Shakira Lunasi Utang Pajak Senilai Rp 334 MShakira Lunasi Utang Pajak Senilai Rp 334 MJumat 2 Mar 2018 12:19Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua Kategori

Shakira dilaporkan telah membayar tagihan besar untuk pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah Spanyol. Penyanyi tersebut mesti membayar pajak sebesar 20 juta euro atau setara dengan Rp 334 miliar.selengkapnya

 Kata Kadin perihal Pajak berhak tentukan omzet pajak WP nakalKata Kadin perihal Pajak berhak tentukan omzet pajak WP nakalJumat 2 Mar 2018 11:50Ridha Anantidibaca 339 kaliSemua Kategori

Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018, pemerintah mengeluarkan aturan baru tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto.selengkapnya

 Pemkot Malang segera Terapkan e-BPHTBPemkot Malang segera Terapkan e-BPHTBSelasa 27 Feb 2018 16:02Ridha Anantidibaca 739 kaliSemua Kategori

Pemkot Malang segera menerapkan e-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk perbaikan layanan sehingga pemungutan pajak daerah bisa optimal.selengkapnya

 Dirjen Pajak Tolak Usul Menteri Rini untuk Turunkan Pajak Bunga Pinjaman Luar NegeriDirjen Pajak Tolak Usul Menteri Rini untuk Turunkan Pajak Bunga Pinjaman Luar NegeriSenin 19 Feb 2018 08:53Ridha Anantidibaca 510 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menolak permintaan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menurunkan tingkat pajak bunga pinjaman luar negeri menjadi 5%.selengkapnya

 Singapura Bakal Terapkan Pajak Bagi E-Commerce, Negara-negara Ini Menyusul?Singapura Bakal Terapkan Pajak Bagi E-Commerce, Negara-negara Ini Menyusul?Rabu 14 Feb 2018 09:33Ridha Anantidibaca 834 kaliSemua Kategori

Pemerintah Singapura diperkirakan akan mengungkap rencana penerapan pajak e-commerce dalam pemaparan anggarannya pekan depan. Langkah ini diambil untuk mengatasi serangan ritel online terhadap peritel tradisional (offline).selengkapnya

 Relaksasi Pajak AS Lebih Untungkan Pemegang SahamRelaksasi Pajak AS Lebih Untungkan Pemegang SahamJumat 9 Feb 2018 09:42Ridha Anantidibaca 1008 kaliSemua Kategori

Anggota Senat AS dari Partai Demokrat menyatakan relaksasi pajak korporasi di AS yang baru disahkan pada Desember 2017 memberi keuntungan amat sedikit bagi pekerja dibandingkan kepada pemegang saham korporasi. Mereka mengindentifikasi lebih dari dua puluh korporasi melakukan aksi beli kembali saham sejak 5 Januari 2018. Termasuk di dalamnya para raksasa perbankan, energi, manufaktur, dan ritel.selengkapnya

 Pajak E-Commerce : Marketplace sebagai PenyetorPajak E-Commerce : Marketplace sebagai PenyetorSenin 5 Feb 2018 09:48Ridha Anantidibaca 557 kaliSemua Kategori

Rancangan beleid mengenai pengenaan pajak e-commerce menunjuk marketplace sebagai satu-satunya platform penyetor pajak dari pedagang online.selengkapnya

 TRANSAKSI E-COMMERCE: Ini Alasan Marketplace Ditunjuk Jadi Penyetor PajakTRANSAKSI E-COMMERCE: Ini Alasan Marketplace Ditunjuk Jadi Penyetor PajakSenin 5 Feb 2018 09:36Ridha Anantidibaca 564 kaliSemua Kategori

Rencangan beleid mengenai pemajakan e-commerce menunjuk marketplace sebagai satu-satunya platform penyetor pajak dari pedagang online.selengkapnya

 Pajak E-Commerce, Susah-Susah Kau KutangkapPajak E-Commerce, Susah-Susah Kau KutangkapSenin 5 Feb 2018 09:18Ridha Anantidibaca 497 kaliSemua Kategori

Sejak pertama kali dibahas, aturan mengenai pemajakan e-commerce memang tak pernah sepi dari perbincangan.selengkapnya

 Perihal pajak e-commerce, pebisnis minta uji publik terlebih duluPerihal pajak e-commerce, pebisnis minta uji publik terlebih duluRabu 31 Jan 2018 12:16Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Rencana Kementerian Keuangan perihal regulasi pajak ke pelaku usaha online (e-commerce) dinilai perlu dilakukan uji publik. Oleh karena itu, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan uji publik atas rancangan regulasi pajak toko online. Hingga saat ini, idEA mengaku belum menerima draf dari aturan tersebut.selengkapnya

 BP2D Kota Malang Berlakukan Sistem e-Billing untuk TransparansiBP2D Kota Malang Berlakukan Sistem e-Billing untuk TransparansiRabu 31 Jan 2018 09:54Ridha Anantidibaca 1268 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang segera membuat sistem e-Billing untuk validasi maupun pembayaran BPHTB Online untuk mengurangi kontak langsung antara wajib (WPO dengan petugas pajak, apalagi dengan pejabat nya, sehingga tercipta transparansi.selengkapnya

 Cegah Kerugian Negara, Ditjen Pajak Bekukan Sertifikat 1.059 PengusahaCegah Kerugian Negara, Ditjen Pajak Bekukan Sertifikat 1.059 PengusahaJumat 26 Jan 2018 14:41Ridha Anantidibaca 907 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memutuskan untuk menonaktifkan sertifikat elektronik 1.049 pengusaha yang terindikasi menerbitkan faktur pajak fiktif. Status nonaktif alias suspend baru bisa dicabut jika wajib pajak mampu memberikan klarifikasi yang memadai dalam waktu 30 hari. Jika tidak bisa, wajib pajak tak lagi dapat menerbitkan faktur pajak.selengkapnya

 Pengusaha Tolak Sri Mulyani Pangkas Batasan Omzet Kena Pajak UKMPengusaha Tolak Sri Mulyani Pangkas Batasan Omzet Kena Pajak UKMJumat 26 Jan 2018 14:07Ridha Anantidibaca 655 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk tidak menurunkan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari saat ini Rp 4,8 miliar per tahun.selengkapnya

 Pedagang di toko online akan kena pajak final 0,5%Pedagang di toko online akan kena pajak final 0,5%Jumat 26 Jan 2018 13:17Ridha Anantidibaca 531 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memungut pajak final dari para pelaku bisnis toko online atau e-commerce. Rencana itu akan dimasukkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pajak e-commerce. Saat iniKementerian Keuangan (Kemkeu) masih menggodok aturan tersebut.selengkapnya

 RUU Pertembakauan harus dirombak total untuk dibahasRUU Pertembakauan harus dirombak total untuk dibahasJumat 26 Jan 2018 13:05Ridha Anantidibaca 581 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali membuka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan yang sempat ditolak Presiden Joko Widodo pada tahun lalu. DPR disarankan merombak total draft RUU tersebut jika masih ingin pembahasan berlanjut. Pasalnya, banyak aturan di RUU Pertembakauan sudah diatur dalam UU yang lain.selengkapnya

 Ditjen Pajak suspend 1.049 WP terindikasi penerbit faktur ilegalDitjen Pajak suspend 1.049 WP terindikasi penerbit faktur ilegalJumat 26 Jan 2018 11:47Ridha Anantidibaca 688 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu (24/1) resmi telah menonaktifkan Sertifikat Elektronik dari 1.049 Wajib Pajak yang terindikasi merupakan penerbit Faktur Pajak tidak sah.selengkapnya

 Kemenperin Sambut Baik Rencana Penurunan Pajak Penghasilan UKMKemenperin Sambut Baik Rencana Penurunan Pajak Penghasilan UKMJumat 26 Jan 2018 11:24Ridha Anantidibaca 635 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian menyambut baik rencana Kementerian Keuangan untuk menurunkan pajak penghasilan (PPh) usaha kecil menengah (UKM) yang sebelumnya dipatok 1% menjadi 0,5%.selengkapnya

 Rencana diskon pajak UKM, Menperin angkat dua jempolRencana diskon pajak UKM, Menperin angkat dua jempolKamis 25 Jan 2018 10:56Ridha Anantidibaca 347 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian menyambut baik rencana Kementerian Keuangan untuk menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sebelumnya dipatok 1 persen menjadi 0,5 persen, yang artinya mendapat potongan hingga 50 persen.selengkapnya

 Menkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 PersenMenkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 PersenSenin 22 Jan 2018 13:37Ridha Anantidibaca 1044 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rencana ini sejalan dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai jual beli online (e-commerce).selengkapnya

 Pajak telusuri WP tak realisasikan repatriasiPajak telusuri WP tak realisasikan repatriasiSenin 8 Jan 2018 11:51Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat, hingga Desember 2017, realisasi dari komitmen repatriasi yang sebesar Rp 147 triliun masih sebesar Rp 138 triliun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :