledgeKamis 15 Ags 2019 14:40Ridha Anantidibaca 327 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah menyayangkan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang tak kunjung mengabulkan permintaan Serikat Perusahaan Pers (SPS) terkait Bebas Pajak bagi Pengetahuan atau No Tax for Knowledge.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :