Palapa Ring Paket Tengah Dukung Layanan Pajak, Kesehatan dan WisataPalapa Ring Paket Tengah Dukung Layanan Pajak, Kesehatan dan WisataSenin 21 Jan 2019 13:54Ridha Anantidibaca 707 kaliSemua Kategori

Jaringan proyek Palapa Ring Paket Tengah yang bernilai Rp1,38 triliun akhirnya diuji coba langsung Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Akses point-of-presence (PoP) Palapa Ring Tengah yang terhubung dengan jaringan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. itu salah satunya digunakan untuk mendselengkapnya

 Pemerintah siap uji coba Palapa Ring Tengah untuk layanan pajak dan kesehatanPemerintah siap uji coba Palapa Ring Tengah untuk layanan pajak dan kesehatanJumat 18 Jan 2019 14:31Ridha Anantidibaca 349 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara besok Jumat (18/1).selengkapnya

 Penjelasan Sri Mulyani soal Pajak E-Commerce yang DiributkanPenjelasan Sri Mulyani soal Pajak E-Commerce yang DiributkanJumat 18 Jan 2019 14:21Ridha Anantidibaca 377 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memberikan penjelasan terkait peraturan tersebutselengkapnya

 Pelapak tidak Wajib Sampaikan NPWPPelapak tidak Wajib Sampaikan NPWPKamis 17 Jan 2019 13:01Ridha Anantidibaca 402 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik tidak mengharuskan untuk menyampaikan NPWP.selengkapnya

 Alasan Sri Mulyani Tak Wajibkan Pedagang Online Punya NPWPAlasan Sri Mulyani Tak Wajibkan Pedagang Online Punya NPWPKamis 17 Jan 2019 11:30Ridha Anantidibaca 804 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama pelaku e-Commerce yang tergabung idEA (Asosiasi ecommerce Indonesia) telah mencapai kesepakatan. Salah satunya tidak mewajibkan pedagang atau penyedia jasa toko online untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).selengkapnya

 Sri Mulyani Tegaskan PMK 210/2018 Bukan untuk Pajaki E-commerceSri Mulyani Tegaskan PMK 210/2018 Bukan untuk Pajaki E-commerceKamis 17 Jan 2019 11:19Ridha Anantidibaca 1295 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan jika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik, tidak dimaksudkan untuk memungut pajak.selengkapnya

 E-Commerce Beromzet di Bawah PTKP tak Wajib Lapor NPWPE-Commerce Beromzet di Bawah PTKP tak Wajib Lapor NPWPKamis 17 Jan 2019 10:51Ridha Anantidibaca 431 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pelaku usaha yang berjualan melalui platform marketplace tidak akan diwajibkan untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun melaporkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan tersebut ditujukan untuk pelaku usaha yang memiliki penghasilan di bawah ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).selengkapnya

 Aturan Pajak Baru Tidak Mengharuskan Pebisnis Daring Segera Melapor NPWP dan NIKAturan Pajak Baru Tidak Mengharuskan Pebisnis Daring Segera Melapor NPWP dan NIKKamis 17 Jan 2019 10:39Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan aturan perpajakan baru bagi pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) tetap berlaku sesuai rencana semula, yaitu 1 April 2019. Menepis kekhawatiran yang muncul di kalangan pebisnis online berskala mini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, tujuan pemberlakuan aturan itu bukan untuk memburu penerimaan pajak dari e-commerce.selengkapnya

 E-commerce Kini Kena Pajak, Berikutnya Giliran Selebgram dan YoutuberE-commerce Kini Kena Pajak, Berikutnya Giliran Selebgram dan YoutuberSelasa 15 Jan 2019 10:18Ridha Anantidibaca 560 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 tahun 2018 tentang Pajak untuk E-commerce. Terbitnya beleid ini diapresiasi, karena sudah cukup lama ditunggu untuk memberi kepastian bagi para pelaku usaha dan fiskus di lapangan.selengkapnya

 Pajak e-Commerce Beri Kepastian bagi Pelaku UsahaPajak e-Commerce Beri Kepastian bagi Pelaku UsahaSelasa 15 Jan 2019 09:25Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo menilai kehadiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.10/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce) memberikan kepastian bagi para pelaku usaha.selengkapnya

 YLKI desak pemerintah naikkan persentase cukai rokok hingga 57%YLKI desak pemerintah naikkan persentase cukai rokok hingga 57%Senin 14 Jan 2019 09:44Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Kenaikan persentase cukai rokok saat ini dinilai amat minim. Di tahun 2017, kenaikan cukai rokok hanya 10,14 persen bahkan selama 2018 cukai rokok tidak dinaikkan sama sekali.selengkapnya

 Pengusaha: Penurunan Tarif PPh Badan Tingkatkan Daya SaingPengusaha: Penurunan Tarif PPh Badan Tingkatkan Daya SaingKamis 10 Jan 2019 10:20Ridha Anantidibaca 684 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi salah satu insentif solutif yang dapat diberikan pemerintah kepada badan usaha. Sebab, insentif ini diyakini mampu meningkatkan daya saing industri dalam negeri.selengkapnya

 Kadin Usul Penurunan Tarif PPh Korporasi yang Serap Banyak PekerjaKadin Usul Penurunan Tarif PPh Korporasi yang Serap Banyak PekerjaRabu 9 Jan 2019 14:20Ridha Anantidibaca 553 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani menyarankan pemerintah untuk menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) badan, khususnya bagi perusahaan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Tujuannya, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan daya saing Indonesia.selengkapnya

 Bea Cukai Batam Terapkan Sistem PDE Percepat Urus Izin Ekspor-ImporBea Cukai Batam Terapkan Sistem PDE Percepat Urus Izin Ekspor-ImporJumat 4 Jan 2019 15:38Ridha Anantidibaca 1044 kaliSemua Kategori

Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai (KPU BC) tipe B Batam, terus bergerak memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada 2019 ini, BC Batam berencana akan mengimplementasikan layanan impor berbasis internet yakni Pertukaran Data Elektronik (PDE).selengkapnya

 Penerimaan Pajak dari Empat Sektor Industri Utama Tumbuh MelambatPenerimaan Pajak dari Empat Sektor Industri Utama Tumbuh MelambatJumat 4 Jan 2019 11:23Ridha Anantidibaca 670 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak 2018 dari empat sektor utama tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor yang dimaksud yakni industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan real estat, serta pertanian.selengkapnya

 Mulai 7 Januari, Jepang Berlakukan Pajak `Sayonara`. Pengunjung dan WN Jepang Harus Bayar 1.000 YenMulai 7 Januari, Jepang Berlakukan Pajak `Sayonara`. Pengunjung dan WN Jepang Harus Bayar 1.000 YenJumat 4 Jan 2019 10:46Ridha Anantidibaca 596 kaliSemua Kategori

Jepang mulai menarik retribusi senilai 1.000 yen (Rp135 ribu) bagi setiap pengunjung yang meninggalkan negara tersebut pada Senin, 7 Januari 2019.selengkapnya

 Puluhan Mobil Mewah Tunggak Pajak Senilai Rp4 MiliarPuluhan Mobil Mewah Tunggak Pajak Senilai Rp4 MiliarJumat 28 Des 2018 11:07Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua Kategori

Puluhan kendaraan mewah di Jakarta Barat masih menunggak pajak. Saat ini Samsat Jakarta Barat terus mengejar pemilik ken daraan supaya secepatnya melunasi pajak sebelum masa pemutihan pajak habis pada 31 Desember mendatang.selengkapnya

 Kemenperin Keberatan dengan Cukai Plastik, Begini AlasannyaKemenperin Keberatan dengan Cukai Plastik, Begini AlasannyaKamis 27 Des 2018 14:58Ridha Anantidibaca 276 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian menyatakan keberatan dengan rencana pengenaan cukai untuk produk kantong plastik. Hal ini disebabkan kebijakan tersebut dinilai bakal berdampak pada industri kecil dan menengah (IKM).selengkapnya

 Kemenperin Usulkan Pemotongan PPN untuk Industri Daur UlangKemenperin Usulkan Pemotongan PPN untuk Industri Daur UlangRabu 26 Des 2018 14:42Ridha Anantidibaca 637 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengajukan usulan insentif fiskal berupa potongan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar lima persen untuk industri daur ulang. Tarif PPN yang selama ini mencapai 10 persen dianggap memberatkan industri. Dengan pemotongan, diharapkan industri daur ulang nasional dapat terpacu berkembang.selengkapnya

 Sri Mulyani: Globalisasi Bikin Pajak dan Bea Masuk RendahSri Mulyani: Globalisasi Bikin Pajak dan Bea Masuk RendahRabu 19 Des 2018 10:40Ridha Anantidibaca 705 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu pembicara dalam Kongres Muslimah Indonesia kedua. Dalam kesempatan tersebut, dia berbicara mengenai Ketahanan Keluarga dalam Membentuk Generasi Berkualitas di Era Globalisasi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :