Ditjen Pajak Masih Butuh Waktu Sempurnakan Aturan Tax AmnestyDitjen Pajak Masih Butuh Waktu Sempurnakan Aturan Tax AmnestyRabu 28 Sep 2016 16:14Administratordibaca 812 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan payung hukum perpanjangan waktu administrasi program tax amnesty untuk periode pertama. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Dirjen Jenderal Pajak Nomor 13 Tahun 2016 yang berbunyi tentang tata cara penerimaan surat pernyataan pada minggu terakhir periode pertama penyampaian surat pernyataan.selengkapnya

 Dirjen Pajak belum Puas pada Hasil Amnesti PajakDirjen Pajak belum Puas pada Hasil Amnesti PajakRabu 28 Sep 2016 16:05Administratordibaca 838 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengaku belum puas atas hasil periode I Program Amnesti Pajak karena nilai pelaporan harta dan uang tebusan masih kecil.selengkapnya

 Dirjen Pajak Tak Puas Penerimaan Tax Amnesty Masih RendahDirjen Pajak Tak Puas Penerimaan Tax Amnesty Masih RendahRabu 28 Sep 2016 10:45Administratordibaca 738 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, dirinya belum mengaku puas dengan raihan tax amnesty hingga saat ini. Meskipun malam ini capaian tebusan telah mencapai lebih dari Rp70 triliun, namun masih banyak perbaikan yang masih perlu dilakukan.selengkapnya

 Komentar Dirjen Pajak soal Kelonggaran Administrasi Tax AmnestyKomentar Dirjen Pajak soal Kelonggaran Administrasi Tax AmnestySenin 26 Sep 2016 15:21Administratordibaca 1332 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memberi kelonggaran untuk masyarakat yang ingin ikut tax amnesty atau pengampunan pajak. Kelonggaran diberikan supaya masyarakat bisa ikut tax amnesty pada tarif paling rendah atau periode pertama.selengkapnya

 ATURAN INVESTASI REPATRIASI Semakin LonggarATURAN INVESTASI REPATRIASI Semakin LonggarKamis 22 Sep 2016 15:40Administratordibaca 1614 kaliSemua Kategori

Kurang dari 10 hari jelang berakhirnya pengampunan pajak periode pertama, pemerintah kian royal merelaksasi aturan demi melapangkan jalan repatriasi di dalam maupun luar pasar keuangan.selengkapnya

 Panglima TNI Minta Prajurit Dukung Program Tax AmnestyPanglima TNI Minta Prajurit Dukung Program Tax AmnestyKamis 22 Sep 2016 12:21Administratordibaca 1020 kaliSemua Kategori

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo meminta seluruh prajuritnya, wajib mendukung dan menyukseskan program pengampunan pajak (Tax Amnesty).selengkapnya

 Batal Ikuti Tax Amnesty, Wajib Pajak Bisa Tarik DiriBatal Ikuti Tax Amnesty, Wajib Pajak Bisa Tarik DiriKamis 22 Sep 2016 09:20Administratordibaca 1758 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.selengkapnya

 Dirjen Pajak-Bea Cukai Sinergi Tingkatkan Penerimaan 2017Dirjen Pajak-Bea Cukai Sinergi Tingkatkan Penerimaan 2017Kamis 22 Sep 2016 09:14Administratordibaca 645 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai akan bersinergi untuk meningkatkan penerimaan perpajakanpada tahun 2017. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara Gedung DPR RI, Rabu (21/9/2016).selengkapnya

 Dukung Tax Amnesty, KPK Tak Akan Usut Harta Peserta Pengampunan PajakDukung Tax Amnesty, KPK Tak Akan Usut Harta Peserta Pengampunan PajakKamis 22 Sep 2016 07:03Administratordibaca 1554 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi menjamin tidak akan mengusut harta kekayaan para pengindar pajak yang mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

 Menkeu dan Menkumham Hadiri‎ Sidang Uji Materi UU Tax AmnestyMenkeu dan Menkumham Hadiri‎ Sidang Uji Materi UU Tax AmnestyRabu 21 Sep 2016 08:56Administratordibaca 1180 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly serta Dirjen Pajak Ken ‎Dwijugiasteadi menghadiri langsung sidang uji materi (judicial review) Undang-Undang Tax Amnesty di Mahkamah Konstitusi pada Selasa (20/9/2016).selengkapnya

 Soal Pajak, Google Tidak Boleh DiistimewakanSoal Pajak, Google Tidak Boleh DiistimewakanSelasa 20 Sep 2016 14:02Administratordibaca 517 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) diminta tidak membeda-bedakan aturan pajak alias memberikan perlakukan istimewa pada perusahaan yang menetap di Indonesia dengan perusahaan asing seperti Google.selengkapnya

 Pengusaha: Kita Dikejar-kejar Ditjen Pajak, tapi Google EnggakPengusaha: Kita Dikejar-kejar Ditjen Pajak, tapi Google EnggakSelasa 20 Sep 2016 07:28Administratordibaca 871 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak mengungkapkan, hadirnya Google di Indonesia selama ini terbebas dari pungutan pajak. Sebab hadirnya Google di Indonesia tidak berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT).selengkapnya

 Tegakkan Tax Amnesty di SingapuraTegakkan Tax Amnesty di SingapuraSenin 19 Sep 2016 16:44Administratordibaca 744 kaliSemua Kategori

Pemerintah Jokowi sedang menghadapi respons negatif dari upayanya menyukseskan program amnesti pajak atau dikenal dengan tax amnesty (TA). Respons negatif ini datang dari negara yang juga sangat dekat secara geografis dengan kita, yaitu Singapura.selengkapnya

 Google Mangkir Bayar Pajak, Pemerintah Diminta Bangun Payment Gateway Untuk Transaksi OnlineGoogle Mangkir Bayar Pajak, Pemerintah Diminta Bangun Payment Gateway Untuk Transaksi OnlineAhad 18 Sep 2016 12:14Administratordibaca 826 kaliSemua Kategori

Anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), Donny Imam Priambodo mengatakan masalah Google yang bersikeras enggan diperiksa pajaknya harus dicermati dengan hati hati.selengkapnya

 Sri Mulyani Akan Bawa Masalah Pajak Online ke Forum InternasionalSri Mulyani Akan Bawa Masalah Pajak Online ke Forum InternasionalSabtu 17 Sep 2016 08:05Administratordibaca 1060 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mempunyai inisiatif untuk membawa masalah pajak e-Commerce yang sedang ramai dibahas ke forum internasional. Hal ini dimulai saat Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi yang mengatakan bahwa Google tidak membayar pajak sesuai dengan seharusnya.selengkapnya

 Dirjen Pajak Usut Dugaan Penjegalan Tax AmnestyDirjen Pajak Usut Dugaan Penjegalan Tax AmnestySabtu 17 Sep 2016 06:29Administratordibaca 995 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mengusut dugaan ada konspirasi gagalkan program tax amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

 Dirjen Pajak Cium Adanya Konspirasi Wajib Pajak dan Perbankan SingapuraDirjen Pajak Cium Adanya Konspirasi Wajib Pajak dan Perbankan SingapuraSabtu 17 Sep 2016 06:17Administratordibaca 698 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) mencium adanya konspirasi antara wajib pajak yang enggan ikut amnesti pajak dan perbankan Singapura untuk mengganjal kesuksesan program tersebut.selengkapnya

 Diprediksi Tak Capai Target, Dirjen Pajak: Kami Kerja MaksimalDiprediksi Tak Capai Target, Dirjen Pajak: Kami Kerja MaksimalJumat 16 Sep 2016 13:59Administratordibaca 856 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty telah hampir tiga bukan dijalankan. Namun, total penerimaan melalui tebusan masih jauh dari target sebesar Rp165 triliun. Alhasil, banyak pihak yang pesimis target ini akan tercapai.selengkapnya

 Pengusaha Kakap Mulai Sadar Tax Amnesty, Dirjen Pajak GirangPengusaha Kakap Mulai Sadar Tax Amnesty, Dirjen Pajak GirangJumat 16 Sep 2016 11:25Administratordibaca 777 kaliSemua Kategori

Pengusaha kelas kakap satu per satu sudah mulai berpartisipasi melaporkan harta mereka melalui program pengampunan pajak alias tax amnesty sejak kemarin. Mulai dari pengusaha James Riady, Sofjan Wanandi, Erick Thohir dan Boy Thohir.selengkapnya

 Tolak Diperiksa Ditjen Pajak, Google Terancam Pidana?Tolak Diperiksa Ditjen Pajak, Google Terancam Pidana?Jumat 16 Sep 2016 10:58Administratordibaca 707 kaliSemua Kategori

Perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google menolak diperiksa petugas pajak karena selama ini mangkir menyetor pajak di Indonesia. Penolakan Google ini masuk dalam kategori pidana.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :