Sebanyak 55 perusahaan atau lembaga keuangan resmi ditunjuk sebagai gateway dana repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Tak hanya pemerintah yang sumringah setelah ketok palu Undang-undang Tax Amnesty akhir Juni 2016 lalu, konsultan pajak pun ikut tersenyum. Ya, mereka kecipratan rezeki dari konsultasi program amnesti pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan data peserta pengampunan pajak atau tax amnesty tidak akan diobok-obok. Dia juga meminta para pengusaha yang berniat mengikuti program tersebut agar tidak takut, karena program tax amnesty bukanlah sebuah perangkap.selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku akan segera menambah manajer investasi yang ditugaskan untuk menampung dana repatriasi pengampunan pajak atau tax amnesty. Saat ini, manajer investasi yang telah masuk kriteria penampung dana tax amnesty ada 18 unit.selengkapnya

Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia mengusulkan 50 persen dana repatriasi hasil amnesti pajak dialokasikan untuk sektor pertanian, perikanan dan peternakan karena menjanjikan keuntungan dan banyak menyerap tenaga kerja.selengkapnya

Kendati diragukan banyak pihak, pemerintah hakul yakin target amnesti pajak sebesar Rp165 triliun dapat tercapai 100%. Pemerintah bahkan sudah memasukkan angka tersebut dalam skema shortfall pajak untuk tahun ini, yang mencapai Rp219 triliun. Dengan kata lain, bila angka Rp165 triliun tidak tercapai, maka shortfall akan lebih dari itu.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan defisit anggaran akan membengkak hingga melampaui target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016. Untuk menambal defisit, pemerintah berencana menambah pinjaman.selengkapnya

Ternyata, masih ada pekerjaan rumah di UU No 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty. Lantaran belum ada aturan teknis yang mengatur pelaksanan di lapangan. Wah gawat.selengkapnya

Pemerintah hingga saat ini belum menerbitkan satu aturan teknis yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Penyebabnya, pemerintah masih belum dapat menentukan skema penempatan dana hasil kebijakan tersebut ke sektor riil.selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memperkirakan adanya penambahan penerimaan negara dari uang tebusan para Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sebesar Rp165 triliun.selengkapnya

Di bawah komando Menteri Keuangan baru, Sri Mulyani Indrawati, pemerintah belum memiliki strategi khusus untuk mengurangi risiko penerimaan pajak yang terancam meleset jauh dari target. Belum ada pula strategi khusus program pengampunan pajak untuk menarik dana repatriasi dan mencapai target uang tebusan.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta seluruh pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dapat bertindak jujur dan tidak memiliki konflik kepentingan apapun, dalam menjalankan tugasnya mengawal program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini demi menyukseskan program amnesti pajak yang dirintis pendahulunya, Bambang Brodjonegoro.selengkapnya

Pemantauan penguncian harta dalam negeri yang ikut dideklarasikan dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan dilakukan langsung oleh Ditjen Pajak.selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan pengecualian mekanisme tender offer dalam rangka penerapan tax amnesty atau pengampunan pajak. Rencananya, pengecualian tender offer sampai September 2016.selengkapnya

Pemerintah tengah gencar melakukan sosialisasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang baru berlaku resmi pertengahan Juli ini. Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah mengklaim dana atau aset yang dimiliki wajib pajak akan lebih menguntungkan apabila dibawa ke Indonesia (repatriasi) dibandingkan diendapkan di bank-bank luar negeri.selengkapnya

Negara-negara G 20 menggelar pertemuan pada akhir pekan lalu di Cina. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mendorong pembahasan sanksi bagi negara yang melanggar kesepakatan pertukaran data secara otomatis, Automatic Exchange of Information (AEOI), mengenai pajak.selengkapnya

Pelaku usaha di Sumatra Barat meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi tax amnesty atau program pengampunan pajak guna meningkatkan penerimaan negara.selengkapnya

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai, industri keuangan memiliki waktu tiga tahun untuk menyempurnakan instrumen keuangan yang dapat menampung dana repatriasi amnesti pajak. Hal ini dimaksudkan agar dana tersebut dapat ditahan di dalam negeri dalam waktu lebih dari tiga tahun.selengkapnya

Memasuki akhir pekan pertama pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty, pemerintah telah mendapatkan wajib pajak yang melakukan deklarasi aset hampir mencapai Rp 400 miliar.selengkapnya

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai, industri keuangan memiliki waktu tiga tahun untuk menyempurnakan instrumen keuangan yang dapat menampung dana repatriasi amnesti pajak. Hal ini dimaksudkan agar dana tersebut dapat ditahan di dalam negeri dalam waktu lebih dari tiga tahun.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya