UU Pengampunan Pajak Lolos, Rupiah Jadi SemangatUU Pengampunan Pajak Lolos, Rupiah Jadi SemangatKamis 30 Jun 2016 04:59Administratordibaca 733 kaliSemua Kategori

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Rabu pagi (29/6/2016) bergerak menguat 42 poin menjadi Rp13.146 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.188 per dolar AS. "Disahkannya RUU Pengampunan Pajak menjadi angin segar bagi mata uang rupiah untuk kembali melanjutkan penguatan," kata Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada.selengkapnya

 Rupiah menguat menjadi Rp13.146 per dolar ASRupiah menguat menjadi Rp13.146 per dolar ASKamis 30 Jun 2016 04:56Administratordibaca 947 kaliSemua Kategori

Nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta pada Rabu pagi menguat 42 poin menjadi Rp13.146 per dolar AS setelah DPR menyetujui pengesahan rancangan undang-undang tentang pengampunan pajak menjadi undang-undang. "Disahkannya RUU Pengampunan Pajak menjadi angin segar bagi mata uang rupiah untuk kembali melanjutkan penguatan," kata Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesiaselengkapnya

 Suaka Pajak: Ini Rencana Lokasi Pulau Surga Pajak Di IndonesiaSuaka Pajak: Ini Rencana Lokasi Pulau Surga Pajak Di IndonesiaSelasa 28 Jun 2016 09:36Administratordibaca 1150 kaliSemua Kategori

Pemerintah dikabarkan mengusulkan agar Indonesia membangun pulau suaka pajak. Terkait wilayah suaka pajak tersebut, politisi dari Partai Golkar, Misbakhun menyebutkan rencananya kawasan suaka pajak itu akan dibentuk di Kepulauan Meranti.selengkapnya

 Perda Pajak Dibatalkan, Wali Kota Solo akan Temui JokowiPerda Pajak Dibatalkan, Wali Kota Solo akan Temui JokowiSabtu 25 Jun 2016 13:57Administratordibaca 814 kaliSemua Kategori

Setelah mengaku mengirimkan surat protes, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, segera menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rudyatmo akan mempertanyakan pembatalan produk hukum Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, seutuhnya atau hanya beberapa pasal saja.selengkapnya

 Ketua DPR: Pengampunan Pajak Berdampak Besar untuk PerekonomianKetua DPR: Pengampunan Pajak Berdampak Besar untuk PerekonomianJumat 24 Jun 2016 08:47Administratordibaca 945 kaliSemua Kategori

Ketua DPR RI Ade Komaruddin mengatakan aturan mengenai pengampunan pajak akan memberikan dampak yang besar pada perekonomian nasional. Saat mengunjungi kompleks perindustrian di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis, Akom mengatakan bila aturan pengampunan pajak berlangsung secara efektif akan mendorong pendapatan negara.selengkapnya

 Oknum Notaris Gelapkan Pajak Rp 2,46 MiliarOknum Notaris Gelapkan Pajak Rp 2,46 MiliarRabu 22 Jun 2016 14:22Administratordibaca 8882 kaliSemua Kategori

Seorang oknum notaris wanita asal Kota Bandung, Diastuti, terancam hukuman 4 tahun penjara. Ia didakwa melakukan penggelapan uang Rp 2,46 miliar. Uang yang digelapkan tersebut sedianya untuk setoran pembayaran pajak pembelian tanah oleh PT. Daekan Indar Indonesia.selengkapnya

 Pemerintah Bidik Penerimaan Rp 50 Triliun dari Pemeriksaan PajakPemerintah Bidik Penerimaan Rp 50 Triliun dari Pemeriksaan PajakSelasa 21 Jun 2016 07:37Administratordibaca 919 kaliSemua Kategori

Upaya meningkatakan pemasukan negara terus digenjot pemerintah. Satu di antaranya, Direktorat Jenderal Pajak memaksimalkan penerimaan dari pemeriksan dan penagihan terhadap pembayar pajak. Targetnya, tahun ini terkumpul Rp 50 triliun. Hingga Juni, penerimaan dari pemeriksaan pajak mencapai Rp 12 triliun.selengkapnya

 PROSEDUR PENGAJUAN TAX AMNESTY : Pengusaha Ogah RibetPROSEDUR PENGAJUAN TAX AMNESTY : Pengusaha Ogah RibetAhad 19 Jun 2016 07:38Administratordibaca 2636 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta menyusun prosedur pelaksanaan pengampunan pajak sesederhana mungkin dan skema cicilan dalam pembayaran tarif tebusan untuk memacu minat pelaku usaha. Franciscus Welirang, Komisaris Utama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., mengungkapkan prosedur pengajuan pengampunan pajak semestinya sederhana. Dia juga berharap pemerintah siap menerima pengajuan yang masif dari pengusaha.selengkapnya

 RUU Tax Amnesty Tinggal Bahas Masa Berlaku dan Tarif TebusanRUU Tax Amnesty Tinggal Bahas Masa Berlaku dan Tarif TebusanJumat 17 Jun 2016 15:06Administratordibaca 1392 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih menaruh harapan besar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rampung dalam bulan ini. Pembahasan di Panitia Kerja Tax Amnesty sudah hampir rampung dan tinggal menyisakan dua poin utama, yaitu mengenai masa berlaku dan besaran tarif tebusan pengampunan tersebut.selengkapnya

 Menunggu keputusan politis di DPRMenunggu keputusan politis di DPRSenin 13 Jun 2016 14:31Administratordibaca 714 kaliSemua Kategori

Rapat anggota panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengampunan pajak di beberapa hotel mewah di Jakarta, tiga pekan ini tak menghasilkan keputusan penting. Selama tiga pekan, setiap perwakilan mempertahankan sikap sendiri-sendiri. Masing-masing partai dan pemerintah masih keukeuh dengan pendapatnya, seperti yang tertuang dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM).selengkapnya

 Kenaikan Batas Gaji Bebas Pajak Belum Tentu Dorong KonsumsiKenaikan Batas Gaji Bebas Pajak Belum Tentu Dorong KonsumsiKamis 9 Jun 2016 14:05Administratordibaca 908 kaliSemua Kategori

Kebijakan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 4,5 juta per bulan tidak akan berdampak terhadap konsumsi rumah tangga apabila harga-harga kebutuhan pokok terus melambung tinggi. Pemerintah harus mampu mengendalikan inflasi agar kebijakan kenaikan batas gaji yang kena pajak bisa efektif.selengkapnya

 Pengusaha Takut Aturan BEPS DiberlakukanPengusaha Takut Aturan BEPS DiberlakukanKamis 9 Jun 2016 12:37Administratordibaca 1318 kaliSemua Kategori

Pengusaha saat ini takut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan memberlakukan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Kebijakan tersebut melarang pengalihan keuntungan perusahaan multinasional dari negara satu ke negara lain, memakai tarif pajak rendah.selengkapnya

 Tax Amnesty Belum Tentu Dorong Target Pendapatan PajakTax Amnesty Belum Tentu Dorong Target Pendapatan PajakSenin 6 Jun 2016 23:54Administratordibaca 971 kaliSemua Kategori

Anggota DPR meragukan skema pengampunan pajak atau tax amnesty bisa mendorong target pendapatan pajak pemerintah Rp 165 triliun. Anggota DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan meski skema pengampunan pajak bisa segera laksanakan pada bulan Juli sesuai target pemerintah, dana yang bisa terserap dari program ini belum tentu sesuai dengan target pemerintah sebesar Rp 165 triliun.selengkapnya

 RUU Tax Amnesty Jalan Di Tempat. Ini PenjelasannyaRUU Tax Amnesty Jalan Di Tempat. Ini PenjelasannyaSenin 6 Jun 2016 16:05Administratordibaca 961 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak dapat segera dirampungkan. Saat ini panja RUU Pengampunan Pajak masih melakukan pembahasan lantaran belum adanya kesepakatan antara fraksi-fraksi mengenai poin-poin yang terdapat di Daftar Inventaris Masalah (DIM).selengkapnya

 Pengamat: Tarif Tebusan Tinggi Repatriasi Modal tak OptimalPengamat: Tarif Tebusan Tinggi Repatriasi Modal tak OptimalSenin 6 Jun 2016 13:17Administratordibaca 754 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan menilai sukses tidaknya repatriasi modal ke Tanah Air sangat tergantung pada tarif tebusan pengampunan pajak, bila tarif tebusan tinggi bisa membuat wajib pajak kalangan UKM maupun pengusaha enggan mengikutinya. "Bila tebusan terlalu tinggi, bisa dipastikan tidak akan laku oleh para investor dan penanam modal," kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan, Ronni Bako diselengkapnya

 OJK: Data Nasabah Bank tak Bebas DibukaOJK: Data Nasabah Bank tak Bebas DibukaRabu 1 Jun 2016 19:50Administratordibaca 2964 kaliSemua Kategori

Program sistem pertukaran informasi otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) tak akan membuat pintu informasi data nasabah bank terbuka lebar. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penjaga gawang (gatekeeper) akan menjaga informasi yang perlu atau tidak untuk dipublikasikan.selengkapnya

 TAX AMNESTY, Ketua Komisi XI: Pembahasan Rampung Sebelum Bahas APBN-PTAX AMNESTY, Ketua Komisi XI: Pembahasan Rampung Sebelum Bahas APBN-PRabu 1 Jun 2016 14:54Administratordibaca 1188 kaliSemua Kategori

Ketua komisi XI Ahmadi Noor Supit meyakini rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak dapat diselesaikan sebelum pembahasan APBN-P. Kendati demikian, anggota DPR dari fraksi Partai Golkar itu tak menampik jika dalam pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari tiap-tiap fraksi, panitia kerja (panja) RUU Pengampunan Pajak masih mengalami perdebatan.selengkapnya

 OJK: Penempatan Dana Repatriasi di Pasar Modal Bersifat Jangka PendekOJK: Penempatan Dana Repatriasi di Pasar Modal Bersifat Jangka PendekSelasa 31 Mei 2016 16:57Administratordibaca 1200 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat ditampung dalam instrumen pasar modal yaitu reksa dana penyertaan terbatas (RDPT). Namun, produk tersebut hanya bersifat jangka pendek. Dana repatriasi yang diperkirakan oleh pemerintah akan masuk sebesar Rp 1.000 triliun tersebut diarahkan akan masuk melalui instrumen investasi yangselengkapnya

 ICIJ: 6 Perusahaan Eddy Sindoro Tercatat Di Kawasan Suaka PajakICIJ: 6 Perusahaan Eddy Sindoro Tercatat Di Kawasan Suaka PajakRabu 25 Mei 2016 11:17Administratordibaca 1514 kaliSemua Kategori

The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mencatat keterlibatan Eddy Sindoro dalam dokumen Offshore Leaks, yang memuat enam perusahaan di kawasan suaka pajak alias tax haven. Adapun datanya bisa dilihat dalam tautan https://offshoreleaks.icij.org/nodes/45658.selengkapnya

 Dana Repatriasi Bisa Capai Rp 200 TriliunDana Repatriasi Bisa Capai Rp 200 TriliunSenin 23 Mei 2016 13:46Administratordibaca 1432 kaliSemua Kategori

Beleid pengampunan pajak atau tax amnesty diperkirakan bisa menarik dana Rp 200 triliun melalui opsi repatriasi. Pemerintah mengaku siap menyerap dana milik warga negara Indonesia yang akan pulang kampung melalui instrumen surat utang negara (SUN).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :