CITA: Potensi Kolusi Sektor Pajak Sangat BesarCITA: Potensi Kolusi Sektor Pajak Sangat BesarSenin 21 Mar 2016 09:22Administratordibaca 1731 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) potensi kolusi walaupun dilakukan tanpa pemerasan di sektor perpajakan sangat besar sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dapat mencegah korupsi di titik tersebut. Direktur Cita Yustinus Prastowo menuturkan peluang kolusi tanpa pemerasan di sektor pajak dinilai sangat besar. Dia mengungkapkan tanpa ada kompetensi yang memadaiselengkapnya

 Dirjen Pajak Incar 80 Juta Konsumen Transaksi OnlineDirjen Pajak Incar 80 Juta Konsumen Transaksi OnlineRabu 16 Mar 2016 08:35Administratordibaca 1131 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan fokus pada transaksi online atau e-commerce. Pasalnya, sudah ada 80 juta pengguna dari transaksi online yang dapat dikenakan sebagai objek pajak. "Pengguna saja sudah 80 juta pengguna, sekarang sama seperti jual lagu atau bikin animasi jual langsung, jadi enggak langsung trading di situ. kalau transaksi itu masuk ke Kominfo, DJP kan enggak tahu, izinselengkapnya

 3 Tersangka KPK Bukan Pegawai DJP Sejak 1 Agustus 20143 Tersangka KPK Bukan Pegawai DJP Sejak 1 Agustus 2014Rabu 16 Mar 2016 05:06Administratordibaca 1116 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa tiga oknum pegawai DJP yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat sejak 1 Agustus 2014. Ketiga tersangka berinisial HES, ICN, dan SR terkait atas kasus pemerasan kepada Wajib Pajak (WP). Kasus ini telah didahului dari hasil kerja sama internal DJP danselengkapnya

 Singapura Siapkan Kebijakan Lawan Tax Amnesty IndonesiaSingapura Siapkan Kebijakan Lawan Tax Amnesty IndonesiaJumat 11 Mar 2016 10:40Administratordibaca 2465 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih menunggu keputusan dari anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menerapkan program pengampunan pajak (Tax Amnesty). Rencananya keputusan kebijakan ini akan bisa diberlakukan atau tidak‎, baru diketahui pada April setelah pihak DPR melakukan rapat usai reses. Pengamat Ekonomi Aviliani menjelaskan, pemerintah dan DPR baiknya mempercepat pemberlakuanselengkapnya

 Realisasi Baru 9 Persen, Dirjen Pajak minta Masyarakat Lapor SPTRealisasi Baru 9 Persen, Dirjen Pajak minta Masyarakat Lapor SPTSenin 7 Mar 2016 19:20Administratordibaca 1102 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan realisasi penerimaan pajak hingga Februari 2016 sudah 9 persen atau Rp 122,4 triliun. Menurut dia, angka tersebut masih jauh dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 1.546,7 triliun. Oleh karena itu, Ken mengimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunanselengkapnya

 Dirjen Pajak Kejar 102 Juta Kelas Menengah ke Atas RI yang Tak Ber-NPWPDirjen Pajak Kejar 102 Juta Kelas Menengah ke Atas RI yang Tak Ber-NPWPRabu 2 Mar 2016 04:45Administratordibaca 2740 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat, hingga sekarang baru 27 juta orang yang tergolong menengah ke atas di Indonesia yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jumlah kelas menengah ke atas di Indonesia menurut Ditjen Pajak mencapai 129 juta orang.selengkapnya

 Ditjen Pajak Sudah Petakan 440.000 Wajib PajakDitjen Pajak Sudah Petakan 440.000 Wajib PajakAhad 28 Feb 2016 04:00Administratordibaca 788 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah berhasil memetakan 440.000 wajib pajak untuk program ekstensifikasi berbasis teknologi bernama geo-tagging yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan jenis potensi yang berbeda-beda. "Kita sudah berhasil memetakan sebanyak 440.000 poin,"ungkap Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP, Awan Nurmawan Nuh, dalam acara mediaselengkapnya

 Mudahnya Sistem MPN G2Mudahnya Sistem MPN G2Rabu 17 Feb 2016 09:16Administratordibaca 2626 kaliSemua Kategori

Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) saat ini tengah digencarkan oleh Kementerian Keuangan. Pada tanggal 10 Februari 2014, pemerintah telah menerbitkan payung hukum pelaksanaan MPN G2 ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor: 32/PMK.05/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik.selengkapnya

 Pemilik Rumah Mewah DipantauPemilik Rumah Mewah DipantauKamis 4 Feb 2016 09:19Administratordibaca 1178 kaliSemua Kategori

“Dari target perolehan pajak Pasal 25/29 dan PP 46 yakni perolehan PPh, pajak penghasilan pa da usahawan sebanyak Rp130, 719 miliar dengan perolehannya hanya Rp16,246 miliar, atau sekitar 12 persen dan untuk usahawan hanya sekitar 13 persen,” ungkapnya kemarin. Pemerintah pusat yang sudah menetapkan, jika pada tahun ini sebagai tahun pengampunan (amnesti) pada penunggakkan pajak,selengkapnya

 Aturan Sulit Dipahami, Alasan Banyak Orang Bingung Bayar PajakAturan Sulit Dipahami, Alasan Banyak Orang Bingung Bayar PajakRabu 3 Feb 2016 09:20Administratordibaca 3734 kaliSemua Kategori

Aturan pajak untuk orang pribadi tidak banyak perubahan dari beberapa waktu lalu. Namun, untuk memahami peraturan tersebut ternyata masih sangat sulit. Sehingga tidak sedikit kebingungan melaksanakan kewajiban pajaknya. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain adalah mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung penghasilan, pembayaran pajak, hingga pelaporan Surat Pemberitahuanselengkapnya

 Jika Asing Diizinkan Masuk, Turunkan Pajak untuk E-Commerce LokalJika Asing Diizinkan Masuk, Turunkan Pajak untuk E-Commerce LokalSelasa 2 Feb 2016 09:02Administratordibaca 1518 kaliSemua Kategori

Indonesia sepertinya bakal kebanjiran masuknya perusahaan e-commerce asing. Pasalnya pemerintah telah mengeluarkan wacana untuk membuka pintu seluas-luasnya untuk perusahaan e-commerce asing masuk ke Indonesia.selengkapnya

 Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaSenin 1 Feb 2016 09:38Administratordibaca 50489 kaliSemua Kategori

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

 Sulit Kabur dari Pajak, Akan Banyak Dana Pulang Kampung ke RI Sebelum 2017Sulit Kabur dari Pajak, Akan Banyak Dana Pulang Kampung ke RI Sebelum 2017Ahad 31 Jan 2016 09:47Administratordibaca 1955 kaliSemua Kategori

Automatic Exchange System of Information atau Sistem Pertukaran Informasi Otomatis akan diberlakukan pada 2017. Otoritas pajak masing-masing negara akan diberikan keleluasaan mengecek dana wajib pajak, yang selama ini ditempatkan di negara lain.selengkapnya

 BIN Daerah Kerja Sama Kantor PajakBIN Daerah Kerja Sama Kantor PajakJumat 29 Jan 2016 06:32Administratordibaca 1364 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso memerintahkan BIN Daerah melakukan kerja sama dengan kantor pajak di setiap daerah untuk membantu pengumpulan pajak. "Saya sudah memerintahkan jajaran BIN Daerah (Binda) melakukan sinergi dengan kantor perpajakan di daerah. Hasil kerja sama itu seperti yang dilihat akan kami lanjutkan,"selengkapnya

 Apindo: Pengusaha Akan Senang Ikuti Program Tax AmnestyApindo: Pengusaha Akan Senang Ikuti Program Tax AmnestyRabu 13 Jan 2016 11:55Administratordibaca 1922 kaliSemua Kategori

FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (6-habis) Apindo: Pengusaha Akan Senang Ikuti Program Tax Amnesty. Hariyadi yakin, para pengusaha akan dengan senang hati mengikuti program tax amnesty karena asetnya yang ‘tersendera’ akan bebas dari masalah hukum.selengkapnya

 Sasaran Kebijakan Amnesti Pajak Harus JelasSasaran Kebijakan Amnesti Pajak Harus JelasSenin 11 Jan 2016 15:55Administratordibaca 2847 kaliSemua Kategori

FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (5) Sasaran Kebijakan Amnesti Pajak Harus Jelas Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, sasaran kebijakan amnesti pajak harus jelas, siapa yang berhak mendapatkan dan harus dalam kondisi seperti apa.selengkapnya

 Industri minuman beralkohol sambut positif penghapusan fasilitas pembebasan cukaiIndustri minuman beralkohol sambut positif penghapusan fasilitas pembebasan cukaiKamis 23 Mei 2019 13:32Ridha Anantidibaca 859 kaliSemua Kategori

Gabungan Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI) mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) menghapus fasilitas pembebasan cukai untuk minuman beralkohol (MMEA) dan tembakau di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.selengkapnya

 PLN Raih Penghargaan Wajib Pajak Besar dari DJPPLN Raih Penghargaan Wajib Pajak Besar dari DJPJumat 15 Mar 2019 14:33Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memperoleh apresiasi dan penghargaan Wajib Pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Tahun 2019. PLN mendapatkan apresiasi sebagai BUMN dengan kontribusi besar serta patuh terhadap peraturan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Sri Mulyani Kumpulkan Ratusan Pengusaha di Kantor PajakSri Mulyani Kumpulkan Ratusan Pengusaha di Kantor PajakKamis 21 Feb 2019 09:53Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan hari mengundang para pengusaha untuk berdialog. Dalam acaranya turut hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.selengkapnya

 Pengusaha Minta Kenaikan PPh Impor Dikecualikan untuk Barang EksporPengusaha Minta Kenaikan PPh Impor Dikecualikan untuk Barang EksporRabu 20 Feb 2019 14:08Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Sejumlah pengusaha meminta tarif pajak penghasilan (PPh) 22 impor pada 1.147 barang dikecualikan untuk produk ekspor. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan ada sejumlah barang impor yang diolah untuk diekspor lagi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :