Ini Alasan Pemerintah Turunkan Pajak UMKM Jadi 0,5 PersenSenin 9 Jul 2018 14:47Ridha Anantidibaca 1972 kaliSemua KategoriPresiden Joko Widodo (Jokowi) resmi merevisi Pajak Penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada akhir Juni 2018. Kini, tarif PPh final yang dibebankan kepada pelaku UMKM hanya dipatok sebesar 0,5 persen, turun jika dibanding sebelumnya yang sebesar 1 persen.selengkapnya
Turis Mancanegara Belanja di Jepang Kini Bebas PajakJumat 6 Jul 2018 15:45Ridha Anantidibaca 664 kaliSemua KategoriBelum lama ini pemerintah Jepang mengumumkan kebijakan baru yang menggembirakan wisatawan mancanegara (wisman), yaitu membebaskan pajak setelah membeli produk untuk dikonsumsi dalam jumlah tertentu.selengkapnya
Pemerintah Akan Sederhanakan Mekanisme Ekstensifikasi CukaiRabu 4 Jul 2018 14:22Ridha Anantidibaca 693 kaliSemua KategoriProses ekstensifikasi cukai kerap menghadapi kendala baik teknis maupun politis. Oleh karena itu, ke depan pemerintah berencana menyederhanakan mekanisme ekstensifikasi cukai supaya lebih efektif dan berkepastian.selengkapnya
2018, BUMN Diminta Setor Pajak dan Dividen Rp 210 TriliunSelasa 3 Jul 2018 11:21Ridha Anantidibaca 674 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan menyebut setoran pajak dan dividen perusahaan pelat merah diperkirakan mencapai Rp 210 triliun pada 2018. Angka ini hanya naik Rp 5 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.selengkapnya
PPh Final Turun, Ditjen Pajak Targetkan UMKM Pembayar Pajak NaikJumat 29 Jun 2018 09:59Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan optimistis tren pembayaran pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan meningkat setelah tarif pajak penghasilan (PPh) final diturunkan menjadi 0,5 persen.selengkapnya
Pelaku Kewirausahaan Sosial Belum Rasakan Dampak Keringanan PajakJumat 29 Jun 2018 09:02Ridha Anantidibaca 484 kaliSemua KategoriSejumlah pelaku kewirausahan sosial mengaku belum merasakan dampak langsung kebijakan penurunan pajak penghasilan (PPh) UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Dampak langsung dari kebijakan tersebut terhadap keberlangsungan usaha UMKM dinilai baru dapat dirasakan pada tahun mendatang.selengkapnya
Tarif PPH Turun, DJP Harap Pelaku UMKM Mau Bayar PajakKamis 28 Jun 2018 15:20Ridha Anantidibaca 412 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan optimistis tren pembayaran pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan meningkat setelah tarif pajak penghasilan (PPh) final diturunkan menjadi 0,5 persen.selengkapnya
Kepatuhan Pengusaha UMKM Membayar Pajak RendahKamis 28 Jun 2018 14:59Ridha Anantidibaca 869 kaliSemua KategoriKepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih minim. Dari 60 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5 persen atau sebanyak 1,5 juta Wajib Pajak (WP) yang melaporkan pajaknya.selengkapnya
DJP optimistis tren pembayaran pajak UMKM meningkatKamis 28 Jun 2018 14:34Ridha Anantidibaca 711 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan optimistis tren pembayaran pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan meningkat setelah tarif pajak penghasilan (PPh) final diturunkan menjadi 0,5 persen.selengkapnya
Pemerintah Optimistis Pembayaran Pajak UMKM MeningkatKamis 28 Jun 2018 11:34Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan optimistis tren pembayaran pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan meningkat setelah tarif pajak penghasilan (PPh) final diturunkan menjadi 0,5 persen.selengkapnya
PPh Final 0,5% Dapat Diberlakukan untuk UMKM OnlineSelasa 26 Jun 2018 16:09Ridha Anantidibaca 736 kaliSemua KategoriPemberlakuan pajak penghasilan sebesar 0,5% pada UMKM konvensional dapat diberlakukan juga pada UMKM online. Hal ini penting untuk menciptakan equal playing field atau penyetaraan perlakuan antara UMKM konvensional dengan UMKM online.selengkapnya
PPh 0,5 Persen Diusulkan Berlaku Juga untuk UMKM OnlineSelasa 26 Jun 2018 15:59Ridha Anantidibaca 836 kaliSemua KategoriCenter for Indonesian Policy Studies (CIPS) mendorong pemerintah untuk memperluas jangkauan kategori UMKM yang dapat dikenakan pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen. Peneliti CIPS Karina Saputri mengatakan, selain untuk UMKM konvensional, tarif tersebut harusnya juga dapat diberlakukan untuk pelaku UMKM online agar terjadi level persaingan usaha yang setara.selengkapnya
PPh 0,5% Sebaiknya Diberlakukan juga Untuk UMKM OnlineSelasa 26 Jun 2018 15:09Ridha Anantidibaca 611 kaliSemua KategoriPemberlakuan pajak penghasilan sebesar 0,5% pada UMKM konvensional dapat diberlakukan juga pada UMKM online.selengkapnya
Aprindo Bali Sambut Insentif Pajak bagi UMKMSenin 25 Jun 2018 16:08Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua KategoriAsosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Bali menyebutkan insentif berupa penurunan tarif pajak penghasilan final dari satu persen menjadi 0,5 persen merupakan angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah khususnya yang bergerak di sektor produksi.selengkapnya
Pajak Dipangkas, UMKM Lebih EkspansifSenin 25 Jun 2018 15:57Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua KategoriKabar gembira bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah baru saja menetapkan pajak penghasilan final (PPh final) UMKM turun menjadi 0,5% dari sebelumnya 1%.selengkapnya
Akumindo: Usaha Mikro dan Kecil Seharusnya Bebas PajakSenin 25 Jun 2018 15:01Ridha Anantidibaca 599 kaliSemua KategoriKetua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menilai, usaha mikro dan kecil di Indonesia seharusnya dibebaskan dari pajak. Menurutnya, hal itu bisa meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dari pelaku usaha.selengkapnya
Insentif Pajak UMKM Bisa Picu Permintaan Kredit InvestasiSenin 25 Jun 2018 14:52Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua KategoriPermintaan kredit investasi diprediksi bakal terkerek seiring dengan adanya insentif penurunan tarif pajak bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah.selengkapnya
Pemerintah Kaji Skema Penarikan Pajak UMKM OnlineSenin 25 Jun 2018 14:42Ridha Anantidibaca 507 kaliSemua KategoriPascapenurunan besaran pajak penghasilan (PPh) UMKM dari 1% menjadi 0,5%, pemerintah tengah mengkaji aturan pajak lain bagi UMKM di sektor perdagangan elektronik.selengkapnya
Menanti penerapan cukai baruJumat 8 Jun 2018 10:21Ridha Anantidibaca 635 kaliSemua KategoriDitjen Bea dan Cukai mengungkapkan sampai saat ini rencana pengenaan cukai baru terhadap plastik dan minuman berpemanis masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah sendiri berharap pembahasan aturan pengenaan cukai plastik dengan DPR bisa segera dilakukan pertengahan tahun ini.selengkapnya
Sandi: 40% Sepeda Motor di DKI Menunggak PajakKamis 7 Jun 2018 13:35Ridha Anantidibaca 582 kaliSemua KategoriWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut masih banyak sepeda motor di Ibu Kota menunggak pajak. Ia pun menyesalkan kondisi itu.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
