Relaksasi PPnBM: Cukai Lebih Cocok Untuk Kendalikan Emisi?Relaksasi PPnBM: Cukai Lebih Cocok Untuk Kendalikan Emisi?Rabu 13 Mar 2019 08:45Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua Kategori

Penerapan cukai emisi dinilai lebih tepat untuk mengurangi emisi kendaraan sekaligus ramah lingkungan. Penerapan harmonisasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) lebih tepat untuk harga kendaraan barang mewah.selengkapnya

 Sri Mulyani Wacanakan Pajak Mobil Tak Akan Bedakan Jenis Sedan dan Non-SedanSri Mulyani Wacanakan Pajak Mobil Tak Akan Bedakan Jenis Sedan dan Non-SedanSelasa 12 Mar 2019 14:05Ridha Anantidibaca 849 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana mengubah skema pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor, di antaranya tidak ada lagi pembedaan antara sedan dan nonsedan, serta pengenaan berdasarkan pengeluaran emisi karbon.selengkapnya

 Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon II DJP dan DJPBSri Mulyani Lantik Pejabat Eselon II DJP dan DJPBKamis 24 Jan 2019 14:31Ridha Anantidibaca 637 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melantik 18 pejabat Eselon II dari Direktorat Jenderal Pajak dan 3 pejabat Eselon II dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pelantikan berlangsung di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal, serta beberapa pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemenkeu.selengkapnya

 Pengusaha Minta Tarif PPh Korporasi Turun Jadi 17%Pengusaha Minta Tarif PPh Korporasi Turun Jadi 17%Rabu 9 Jan 2019 10:16Ridha Anantidibaca 412 kaliSemua Kategori

Sejumlah kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengharapkan kepada pemerintah agar dapat menurunkan besaran pengenaan tarif pajak untuk PPh Badan menjadi sebesar 17% agar meningkatkan daya saing.selengkapnya

 Pemerintah siapkan skema insentif pajak untuk industri kendaraan listrikPemerintah siapkan skema insentif pajak untuk industri kendaraan listrikJumat 30 Nov 2018 15:50Ridha Anantidibaca 462 kaliSemua Kategori

Kementerian Koordinator Bidang Maritim mempersiapkan skema insentif untuk mendorong pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.selengkapnya

 BC: Simplikasi Cukai untuk Kurangi Konsumsi RokokBC: Simplikasi Cukai untuk Kurangi Konsumsi RokokSenin 15 Okt 2018 14:03Ridha Anantidibaca 607 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan akan terus berupaya mengurangi konsumsi rokok di tengah masyarakat Indonesia. Langkah itu juga secara khusus dilakukan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BC). BC menegaskan akan mendukung penyederhanaan (simplifikasi) layer cukai rokok karena menjadi bagian dari strategi pemerintah mengurangi konsumsi di masyarakat.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Reformasi perpajakan terus berjalanDirjen Pajak: Reformasi perpajakan terus berjalanKamis 11 Okt 2018 10:51Ridha Anantidibaca 581 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Robert Pakpahan tegaskan reformasi perpajakan terus berjalan. Terutama, pemanfaatan data dengan teknologi.selengkapnya

 Penghapusan Pajak Kalog Harus Dibarengi Fasilitas MaksimalPenghapusan Pajak Kalog Harus Dibarengi Fasilitas MaksimalSelasa 9 Okt 2018 08:49Ridha Anantidibaca 704 kaliSemua Kategori

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) menyambut baik jika pemerintah sudah mengusulkan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk angkutan barang kenggunakan kereta api logistik. Hanya saja hal tersbut menurut Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Asperindo Trian Yuserma perlu dibarengi dingan fasilitas angkutan yang maksimal.selengkapnya

 Berapa Dana Talangan BPJS yang Ditambal dari Cukai Rokok?Berapa Dana Talangan BPJS yang Ditambal dari Cukai Rokok?Jumat 21 Sep 2018 11:22Ridha Anantidibaca 753 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden terkait pemanfaatan cukai rokok untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Lantas, berapa dananya?selengkapnya

 Bea Cukai Optimistis Capai Target Penerimaan Cukai Rp148 TriliunBea Cukai Optimistis Capai Target Penerimaan Cukai Rp148 TriliunSenin 6 Ags 2018 11:19Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Ditjen Bea dan Cukai optimistis target penerimaan cukai sebesar Rp148 triliun akan tercapai dengan menggenjot penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.selengkapnya

 Pemerintah Bakal Naikkan Lagi Tarif Cukai RokokPemerintah Bakal Naikkan Lagi Tarif Cukai RokokSelasa 24 Jul 2018 14:24Ridha Anantidibaca 486 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan akan kembali menaikkan tarif cukai hasil tembakau yang berlaku pada 2019.selengkapnya

 Dirjen Bea dan Cukai klaim kinerja kuartal I tumbuh positifDirjen Bea dan Cukai klaim kinerja kuartal I tumbuh positifSenin 9 Apr 2018 09:14Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Kinerja penerimaan Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) semakin membaik. Hingga kuartal 1-2018 penerimaan DJBC mengalami kenaikan 17% dibandingkan tahun sebelumnya.selengkapnya

 Daftar tambahan industri pionir yang dapat Daftar tambahan industri pionir yang dapat "tax holiday"Rabu 4 Apr 2018 13:55Ridha Anantidibaca 556 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memperluas cakupan industri pionir yang diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau "tax holiday".selengkapnya

 Dua Bulan Lagi, Cukai Plastik Ditargetkan Bisa BerlakuDua Bulan Lagi, Cukai Plastik Ditargetkan Bisa BerlakuSelasa 27 Mar 2018 14:28Ridha Anantidibaca 611 kaliSemua Kategori

Pemerintah berharap implementasi cukai plastik bisa dilakukan dalam 2 bulan ke depan, karena Panitia Antar Kementerian (PAK) sedang membahas hal teknis terkait cukai plastik, dan menunggu persetujuan dari DPR.selengkapnya

 Faktur pajak fiktif masih semarakFaktur pajak fiktif masih semarakJumat 26 Jan 2018 12:34Ridha Anantidibaca 832 kaliSemua Kategori

Penerapan faktur pajak elektronik (e-faktur) ternyata masih memiliki kelemahan. Hal itu terbukti dari ditemukannya Sertifikat Elektronik dari 1.049 Wajib Pajak (WP) yang terindikasi merupakan penerbit faktur pajak tidak sah atau fiktif.selengkapnya

 Realisasi Pajak Pontianak Tahun 2017 Sebesar Rp2.,409 TriliunRealisasi Pajak Pontianak Tahun 2017 Sebesar Rp2.,409 TriliunKamis 25 Jan 2018 10:45Ridha Anantidibaca 778 kaliSemua Kategori

Realisasi Pajak yang diraih oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak pada 2017 lalu sebesar Rp2,409 triliun. "Realisasi yang ada tersebut sebesar 81,75 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2,947 triliun," ujar Kepala KPP Pratama Pontianak, Nurbaeti Munawaroh di Pontianak, Selasa.selengkapnya

 Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?Senin 22 Jan 2018 13:39Ridha Anantidibaca 992 kaliSemua Kategori

Pajak merupakan bahan bakar untuk pembangunan. Pembangunan sebagian besar dibiayai dengan pajak. Namun target pajak semakin sulit dicapai. Oleh karenanya pemerintah dirasa perlu untuk memperluas basis dan jenis pajaknya. Salah satu jenis pajak baru yang dipertimbangkan adalah menerapkan pajak atas nilai tanah atau Land Value Tax (LVT)selengkapnya

 Wali Kota Malang: Pajak Penting dalam PembangunanWali Kota Malang: Pajak Penting dalam PembangunanKamis 11 Jan 2018 10:26Ridha Anantidibaca 758 kaliSemua Kategori

Wali Kota Malang, Mohammad Anton mengungkapkan betapa pentingnya pajak dalam pembangunan daerah. Menurut dia, pembangunan tidak dapat berjalan mengingat pajak daerah memiliki peran sangat vital.selengkapnya

 Genjot PPN, Ditjen Pajak Intensifkan PendaftaranGenjot PPN, Ditjen Pajak Intensifkan PendaftaranRabu 10 Jan 2018 11:07Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memperbaiki prosedur pendaftaran untuk menggenjot penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

 Tarik PPN 5%, Biaya Perjalanan Haji dan Umrah Bisa Naik 25%Tarik PPN 5%, Biaya Perjalanan Haji dan Umrah Bisa Naik 25%Kamis 4 Jan 2018 14:27Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Asosiasi Perjalanan Umrah dan Haji In-Bound Indonesia (Asphurindo) memprediksi biaya perjalanan haji dan umrah naik 10%-25% setelah Pemerintah Arab Saudi memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5% mulai 2018.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :