Wajib tahu, blokir STNK penunggak pajak bisa dimulai awal 2019Wajib tahu, blokir STNK penunggak pajak bisa dimulai awal 2019Selasa 11 Des 2018 11:22Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Wacana polisi memberlakukan aturan blokir Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ( STNK) kepada penunggak pajak, sudah muncul sejak beberapa bulan lalu. Kini, muncul lagi bahwa waktu penerapannya dimulai awal 2019. Ketika dikonfirmasi, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Sumardji, menjelaskan, kemungkinan seperti itu, tetapi belum bisa diputuskan sekarang ini.selengkapnya

 Catat! Pemutihan Denda Pajak Kendaraan hingga 15 Desember 2018Catat! Pemutihan Denda Pajak Kendaraan hingga 15 Desember 2018Senin 3 Des 2018 15:38Ridha Anantidibaca 909 kaliSemua Kategori

Berdasarkan data Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta, dari target pendapatan pajak Rp 38,12 triliun, baru tercapai Rp 33,9 triliun pada 29 November 2018 sehingga penerimaan pajak baru 88,9 persen.selengkapnya

 Pemprov DKI Jakarta hapus denda penunggak pajak akhir tahun iniPemprov DKI Jakarta hapus denda penunggak pajak akhir tahun iniSenin 3 Des 2018 14:56Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan pemutihan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).selengkapnya

 Cukai Permudah Pemerintah Kontrol Produksi PlastikCukai Permudah Pemerintah Kontrol Produksi PlastikJumat 30 Nov 2018 16:12Ridha Anantidibaca 382 kaliSemua Kategori

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Iptek, dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Safri Burhanuddin, mengatakan, penerapan cukai plastik akan mampu mengontrol produksi plastik. Hal ini sudah terbukti efektif saat berlaku pada rokok.selengkapnya

 Mulai November 2018, Pemprov DKI Jakarta Hapus Denda Penunggak PajakMulai November 2018, Pemprov DKI Jakarta Hapus Denda Penunggak PajakJumat 30 Nov 2018 14:54Ridha Anantidibaca 488 kaliSemua Kategori

Untuk mendongkrak realisasi penerimaan pajak daerah menjelang akhir tahun anggaran 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan pemutihan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda terhadap tiga jenis pajak daerah.selengkapnya

 Kurangi Sampah Plastik, Kemenkeu Percepat Pengenaan CukaiKurangi Sampah Plastik, Kemenkeu Percepat Pengenaan CukaiKamis 29 Nov 2018 15:51Ridha Anantidibaca 522 kaliSemua Kategori

Persoalan sampah plastik masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Selain sulit terurai, tingkat konsumsi dan pemakaian bahan baku plastik juga masih tinggi di masyarakat.selengkapnya

 Bakal diterapkan cukai plastik tahun depan? ini pertimbangannyaBakal diterapkan cukai plastik tahun depan? ini pertimbangannyaKamis 29 Nov 2018 09:53Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis kebijakan pengenaan cukai terhadap plastik tak ramah lingkungan, dapat diterapkan pada tahun depan.selengkapnya

 Plastik bakal Dikenakan Cukai, Kapan Mau Diterapkan?Plastik bakal Dikenakan Cukai, Kapan Mau Diterapkan?Senin 26 Nov 2018 11:22Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua Kategori

Sampah plastik yang kian menumpuk belakangan menjadi perhatian. Terlebih lagi beberapa waktu lalu ditemukan seekor paus sperma ditemukan mati di Pulau Wakatobi, Sulawesi Tenggara.selengkapnya

 Insiden Paus Wakatobi, Bea Cukai Pinta DPR Setujui Cukai PlastikInsiden Paus Wakatobi, Bea Cukai Pinta DPR Setujui Cukai PlastikSenin 26 Nov 2018 10:29Ridha Anantidibaca 563 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat menyetujui aturan pengenaan cukai untuk plastik secepatnya.selengkapnya

 Ditjen Pajak akan mempermudah tata cara penerapan P3BDitjen Pajak akan mempermudah tata cara penerapan P3BJumat 23 Nov 2018 13:42Ridha Anantidibaca 1415 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah berupaya emningkatkan kemudahan berusaha dan mengurangi beban administrasi wajib pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).selengkapnya

 Genjot PAD, DKI Hapus Sanksi Administrasi PajakGenjot PAD, DKI Hapus Sanksi Administrasi PajakJumat 16 Nov 2018 14:36Ridha Anantidibaca 497 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI terus menggenjot penerimaan asli daerah (PAD) dari pajak hingga akhir 2018. Salah satu caranya dengan menghapus denda atau sanksi administrasi pajak.selengkapnya

 Jelang Akhir Tahun, Realisasi Penerimaan Pajak DKI Capai 87,9%Jelang Akhir Tahun, Realisasi Penerimaan Pajak DKI Capai 87,9%Jumat 16 Nov 2018 14:32Ridha Anantidibaca 247 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta terus menggenjot penerimaan asli daerah (PAD) dari pajak hingga akhir 2018.selengkapnya

 Tunggakan Pajak Pemilik Mobil Mewah di Jakbar Capai Rp16,6 MTunggakan Pajak Pemilik Mobil Mewah di Jakbar Capai Rp16,6 MJumat 16 Nov 2018 11:07Ridha Anantidibaca 260 kaliSemua Kategori

Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB BBNKB) Jakarta Barat mencatat sebanyak 140 kendaraan mewah masih menunggak pujak. Khusus untuk mobil Roll Royce dan Ferrari tunggakan pajak mencapai Rp16,6 miliar.selengkapnya

 Pemprov DKI Hapus Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan PBBPemprov DKI Hapus Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan PBBJumat 16 Nov 2018 10:51Ridha Anantidibaca 610 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi bagi pajak kendaraan bermotor (PKB) serta pajak bumi dan bangunan (PBB). Kebijakan ini mulai berlaku sejak hari ini hingga 15 Desember 2018 mendatang.selengkapnya

 Mulai Hari Ini Warga DKI Terbebas dari Denda Pajak KendaraanMulai Hari Ini Warga DKI Terbebas dari Denda Pajak KendaraanKamis 15 Nov 2018 11:08Ridha Anantidibaca 541 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor berupa denda. Kebijakan tersebut berlaku mulai hari ini, Kamis (15/11/2018).selengkapnya

 Ini Tanggapan Komunitas Kretek Soal Cukai Harga TembakauIni Tanggapan Komunitas Kretek Soal Cukai Harga TembakauRabu 7 Nov 2018 10:21Ridha Anantidibaca 245 kaliSemua Kategori

Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok tahun 2019 dan menunda penerapan kebijakan simplifikasi tarif cukai rokok.selengkapnya

 PERSPEKTIF: Tantangan Pajak di Tahun Politik, Penerimaan Stagnan di Tengah Lonjakan DefisitPERSPEKTIF: Tantangan Pajak di Tahun Politik, Penerimaan Stagnan di Tengah Lonjakan DefisitSelasa 30 Okt 2018 09:43Ridha Anantidibaca 845 kaliSemua Kategori

Dengan memperhatikan tren tersebut, realisasi penerimaan pajak hingga akhir 2018 diperkirakan kurang lebih berada di angka Rp1.300 triliun saja.selengkapnya

 Resistensi Penyederhanaan Tarif Cukai Tembakau Kian BesarResistensi Penyederhanaan Tarif Cukai Tembakau Kian BesarSenin 29 Okt 2018 15:33Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 terkait roadmap tarif cukai tembakau dinilai akan merugikan jutaan buruh linting kretek yang bergantung pada industri kretek nasional hasil tembakau (IHT).selengkapnya

 Petani tembakau minta simplifikasi tarif cukai ditundaPetani tembakau minta simplifikasi tarif cukai ditundaSenin 29 Okt 2018 11:17Ridha Anantidibaca 785 kaliSemua Kategori

Kalangan petani tembakau meminta Presiden Joko Widodo untuk mengingatkan Menteri Keuangan terkait kebijakan penyederhanaan (simplifikasi tarif) yang berdampak pada penghidupan ekonomi petani tembakau.selengkapnya

 Soal Ranmor Penunggak Pajak 7 Tahun, MTI: Dihancurkan SajaSoal Ranmor Penunggak Pajak 7 Tahun, MTI: Dihancurkan SajaKamis 25 Okt 2018 11:20Ridha Anantidibaca 963 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya mulai awal 2019 bakal menindak tegas kendaraan yang menunggak pajak. Kendaraan yang menunggak pajak selama tujuh tahun akan dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (ranmor).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :