Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengujian UU Pengampunan Pajak (UUPP) No. 11 Tahun 2016 telah membuktikan bahwa logika hukum memahami UUPP telah memberi kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Pengujian UUPP yang diajukan beberapa pihak memberi pelajaran pentingnya logika hukum dipahami dengan benar.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel dalam upaya reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara.selengkapnya

Program amnesti (pengampunan) pajak di periode dua, jauh dari harapan. Bak langit dan bumi dibandingkan periode pertama. Pertanda buruk?selengkapnya

Realisasi penerimaan perpajakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan di APBN (shortfall) pada tahun 2016 ini, akan berisiko bagi keuangan negara. Kondisi tersebut membuat kondisi keuangan menjadi mengkhawatirkan karena realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun dinilai hanya kurang dari 85 persen dari target di APBN.selengkapnya

Hari ini (Senin, 5/12/2016), Presiden Jokowi diagendakan bekal melakukan sosilisasi program amnesti pajak di Hotel Platinum, Balikpapan, Kalimantan Timur. "Sosialisasi khusus bidang usaha mineral, minyak, dan gas (migas)," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kanwil DJP Kaltimra) Samon Jaya, Sabtu (3/12/2016).selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik dua pejabat Eselon II Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan dalam rangka melanjutkan reformasi pajak pada hari ini.selengkapnya

Kepala Sub-Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno mengakui dia dijanjikan mendapat komisi 10 persen dari pengurusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP). Pengakuan itu diungkapkan Handang kepada pengacaranya, Krisna Murti. “Pak Handang mengatakan lima kali pertemuan dan terjadi satu hotel besar, dia diundang makan malam,”selengkapnya

Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno, mengakui ditawari hadiah dari Rajesh Rajamohanan Nair.selengkapnya

Pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara. Karenanya membayar pajak tidak sekadar memenuhi kewajiban agar tak ditangkap petugas pajak, tetapi juga ikut mengurangi kemiskinan dan kesenjangan melalui instrumen fiskal.selengkapnya

Direktur Utama PT EK Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan Nair disebut-sebut baru mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia.selengkapnya

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

PT EK Prima Ekspor Indonesia mengaku memiliki tunggakan pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memaparkan hanya 110 pengacara yang mengikuti program amnesti pajak hingga periode akhir Oktober 2016 dari 1.976 pengacara yang terdaftar memiliki NPWP.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan hanya 110 pengacara yang mengikuti program amnesti pajak hingga periode akhir Oktober 2016 dari 1.976 pengacara yang terdaftar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).selengkapnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyiapkan lima hal strategis dalam rangka pembentukan tim reformasi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya

Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno dan Country Director PT EKP Rajesh Rajamohanan Nair, resmi menjadi tahanan KPK.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kasus penangkapan oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum perbaikan institusi pajak agar perilaku koruptif makin berkurang.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta kepada seluruh Wajib Pajak (WP) agar tetap percaya terhadap negara. Kejadian operasi tangkap tangan yang menjerat salah satu pejabat Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak dinilai Sri Mulyani sebagai salah satu bukti bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan.selengkapnya

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, kepatuhan para wajib pajak (WP) di Indonesia sampai saat ini baru mencapai angka 60 persen.selengkapnya

Wajib Pajak (WP) di Indonesia makan sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah masyarakat di Indonesia. Namun, kecilnya jumlah WP ini harus menanggung pembangunan demi 250 juta masyarakat Indonesia.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya