Pemerintah pastikan pajak e-commerce tak merugikanPemerintah pastikan pajak e-commerce tak merugikanKamis 7 Des 2017 13:07Ridha Anantidibaca 845 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) nantinya tidak akan merugikan Wajib Pajak (WP) dan lebih adil baik bagi para pelaku usaha konvensional maupun digital.selengkapnya

 Intip Belanja WNI, Ditjen Pajak: Kita Dapat Laporan Negara LainIntip Belanja WNI, Ditjen Pajak: Kita Dapat Laporan Negara LainSelasa 28 Nov 2017 10:57Ridha Anantidibaca 614 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sudah sering mendapatkan laporan dari berbagai negara tentang aktivitas ekonomi Warga Negara Indonesia (WNI). Termasuk soal belanja barang mewah.selengkapnya

 Tahun depan, NJOP kawasan komersial DKI akan naikTahun depan, NJOP kawasan komersial DKI akan naikSenin 27 Nov 2017 11:18Ridha Anantidibaca 1377 kaliSemua Kategori

Selain menggeber anggaran belanja, Pemprov DKI juga turut menggenjot sektor penerimaannya. Dari laman APBD DKI Jakarta, di 2018 Pemprov targetkan gaet Rp 44 triliun Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkat Rp 3 triliun dari target 2017 sebesar Rp 41 triliun.selengkapnya

 Bea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan TerkiniBea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan TerkiniJumat 24 Nov 2017 13:12Ridha Anantidibaca 1436 kaliSemua Kategori

Guna memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara institusi kepabeanan Indonesia dan Australia, pada 20-21 November 2017 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Australian Border Force (ABF) kembali menyelenggarakan pertemuan tahunan, 17th Customs-to-Customs Talks, di Melbourne, Australia. Dalam pertemuan ini, kedua instansi kepabeanan membahas beberapa isu kepabeanan terkini.selengkapnya

 Pajak E-Commerce Diusulkan Masuk Penerimaan Negara Bukan PajakPajak E-Commerce Diusulkan Masuk Penerimaan Negara Bukan PajakJumat 24 Nov 2017 08:52Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, menyarankan pemerintah menggolongkan pajak untuk kegiatan ekonomi digital e-commerce di luar Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

 Pro Kontra soal Vape, Pemerintah Disarankan Lihat Standar Cukai InternasionalPro Kontra soal Vape, Pemerintah Disarankan Lihat Standar Cukai InternasionalRabu 22 Nov 2017 09:31Ridha Anantidibaca 515 kaliSemua Kategori

Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai standar cukai yang diterapkan secara internasional bisa digunakan sebagai panduan untuk menyikapi pro dan kontra keberadaan rokok elektrik atau vape di Indonesia.selengkapnya

 Juli 2018, Pemerintah Terapkan Cukai untuk VapeJuli 2018, Pemerintah Terapkan Cukai untuk VapeSelasa 21 Nov 2017 13:42Ridha Anantidibaca 1187 kaliSemua Kategori

Selama ini vape atau rokok elektrik beredar bebas tanpa dikenakan pajak cukai. Namun sekitar pertengahan tahun depan, kondisi tersebut akan berubah karena Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan berencana mulai mengenakan cukai pada vape.selengkapnya

 Pajak kendaraan memukul bisnis alat beratPajak kendaraan memukul bisnis alat beratSelasa 21 Nov 2017 09:26Ridha Anantidibaca 698 kaliSemua Kategori

Bulan madu singkat. Baru saja industri alat berat merasakan manisnya bisnis lantaran kenaikan harga komoditas, eh muncul kabar buruk. Kabar tersebut adalah sepucuk surat keputusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XV/2017.selengkapnya

 Menkeu jelaskan alasan penolakan permohonan SKB PPHMenkeu jelaskan alasan penolakan permohonan SKB PPHKamis 16 Nov 2017 11:11Ridha Anantidibaca 2492 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan mengenai alasan penolakan sejumlah permohonan surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) untuk pembebasan pengenaan PPh pengalihan hak atas tanah bangunan yang belum dibaliknamakan dalam rangka pengampunan pajak.selengkapnya

 Peserta Tax Amnesti Bisa Ajukan Keterangan Bebas PPh di KPP Mana SajaPeserta Tax Amnesti Bisa Ajukan Keterangan Bebas PPh di KPP Mana SajaKamis 16 Nov 2017 10:59Ridha Anantidibaca 698 kaliSemua Kategori

Tenggat waktu fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas harta yang dideklarasikan dalam program amnesti pajak, 31 Desember 2017, membuat Direktorat Jenderal Pajak memberi keleluasaan dalam mengurus hal tersebut.selengkapnya

 80 Persen Peserta `Tax Amnesty` Belum Rampung Proses Balik Nama Harta80 Persen Peserta `Tax Amnesty` Belum Rampung Proses Balik Nama HartaKamis 16 Nov 2017 10:41Ridha Anantidibaca 969 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut dari total 151.000 wajib pajak peserta tax amnesty (amnesti pajak), baru 19 persennya atau sekitar 29.000 wajib pajak yang sudah merampungkan proses balik nama atas harta yang dideklarasikan sebelumnya. Padahal, fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi harta tanah dan bangunan peserta tax amnesty terbatas hingga 31 Desember 2017 mendatang.selengkapnya

 Kata Menkeu soal SKB peserta amnesti pajak ditolakKata Menkeu soal SKB peserta amnesti pajak ditolakRabu 15 Nov 2017 13:52Ajeng Widyadibaca 677 kaliSemua Kategori

Wajib pajak (WP) mengeluhkan adanya penolakan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh yang diajukan wajib pajak peserta amnesti pajak. Dalam penolakan ini, wajib pajak dimintakan berbagai syarat di luar aturan yang ada.selengkapnya

 Kantor Pajak tolak permohonan SKB PPh WP?Kantor Pajak tolak permohonan SKB PPh WP?Rabu 15 Nov 2017 10:25Ajeng Widyadibaca 1134 kaliSemua Kategori

Wajib pajak (WP) mengeluhkan adanya penolakan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh yang diajukan wajib pajak peserta amnesti pajak. Dalam penolakan ini, wajib pajak dimintakan berbagai syarat di luar aturan yang ada.selengkapnya

 Wajib pajak tidak perlu takutWajib pajak tidak perlu takutRabu 15 Nov 2017 10:07Ajeng Widyadibaca 570 kaliSemua Kategori

Wajib pajak mengeluhkan adanya penolakan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh yang diajukan wajib pajak peserta amnesti pajak. Dalam penolakan ini, wajib pajak dimintakan berbagai syarat di luar aturan yang ada.selengkapnya

 Pajak untuk E-Commerce yang Tergolong UMKM Diminta Serendah MungkinPajak untuk E-Commerce yang Tergolong UMKM Diminta Serendah MungkinRabu 15 Nov 2017 08:28Ajeng Widyadibaca 920 kaliSemua Kategori

Dewan Penasihat Asosiasi E-Commerce Indonesia, Daniel Tumiwa, menyarankan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebaiknya menetapkan pajak untuk e-commerce yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih rendah dari e-commerce yang lain.selengkapnya

 Cukai Minuman Ringan, Produsen Bersiap Naikkan HargaCukai Minuman Ringan, Produsen Bersiap Naikkan HargaSelasa 14 Nov 2017 13:05Ajeng Widyadibaca 1782 kaliSemua Kategori

Penerapan cukai terhadap minuman ringan menggunakan pemanis dinilai bakal berdampak besar bagi industri makanan dan minuman.selengkapnya

 Cukai berlaku, harga produk mamin membubungCukai berlaku, harga produk mamin membubungSenin 13 Nov 2017 11:58Ajeng Widyadibaca 482 kaliSemua Kategori

Gabungan Pengusaha Makanan Dan Minuman Indonesia (Gapmmi) menilai, wacana penerapan cukai terhadap minuman kemasan menggunakan pemanis bakal menghambat bisnis anggotanya. Penerapan kebijakan itu tidak pas, tatkala daya beli masyarakat sedang menurun.selengkapnya

 Cukai menghantui emiten produsen rokokCukai menghantui emiten produsen rokokSenin 13 Nov 2017 11:47Ajeng Widyadibaca 816 kaliSemua Kategori

Prospek industri rokok dalam negeri di tahun depan semakin gelap. Apalagi, pemerintah sedang mengupayakan pengurangan konsumsi rokok masyarakat. Salah satunya dengan menaikkan tarif cukai rokok.selengkapnya

 Bukan Tradisi Indonesia, Misbakhun Dukung Pemerintah Kenakan Cukai Vape 57%Bukan Tradisi Indonesia, Misbakhun Dukung Pemerintah Kenakan Cukai Vape 57%Senin 13 Nov 2017 10:24Ajeng Widyadibaca 517 kaliSemua Kategori

Langkah pemerintah dalam memberlakukan cukai rokok elektrik (vape) sebesar 57% mendapatkan dukungan anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Pasalnya, rokok elektrik dinilai bukan merupakan tradisi masyarakat Indonesia.selengkapnya

 Tokopedia: Jika `E-commerce` Dipajaki, Pedagang akan Beralih ke Media SosialTokopedia: Jika `E-commerce` Dipajaki, Pedagang akan Beralih ke Media SosialJumat 10 Nov 2017 09:57Ajeng Widyadibaca 1621 kaliSemua Kategori

Perusahaan perdagangan elektronik atau e-commerce, Tokopedia meminta pemerintah untuk memikirkan ulang terkait pengenaan pajak pada transaksi di e-commerce.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :