Menlu: Pajak Tinggi untuk Meksiko akan Dibayar Konsumen ASMenlu: Pajak Tinggi untuk Meksiko akan Dibayar Konsumen ASJumat 27 Jan 2017 14:59Ajeng Widyadibaca 1737 kaliSemua Kategori

Sekretaris Hubungan Luar Negeri Meksiko Luis Vedegaray menegaskan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump jika pemerintah AS menaikkan pajak impor kepada Meksiko sama saja konsumen dari AS yang akan membayarkannya.selengkapnya

 Pajak Progresif Lahan Bakal Kerek Harga PropertiPajak Progresif Lahan Bakal Kerek Harga PropertiKamis 26 Jan 2017 14:16Ajeng Widyadibaca 898 kaliSemua Kategori

Wacana pemerintah yang bakal menerapkan pajak progresif untuk investasi lahan dikhawatirkan pengembang properti bakal mengerek harga jual.selengkapnya

 SENTIMEN PASAR 25 JANUARI: Pemerintah Siapkan Aturan Impor Gas, Penerapan Pajak Progresif TanahSENTIMEN PASAR 25 JANUARI: Pemerintah Siapkan Aturan Impor Gas, Penerapan Pajak Progresif TanahRabu 25 Jan 2017 12:47Ajeng Widyadibaca 639 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan aturan main impor gas bagi sejumlah industri manufaktur dengan menutup peran perantara atau broker, demi mendapatkan harga lebih murah. (Bisnis Indonesia)selengkapnya

 Tingkatkan Efisiensi, Kemenhub Gandeng Bank MandiriTingkatkan Efisiensi, Kemenhub Gandeng Bank MandiriSenin 23 Jan 2017 13:30Ajeng Widyadibaca 530 kaliSemua Kategori

Kementerian Perhubungan dan PT Bank Mandiri (Persero) melakukan penandatangan kesepakatan bersama penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan di Kementerian Perhubungan.selengkapnya

 Bank Mandiri Layani Transaksi PNBP KemenhubBank Mandiri Layani Transaksi PNBP KemenhubSenin 23 Jan 2017 13:15Ajeng Widyadibaca 982 kaliSemua Kategori

Bank Mandiri menyediakan layanan perbankan untuk memudahkan transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Perhubungan. Layanan ini dapat mempercepat transaksi pembayaran bagi pengguna jasa di lingkup Kementerian Perhubungan.selengkapnya

 Tuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalTuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalSenin 23 Jan 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 1290 kaliSemua Kategori

Kini kita berada pada era transparansi sektor pajak. Transparansi pajak pada hakikatnya mencakup tiga dimensi (Owens, 2013). Pertama, akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Kedua, terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).selengkapnya

 Kemenkeu Pastikan Data Amnesti Pajak RahasiaKemenkeu Pastikan Data Amnesti Pajak RahasiaSenin 23 Jan 2017 10:14Ajeng Widyadibaca 2427 kaliSemua Kategori

Pemerintah menegaskan data-data dari wajib pajak yang dihimpun dari program amnesti pajak bersifat rahasia. Meskipun data perpajakan dipakai untuk kepentingan penarikan pajak, hal itu tidak bisa diterapkan sembarangan.selengkapnya

 Amnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis PajakAmnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis PajakRabu 18 Jan 2017 13:56Ajeng Widyadibaca 708 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan fokus untuk memperluas basis pajak pada periode ketiga pelaksanaan program amnesti pajak. Masyarakat diimbau agar segera memanfaatkan amnesti pajak lantaran program ini berakhir 2,5 bulan lagi.selengkapnya

 Amnesti Pajak Incar ProfesionalAmnesti Pajak Incar ProfesionalSelasa 17 Jan 2017 13:33Ajeng Widyadibaca 558 kaliSemua Kategori

Babak akhir program amnesti pajak sudah di depan mata. Pemerintah terus mencari strategi demi menyukseskan program yang digadang-gadang bisa meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan ini.selengkapnya

 Periode Akhir, Amnesti Pajak Incar ProfesionalPeriode Akhir, Amnesti Pajak Incar ProfesionalSelasa 17 Jan 2017 11:18Ajeng Widyadibaca 740 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kalangan profesional yang belum melaporkan harta maupun aset untuk kepentingan perpajakan, untuk segera ikut amnesti pajak di tahap ketiga.selengkapnya

 Inilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT PosInilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT PosSelasa 17 Jan 2017 10:54Ajeng Widyadibaca 1153 kaliSemua Kategori

Sebagai langkah awal, sebanyak 109 Kantor Pos direncanakan akan menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendapatkan emas logam mulia selain melalui 13 butik emas yang sudah dimiliki Antam. 109 Kantor Pos tersebut tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Senin (16/1/2017).selengkapnya

 Analis Bursa Bahas Aliran Dana Repatriasi ke Pasar ModalAnalis Bursa Bahas Aliran Dana Repatriasi ke Pasar ModalJumat 13 Jan 2017 10:50Ajeng Widyadibaca 835 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal telah mencapai Rp2,5 triliun.selengkapnya

 Minim Peminat, Dana Repatriasi ke Pasar Modal Baru Rp 2,5 TriliunMinim Peminat, Dana Repatriasi ke Pasar Modal Baru Rp 2,5 TriliunJumat 13 Jan 2017 10:13Ajeng Widyadibaca 816 kaliSemua Kategori

Kebanyakan dana repatriasi yang masuk ke pasar modal diinvestasikan dalam saham dan sisanya dalam reksadana pendapatan tetap (RDPT) serta surat utang korporasi.selengkapnya

 OJK tak ikhlas data nasabah bank dibuka bagi pajakOJK tak ikhlas data nasabah bank dibuka bagi pajakJumat 13 Jan 2017 09:34Ajeng Widyadibaca 1005 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih belum satu suara mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Khususnya mengenai pasal yang berkaitan dengan keterbukaan informasi perbankan, untuk keperluan perpajakan.selengkapnya

 Pajak bakal lebih mudah buka data nasabah bankPajak bakal lebih mudah buka data nasabah bankJumat 13 Jan 2017 09:28Ajeng Widyadibaca 932 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus berupaya agar otoritas pajak bisa mengakses data nasabah di bank, yang selama ini memiliki sifat kerahasiaan sesuai Undang-udang (UU) Perbankan. Meskipun, saat ini data perbankan belum bisa diakses bebas oleh Direktorat jenderal pajak (DJP), dari sisi mekanisme permohonannya akan dipermudah.selengkapnya

 Industri Rokok Batuk-batukIndustri Rokok Batuk-batukKamis 12 Jan 2017 12:27Ajeng Widyadibaca 839 kaliSemua Kategori

Pengusaha rokok menyayangkan langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rokok sebesar 0,4 persen dari 8,7 persen menjadi 9,1 persen. Kenaikan tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada penjualan tahun ini. Industri rokok jadi batuk-batuk.selengkapnya

 Pemerintah Sikat Praktik Penghindaran Pajak Lewat Transfer Pricing, Ini StrateginyaPemerintah Sikat Praktik Penghindaran Pajak Lewat Transfer Pricing, Ini StrateginyaJumat 6 Jan 2017 11:11Ajeng Widyadibaca 1178 kaliSemua Kategori

Mulai Januari 2017 ini setiap perusahaan bakal semakin sulit menjalankan praktik akal-akalan menghindari pajak melalui praktik skema harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya

 Siapkan Rp 5-20 Juta Jika Ingin Miliki Nomor Kendaraan CantikSiapkan Rp 5-20 Juta Jika Ingin Miliki Nomor Kendaraan CantikRabu 4 Jan 2017 14:03Ajeng Widyadibaca 766 kaliSemua Kategori

Peraturan Pemerintah (PP) 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengatur mengenai biaya penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan.selengkapnya

 Setoran Pajak Meleset Rp255,6 TriliunSetoran Pajak Meleset Rp255,6 TriliunRabu 4 Jan 2017 13:50Ajeng Widyadibaca 555 kaliSemua Kategori

Penerimaan perpajakan kembali meleset dari target. Shortfall, selisih antara realisasi dan target, setoran perpajakan pada 2016 mencapai Rp255,6 triliun, lebih besar dari proyeksi pemerintah Rp219 triliun.selengkapnya

 Menkeu Jelaskan Manfaat Kenaikan Tarif STNKMenkeu Jelaskan Manfaat Kenaikan Tarif STNKRabu 4 Jan 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 1531 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan tarif pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dilakukan untuk memperbaiki pelayanan surat perizinan yang dilakukan Polri kepada masyarakat.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :