GIMNI Beri Apresiasi Atas Program Reformasi Bea CukaiGIMNI Beri Apresiasi Atas Program Reformasi Bea CukaiRabu 23 Mei 2018 11:29Ridha Anantidibaca 377 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengakui bahwa program reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai telah membawa perubahan positif bagi institusi tersebut.selengkapnya

 GIMNI Apresiasi Program Reformasi Bea CukaiGIMNI Apresiasi Program Reformasi Bea CukaiRabu 23 Mei 2018 11:09Ridha Anantidibaca 541 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan, program reformasi yang dijalankan Bea Cukai telah membawa perubahan positif bagi institusi Bea Cukai. Salah satu perubahan yang dianggap positif adalah turunnya jumlah sengketa penentuan klasifikasi jenis barang.selengkapnya

 Sri Mulyani: Revisi Tarif Pajak UKM Segera TerbitSri Mulyani: Revisi Tarif Pajak UKM Segera TerbitSelasa 22 Mei 2018 13:32Ridha Anantidibaca 723 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur mengenai tarif pajak penghasilan (PPh) final usaha kecil menengah (UMKM) akan segera dikeluarkan.selengkapnya

 Sri Mulyani Akan Rilis Aturan Pemangkasan Pajak UMKMSri Mulyani Akan Rilis Aturan Pemangkasan Pajak UMKMSelasa 22 Mei 2018 10:25Ridha Anantidibaca 370 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bakal segera menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur mengenai tarif pajak penghasilan (PPh) final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam revisi tersebut, tarif PPh final untuk UMKM diturunkan dari saat ini satu persen menjadi 0,5 persen.selengkapnya

 Menkeu: Aturan Tarif PPH UKM Segera TerbitMenkeu: Aturan Tarif PPH UKM Segera TerbitSelasa 22 Mei 2018 10:14Ridha Anantidibaca 320 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur mengenai tarif pajak penghasilan (PPh) final usaha kecil menengah (UMKM) akan segera dikeluarkan.selengkapnya

 Komisi XI belum Prioritaskan RUU KUPKomisi XI belum Prioritaskan RUU KUPSenin 21 Mei 2018 14:11Ridha Anantidibaca 465 kaliSemua Kategori

Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo yang akan memprioritaskan revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ternyata belum menjamin pembahasan RUU KUP ini segera terlaksana.selengkapnya

 Menkeu: revisi tarif PPH UKM segera terbitMenkeu: revisi tarif PPH UKM segera terbitSenin 21 Mei 2018 11:36Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur mengenai tarif pajak penghasilam (PPh) final usaha kecil menengah (UMKM) akan segera dikeluarkan.selengkapnya

 Ditjen Pajak telah terima laporan data nasabah dari 3.905 lembaga keuanganDitjen Pajak telah terima laporan data nasabah dari 3.905 lembaga keuanganJumat 18 Mei 2018 10:10Ridha Anantidibaca 575 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, sudah 81% lembaga keuangan yang melaporkan data nasabah kepada Ditjen Pajak dalam rangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

 Aturan Tarif Pajak UKM Turun Jadi 0,5 Persen Diumumkan Minggu DepanAturan Tarif Pajak UKM Turun Jadi 0,5 Persen Diumumkan Minggu DepanKamis 17 Mei 2018 14:49Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak tengah menggodok revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang penerapan pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).selengkapnya

 Soal Pajak, Sri Mulyani: Yang Bayar Sedikit, Yang Menghindar BanyakSoal Pajak, Sri Mulyani: Yang Bayar Sedikit, Yang Menghindar BanyakKamis 17 Mei 2018 11:29Ridha Anantidibaca 699 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus menggenjot penerimaan pajak. Cuma masalahnya, kata Sri Mulyani, yang bayar pajak sedikit, dan yang menghindar banyak.selengkapnya

 MK Tolak Gugatan, Ditjen Pajak Bisa Terus Intip Rekening NasabahMK Tolak Gugatan, Ditjen Pajak Bisa Terus Intip Rekening NasabahSenin 14 Mei 2018 13:48Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak permohonan seluruh perkara pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Hal ini berdasarkan amar putusan Nomor 102/PUU-XV/2017 yang dikeluarkan MK pada Rabu, 9 Mei 2018.selengkapnya

 MK Nyatakan UU Akses Informasi Keuangan Tidak Langgar KonstitusiMK Nyatakan UU Akses Informasi Keuangan Tidak Langgar KonstitusiSenin 14 Mei 2018 10:46Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan Nomor 102/PUU-XV/2017 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam amar putusannya Majelis Hakim MK menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya.selengkapnya

 CITA: Reformasi Pengadilan Pajak Harus Sampai ke DaerahCITA: Reformasi Pengadilan Pajak Harus Sampai ke DaerahJumat 11 Mei 2018 10:48Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendorong reformasi perpajakan yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah harus diterapkan hingga ke pemerintah daerah.selengkapnya

 Australia Ringankan Pajak Warganya Rp 100 Ribu Tiap MingguAustralia Ringankan Pajak Warganya Rp 100 Ribu Tiap MingguSelasa 8 Mei 2018 15:29Ridha Anantidibaca 378 kaliSemua Kategori

Warga Australia berpenghasilan menengah ke bawah akan mendapatkan pemotongan pajak senilai $ 10,50 (sekitar Rp 100 ribu) per minggu.selengkapnya

 Pemprov DKI Akan Hapus Diskon Pajak Lapangan GolfPemprov DKI Akan Hapus Diskon Pajak Lapangan GolfSelasa 8 Mei 2018 14:09Ridha Anantidibaca 421 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghapus diskon pajak lapangan golf.selengkapnya

 Belum ada regulasi pajak, instrumen DINFRA kurang diminatiBelum ada regulasi pajak, instrumen DINFRA kurang diminatiJumat 4 Mei 2018 09:29Ridha Anantidibaca 743 kaliSemua Kategori

Sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan soal dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif atau DINFRA, belum ada satupun manajer investasi yang berminat menerbitkan produk investasi alternatif ini. Selain minim sosialisasi, aturan pajak juga menjadi penghambat investor masuk ke instrumen yang diatur sejak Juli 2017 lalu ini.selengkapnya

 Misbakhun: Indonesia Harus Punya UU Konsultan PajakMisbakhun: Indonesia Harus Punya UU Konsultan PajakKamis 3 Mei 2018 09:15Ridha Anantidibaca 631 kaliSemua Kategori

Anggota DPR Mukhammad Misbakhun menegaskan Indonesia harus memiliki Undang-Undang Konsultan Pajak untuk mereformasi sistem perpajakan sehingga menjembatani kepentingan Negara dengan para wajib pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak: 806.000 WP badan belum sampaikan SPTDitjen Pajak: 806.000 WP badan belum sampaikan SPTRabu 2 Mei 2018 16:15Ridha Anantidibaca 767 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk wajib pajak (WP) badan yang masuk sampai 30 April 2018 sebanyak 664.000 SPT atau naik 11,22% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebesar 597.000.selengkapnya

 Pasca putusan MK soal kuasa hukum WP, PMK 229 perlu direvisiPasca putusan MK soal kuasa hukum WP, PMK 229 perlu direvisiRabu 2 Mei 2018 12:33Ridha Anantidibaca 662 kaliSemua Kategori

Profesi advokat resmi dapat mendampingi wajib pajak (WP) dalam memberikan bantuan hukum terkait pajak. Hal tersebut seiring terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi no 63/PUU-XV/2017 soal pengujian pasal 32 ayat (3a) UU 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan alias UU KUP.selengkapnya

 Dividen korporasi ditebar, pemerintah panen pajakDividen korporasi ditebar, pemerintah panen pajakKamis 26 Apr 2018 10:17Ridha Anantidibaca 409 kaliSemua Kategori

Musim pembagian dividen final tahun buku 2017 segera dimulai. Hal itu positif bagi pemegang saham. Di sisi lain, musim pembagian dividen juga bisa menjadi salah satu sumber penerimaan pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :