Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak sampai 31 Mei 2016 baru sebesar Rp 364,1 triliun atau 26,8 persen dari target dalam APBN 2016 sebesar Rp 1.369,2 triliun. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugeastiadi mengatakan, rendahnya penerimaan pajak dipengaruhi oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor minyak dan gas bumi (migas). Hal ini disebabkan anjloknya hargaselengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty). Segala persiapan telah dilakukan Unit Eselon I Kementerian Keuangan ini untuk merealisasikannya termasuk melunasi seluruh kewajiban kelebihan bayar pajak atau restitusi sebesar Rp 61 triliun.selengkapnya

Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman‎ menyampaikan bahwa total penerimaan negara dari pajak hingga Mei 2016 baru mencapai 26,8% atau Rp364,1 triliun dari target APBN 2016 sebesar Rp1.360,2 triliun. Target tersebut masih berdasarkan APBN 2016 lantaran APBN-P 2016 belum diketok di DPR dan masih dilakukan pembahasan hingga sekarang.selengkapnya

Penerimaan pajak dari awal tahun hingga akhir Mei 2016 baru mencapai Rp364,1 triliun. Nilai tersebut baru mencapai 26,8 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN 2016 yang sebesar Rp1.360,2 triliun. Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan Kementerian Keuangan Luky Alfirman‎ mengakui, capaian tersebut masih belum memuaskan. Pasalnya capaian tersebut masih sangat jauh jikaselengkapnya

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Bank BRI) memprediksi jumlah pengguna kartu kredit akan meningkat saat Ramadhan. Pasalnya banyak masyarakat yang membelanjakan uangnya. "Memang hari-hari biasa ada, tapi kalau pas Ramadhan kan banyak yang beli kebutuhan rumah tangga dan barang-barang untuk dalam rangka lebaran," ujar Direktur Konsumer Bank BRI Sis Apik Wijayanto di Jakarta, Kamis (9/6/2016).selengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat berharap revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) bisa mendorong kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus atau petugas pajak. Sebab, kesenjangan yang terjadi selama ini menimbulkan tekanan pada wajib pajak. "Revisi UU KUP diharapkan menempatkan wajib pajak dan fiskus secara equal. Setidaknya bisa menempatkan wajib pajak bukan hanya sebagai obyek tapi juga subyekselengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

Selain soal konten berbau pornografi, ICMI juga menitikberatkan status Google di Indonesia yang belum berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT), sehingga tak wajib pajak. Padahal, bisnis Google dan YouTube di Indonesia bisa dibilang tumbuh subur.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membujuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memuluskan rencana pemerintah memberlakukan pengampunan pajak atau tax amnesty. Sebab, tax amnesty berfungsi untuk menutup selisih penerimaan dan target (shortfall) pajak yang diperkirakan mencapai Rp 150 triliun hingga Rp 180 triliun.selengkapnya

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro membeberkan strategi pemerintah untuk menjaga keseimbangan fiskal dan memaksimalkan sisi pendapatan, di luar kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Bambang menyebut, setidaknya ada tiga program utama yang dijalankan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memaksimalkan pos-pos penerimaan.selengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih dibahas oleh Panitia Kerja Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat. Hingga kini perdebatannya masih alot antara Dewan dan pemerintah dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah. Padahal, target selesai pembahasan rancangan aturan tax amnesty ini pada pertengahan Juni. Harapannya bisa diterapkan mulai Juli dan berlaku selama enam bulanselengkapnya

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty masih alot dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR sehingga, target penyelesaian molor dari yang seharusnya selesai sebelum pembahasan APBN Perubahan 2016 (APBN-P 2016). "Masih alot di panja. Kalau pemerintahnya gesit, lakukan komunikasi secara politis. Saat ini saja masih dalam proses pembahasan DIMselengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengampunan pajak masih berjalan alot di tingkat Panja. Padahal, jika mengacu pada agenda kegiatan Komisi XI pada masa sidang kali ini, konsinyering RUU tax amnesty harus tuntas Rabu (8/6). Tetapi, hingga saat ini, pembahasan masih berputar pada masalah ruang lingkup dan definisi. Bahkan, menurut Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafisz Tohir, baru duaselengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sampai saat ini masih menjadi pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengakui pembahasan tax amnesty untuk menjadi Undang-undang (UU) berjalan lamban, lantaran banyak aspek yang harus dipertimbangkan.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, sampai saat ini belum mendapat perkembangan soal pengajuan peninjauan kembali (PK) kasus permohonan keberatan wajib pajak Bank Central Asia, yang menyeret nama bekas Ketua BPK Hadi Poernomo. Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak memaparkan, kasus tersebut sampai sekarang masih berproses di Mahkamah Agung (MA).selengkapnya

Pada prinsipinya, RUU Tax Amnesty dibuat selain sebagai instrumen untuk mendongkrak sisi penerimaan pajak, juga diharapkan dapat memperluas basis data perpajakan. Selain itu, tax amnesty juga diharapkan mendorong repatriasi modal dan menambah jumlah Wajib Pajak serta diharapkan dapat menambah kepatuhan Wajib Pajak.selengkapnya

Kondisi fiskal kini tergantung pada kesuksesan pemerintah menggulirkan Tax Amnesty, alias kebijakan pengampunan pajak. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2016, hanya target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non-migas yang naik.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah mengeluarkan kebijakan mengenai pengawasan transaksi kartu kredit nasabah. Sayangnya, kebijakan ini justru membuat banyak nasabah menutup akunnya lantaran takut transaksinya diketahui pemerintah. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Puspita Wulandari meminta agar para nasabah tidak perlu takut untuk melakukan transaksi kartu kredit.selengkapnya

Tak hanya korporasi kakap yang diganjar penghargaan atas ketaatan dalam membayar pajak. Perusahaan Multi Level Marketing (MLM) ini pun diakui taat pajak. Kali ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penghargaan kepada PT Melia Sehat Sejahtera (MSS), sebuah perusahaan herbal berkonsep MLM. Produsen propolis ini ditetapkan sebagai perusahaan pembayar pajak terbaik di 2015.selengkapnya

Ketua Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) Tax Center Ajib Hamdani menilai, pengampunan pajak (tax amnesty) jangan hanya fokus pada kembalinya dana dari luar negeri (repatriasi), melainkan peru diperluas. Tax amnesty harusnya juga mencakup beberapa kasus pajak, seperti pendirian perusahaan dan akuisisi perusahaan.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya