Usai Terima Email, Banyak Wajib Pajak Ikut Tax AmnestyUsai Terima Email, Banyak Wajib Pajak Ikut Tax AmnestySelasa 27 Des 2016 10:31Ajeng Widyadibaca 1022 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengirimkan surat ‎elektronik (email) imbauan kepada 204.125 Wajib Pajak (WP) yang belum melaporkan seluruh hartanya pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sejak pekan lalu. Penyebaran email cinta ini telah membuahkan hasil.selengkapnya

 DPR dukung Ditjen Pajak berdiri sendiriDPR dukung Ditjen Pajak berdiri sendiriJumat 16 Des 2016 16:01Ajeng Widyadibaca 886 kaliSemua Kategori

Dalam Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) yang akan dibahas oleh DPR dikabarkan terdapat pasal yang akan memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kementerian Keuangan.selengkapnya

 EKONOMI RIAU: Realisasi Anggaran Masih 56,51%, Penyaluran DAU DitundaEKONOMI RIAU: Realisasi Anggaran Masih 56,51%, Penyaluran DAU DitundaJumat 16 Des 2016 10:00Ajeng Widyadibaca 1089 kaliSemua Kategori

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau mencatat penyerapan anggaran daerah di wilayah itu masih sebesar 56,51% menjelang akhir tahun, akibatnya penyaluran dana alokasi umum ditunda oleh pemerintah pusat.selengkapnya

 Suku Bunga The Fed Naik, RI Punya Ini untuk MenangkalnyaSuku Bunga The Fed Naik, RI Punya Ini untuk MenangkalnyaKamis 15 Des 2016 15:02Ajeng Widyadibaca 731 kaliSemua Kategori

Keputusan bank sentral Amerika Serikat menaikkan tingkat suku bunga acuannya sebesar 0,25 basis poin dikhawatirkan akan membuat capital outflow (arus modal keluar) di pasar keuangan Indonesia.selengkapnya

 Sri Mulyani: Produktivitas SDM Rendah, Upahnya KemahalanSri Mulyani: Produktivitas SDM Rendah, Upahnya KemahalanSabtu 10 Des 2016 11:29Ajeng Widyadibaca 549 kaliSemua Kategori

Perekonomian Indonesia rentan terhadap gejolak dan perlambatan ekonomi global. Demi mendukung ekonomi yang punya daya tahan kuat, dibutuhkan produktivitas dan daya saing. Persoalannya, produktivitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah namun upahnya kemahalan.selengkapnya

 Hapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 TriliunHapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 TriliunSabtu 3 Des 2016 09:40Ajeng Widyadibaca 986 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta berhasil meraup pendapatan hingga lebih dari Rp 1 triliun selama sebulan sejak mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi alias denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),selengkapnya

 Kepatuhan Masih Rendah, Sri Mulyani: Pajak untuk Merah Putih!Kepatuhan Masih Rendah, Sri Mulyani: Pajak untuk Merah Putih!Kamis 1 Des 2016 11:48Ajeng Widyadibaca 892 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat bahwa hingga saat ini kepatuhan pajak masih tergolong rendah. Dari total 31,7 juta wajib pajak (WP) terdaftar, total tax ratio hanya mencapai 13%. Padahal di negara-negara lainnya, total tax ratio dapat mencapai 20%. "Tahun 2016 ada 32,7 juta wp terdaftar.selengkapnya

 Pejabat Ditjen Pajak Mengaku Dijanjikan Komisi 10 PersenPejabat Ditjen Pajak Mengaku Dijanjikan Komisi 10 PersenSenin 28 Nov 2016 13:00Ajeng Widyadibaca 962 kaliSemua Kategori

Kepala Sub-Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno mengakui dia dijanjikan mendapat komisi 10 persen dari pengurusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP). Pengakuan itu diungkapkan Handang kepada pengacaranya, Krisna Murti. “Pak Handang mengatakan lima kali pertemuan dan terjadi satu hotel besar, dia diundang makan malam,”selengkapnya

 Siapa Tega Suap Petugas Pajak?Siapa Tega Suap Petugas Pajak?Jumat 25 Nov 2016 10:25Ajeng Widyadibaca 521 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pegawai Eselon III di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan dan seorang pengusaha dalam operasi tangkap tangan (OTT) di daerah Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016). Dalam OTT itu, tim satgas KPK menyita uang senilai Rp1,3 miliar.selengkapnya

 Kata Sri Mulyani, Kalau Database Perpajakan Diperkuat, Praktik Korupsi Bisa DicegahKata Sri Mulyani, Kalau Database Perpajakan Diperkuat, Praktik Korupsi Bisa DicegahKamis 24 Nov 2016 16:01Ajeng Widyadibaca 770 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai penguatan pusat database perpajakan berupa data-data para wajib pajak sangat penting demi menghilangkan praktik korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).selengkapnya

 DPR Minta Pemerintah Segera Laksanakan Reformasi PajakDPR Minta Pemerintah Segera Laksanakan Reformasi PajakSelasa 22 Nov 2016 11:50Ajeng Widyadibaca 483 kaliSemua Kategori

Pemerintah didorong untuk segera melaksanakan reformasi bidang penerimaan negara, khususnya di sektor perpajakan. Desakan ini sesuai dengan prinsip dari Revolusi Mental yang dikerjakan ‎oleh Presiden Joko Widodo.selengkapnya

 Kesadaran Rendah Bayar Pajak RI Jadi SorotanKesadaran Rendah Bayar Pajak RI Jadi SorotanSelasa 22 Nov 2016 10:01Ajeng Widyadibaca 1322 kaliSemua Kategori

Pemerintah didesak melakukan reformasi dalam bidang penerimaan negara, khususnya pada sektor perpajakan seiring masih rendahnya rasio pajak (tax ratio) di Indonesia. Anggota Komisi XI DPR M.Misbakhun menegaskan s‎elama ini Indonesia dikategorikan lower middle income countries yang memiliki tax ratio rendah.selengkapnya

 Misbakhun dorong pemerintah reformasi sektor perpajakanMisbakhun dorong pemerintah reformasi sektor perpajakanSelasa 22 Nov 2016 09:17Ajeng Widyadibaca 1086 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI mendorong Pemerintah melakukan reformasi penerimaan negara di sektor perpajakan sesuai dengan prinsip revolusi mental yang digelorakan oleh Presiden Joko Widodo.selengkapnya

 Pemerintah bentuk tim khusus reformasi pajakPemerintah bentuk tim khusus reformasi pajakSenin 21 Nov 2016 11:45Ajeng Widyadibaca 586 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan meninjau ulang alias review seluruh beleid yang terkait perpajakan. Seperti diketahui, pemerintah memang berencana mengajukan revisi di sejumlah Undang-undang bidang perpajakan.selengkapnya

 Reformasi Pajak Sri Mulyani Akan Kurangi Jumlah Pegawai ?Reformasi Pajak Sri Mulyani Akan Kurangi Jumlah Pegawai ?Senin 21 Nov 2016 11:44Ajeng Widyadibaca 1146 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini tengah menyiapkan formula untuk melakukan reformasi pada bidang perpajakan di Indonesia. Beberapa persiapan pun tengah dilakukan, diantaranya adalah melakukan revisi terhadap beberapa Undang-Undang pada sektor perpajakan.selengkapnya

 Chatib: Subsidi Masyarakat Miskin Dapat Memacu EkonomiChatib: Subsidi Masyarakat Miskin Dapat Memacu EkonomiKamis 17 Nov 2016 11:45Ajeng Widyadibaca 1531 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan ekonomi saat ini sulit diharapkan dari aktivitas ekposr dan impor karena perdagangan internasional masih lemah. Banyak negara harus mengandalkan ekonomi di dalam negeri untuk tumbuh, termasuk Indonesia. Jadi, pemerintah disarankan mengambil kebijakan-kebijakan yang mendorong permintaan domestik.selengkapnya

 Ekonomi Tahun Depan, Benarkah Ada Harapan?Ekonomi Tahun Depan, Benarkah Ada Harapan?Kamis 17 Nov 2016 11:17Ajeng Widyadibaca 748 kaliSemua Kategori

PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 bisa 5,2%. Meski perekonomian global melanjutkan ketidakpastian.selengkapnya

 Dua Bukti Rendahnya Kepatuhan Pajak di MasyarakatDua Bukti Rendahnya Kepatuhan Pajak di MasyarakatSelasa 15 Nov 2016 15:49Ajeng Widyadibaca 1476 kaliSemua Kategori

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, kepatuhan para wajib pajak (WP) di Indonesia sampai saat ini baru mencapai angka 60 persen.selengkapnya

 DJP Harap Pegawai Pajak Masuk dalam Daftar Cita-Cita Anak RIDJP Harap Pegawai Pajak Masuk dalam Daftar Cita-Cita Anak RISelasa 15 Nov 2016 15:40Ajeng Widyadibaca 1609 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan tengah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat dengan menggandeng dunia pendidikan. Dengan harapan kesadaran membayar pajak bisa ditanamkan sejak dini.selengkapnya

 PNBP Nikah per Oktober Capai 1,7 TriliunPNBP Nikah per Oktober Capai 1,7 TriliunSelasa 15 Nov 2016 14:41Ajeng Widyadibaca 1131 kaliSemua Kategori

Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2014. PMA ini mengatur bahwa pernikahan gratis jika dilakukan di KUA dan dikenakan biaya Rp600.000 jika dilakukan di luar KUA.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :