G20 Siapkan Aturan Pajak Digital, Namun AS Masih Belum SetujuG20 Siapkan Aturan Pajak Digital, Namun AS Masih Belum SetujuSelasa 21 Jul 2020 14:16Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam G20 berharap perpajakan digital dapat segera diimplementasikan. Namun, saat ini Amerika Serikat (AS) masih belum setuju soal pajak digital tersebut.selengkapnya

 Sri Mulyani Ungkap Tantangan Negara Dunia Pajaki Perusahaan DigitalSri Mulyani Ungkap Tantangan Negara Dunia Pajaki Perusahaan DigitalSelasa 21 Jul 2020 14:10Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, banyak negara berharap adanya basis pajak dari perusahaan digital. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait prinsip-prinsip mengenai pemajakan digital tersebut.selengkapnya

 Pembahasan Pajak Netflix cs di G20 Macet, Trump Masih Tak SetujuPembahasan Pajak Netflix cs di G20 Macet, Trump Masih Tak SetujuSelasa 21 Jul 2020 13:58Ridha Anantidibaca 287 kaliSemua Kategori

Pembahasan pajak digital dalam pertemuan G20 menemui kendala. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ada beberapa aturan yang tidak disetujui oleh Amerika Serikat (AS). Dia menyebutkan pada Juli 2020 sebenarnya sudah bisa ada kesepakatan terkait pajak digital, seperti Netflix, Spotify, hingga Google.selengkapnya

 Menkeu: AS Hambat Kesepakatan Pajak Digital InternasionalMenkeu: AS Hambat Kesepakatan Pajak Digital InternasionalSelasa 21 Jul 2020 13:47Ridha Anantidibaca 350 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, Indonesia dan negara anggota G20 masih belum bisa menarik pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan digital dalam waktu dekat. Hambatan ini diakibatkan sikap Amerika Serikat yang memilih tidak setuju dengan rencana perpajakan digital di skala global.selengkapnya

 Sri Mulyani: G20 Belum Sepakat Soal Pajak DigitalSri Mulyani: G20 Belum Sepakat Soal Pajak DigitalSelasa 21 Jul 2020 13:35Ridha Anantidibaca 355 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait pajak digital dalam negara-negara yang tergabung pada G20. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat (AS) belum setuju.selengkapnya

 Netflix dkk Kini Wajib Bayar Pajak ke IndonesiaNetflix dkk Kini Wajib Bayar Pajak ke IndonesiaRabu 8 Jul 2020 15:14Ridha Anantidibaca 335 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mengatur para pelaku usaha digital, baik lokal maupun asing, yang mewajibkan mereka untuk membayar pajak ke pemerintah Indonesia. Dengan begitu, Netflix, Google, Spotify, dan berbagai pelaku usaha digital lain kini wajib membayar pajak.selengkapnya

 Simulasi Biaya Langganan Netflix dan Spotify yang Kena Pajak 10%Simulasi Biaya Langganan Netflix dan Spotify yang Kena Pajak 10%Rabu 8 Jul 2020 14:49Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menunjuk enam perusahaan internasional berbasis digital sebagai pemungut, pelapor, dan penyetor pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang dan jasa digital yang dijual di Indonesia. Ini simulasi biaya langganan Netflix hingga Spotify.selengkapnya

 Sah! Netflix, Google, Sportify, dan kawan-kawan wajib memungut pajak di Indonesia.Sah! Netflix, Google, Sportify, dan kawan-kawan wajib memungut pajak di Indonesia.Rabu 8 Jul 2020 14:04Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah resmi menunjuk Netflix, Google, Sportify dan kawan-kawan untuk memungut pajak pertambahan nilai alias PPN kepada para konsumenya di Indonesia.selengkapnya

 Google, Amazon, Netflix dan Spotify pungut pajak digital di Indonesia mulai AgustusGoogle, Amazon, Netflix dan Spotify pungut pajak digital di Indonesia mulai AgustusRabu 8 Jul 2020 13:56Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Konsumen pengguna barang dan jasa digital musti bersiap-siap naik harga. Sebentar lagi tagihan Anda bisa lebih mahal 10%.selengkapnya

 Cerdik! Sri Mulyani Tebar Jaring Pajak Digital, Akses Netflix di Telkom DibukaCerdik! Sri Mulyani Tebar Jaring Pajak Digital, Akses Netflix di Telkom DibukaRabu 8 Jul 2020 13:53Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua Kategori

Perkara pemblokiran layanan pemutaran video on demand Netflix oleh Telkom Group telah berlangsung sejak 2016.selengkapnya

 Mulai 1 Agustus, Produk Amazon, Google, Netflix, dan Spotify Kena PPN 10 PersenMulai 1 Agustus, Produk Amazon, Google, Netflix, dan Spotify Kena PPN 10 PersenRabu 8 Jul 2020 13:29Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Enam perusahaan global yakni Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd,Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V., dan Spotify AB resmi menjadi wajib pungut (wapu) PPN atas barang dan jasa digital.selengkapnya

 Capaian Pajak Triwulan Kedua di Sulsel Turun 6 PersenCapaian Pajak Triwulan Kedua di Sulsel Turun 6 PersenRabu 8 Jul 2020 11:35Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, pada triwulan II tahun 2020 mengalami sebesar 6,07 persen jika dibandingkan dengan realisasi pajak pada periode yang sama tahun seblumnya.selengkapnya

 Pulihkan Ekonomi, Bea Cukai Beri Lagi Fasilitas Kawasan BerikatPulihkan Ekonomi, Bea Cukai Beri Lagi Fasilitas Kawasan BerikatRabu 8 Jul 2020 10:16Ridha Anantidibaca 792 kaliSemua Kategori

Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 yang ditargetkan sebesar 5,3% kini sulit dipenuhi. Bank Indonesia (BI) bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi di 2020 akan berada di bawah 2,3%.selengkapnya

 Kurang Bayar Pajak dan Royalti Freeport Rp180 Miliar, Pemkab Mimika Tunggu MenkeuKurang Bayar Pajak dan Royalti Freeport Rp180 Miliar, Pemkab Mimika Tunggu MenkeuKamis 2 Jul 2020 10:42Ridha Anantidibaca 240 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Mimika Provinsi Papua sangat menunggu pembayaran kurang bayar pajak dan royalti PT Freeport Indonesia sebesar Rp180 miliar oleh Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Begini aturan pemusatan pajak pertambahan nilaiBegini aturan pemusatan pajak pertambahan nilaiRabu 1 Jul 2020 15:15Ridha Anantidibaca 432 kaliSemua Kategori

Pengusaha kena pajak yang memiliki lebih dari satu tempat pajak pertambahan nilai terutang dapat memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara elektronik melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP), atau secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat pemusatan.selengkapnya

 Bea Cukai Ngurah Rai Selenggarakan Kelas KepabeananBea Cukai Ngurah Rai Selenggarakan Kelas KepabeananKamis 4 Jun 2020 13:45Ridha Anantidibaca 378 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Ngurah Rai selenggarakan program kelas kepabeanan secara daring di tengah pandemi, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi tanpa tatap muka langsung, pada Jumat (29/5). Kegiatan ini diikuti puluhan importir dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dengan tema Pengisian Modul Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Respon-Respon Modul PIB.selengkapnya

 Pemanfaatan stimulus perpanjangan kredit cukai rokok sudah capai Rp 18,1 triliunPemanfaatan stimulus perpanjangan kredit cukai rokok sudah capai Rp 18,1 triliunKamis 4 Jun 2020 13:12Ridha Anantidibaca 759 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBJ) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberikan stimulus fiskal berupa perpanjangan waktu pembayaran kredit cukai hasil tembakau (CHT) dari dua bulan menjadi tiga bulan.selengkapnya

 BEA CUKAI DAN POLDA JATENG SEPAKAT PERKUAT SINERGI PENGAMANAN EKONOMI DAN INVESTASIBEA CUKAI DAN POLDA JATENG SEPAKAT PERKUAT SINERGI PENGAMANAN EKONOMI DAN INVESTASIKamis 4 Jun 2020 11:34Ridha Anantidibaca 948 kaliSemua Kategori

Bea Cukai dan POLDA Jateng sepakat untuk terus memperkuat komunikasi dan sinergi dalam menjaga sektor ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Tengah.selengkapnya

 Ada insentif pajak, asuransi umum berharap bisa perbaiki cash flowAda insentif pajak, asuransi umum berharap bisa perbaiki cash flowRabu 3 Jun 2020 15:21Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Walaupun membantu cash flow, Presiden Direktur Aswata Christian menyebut pemberian insentif PPh 25 tidak terlalu berdampak banyak bagi perusahaan. Sebab, insentif tersebut hanya berupa penangguhan pembayaran bukan keringanan pajak.selengkapnya

 Sekali Lagi, Ditjen Pajak Jamin Kerahasiaan Data AEoISekali Lagi, Ditjen Pajak Jamin Kerahasiaan Data AEoISelasa 2 Jun 2020 13:26Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan informasi keuangan yang diperoleh dari proses pertukaran data secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) akan dijaga kerahasiannya.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :