Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi para pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melakukan tugasnya dengan baik dalam menyukseskan Program Tax Amnesty (pengampunan pajak). Bahkan, mereka rela bekerja keras keras hingga larut malam.selengkapnya

Satu bulan sudah program kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty diberlakukan. Selain untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak, perluasan basis pajak Indonesia yang saat ini masih relatif rendah pun menjadi tujuan lain pemerintah.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan hasil pelaksanaan program amnesti pajak belum bisa terlihat, karena secara efektif kebijakan pemerintah ini baru berlaku selama satu minggu.selengkapnya

Seiring dengan penetapan Tahun Penegakan Hukum 2016, Kanwil DJP Jakarta Barat mencanangkan Mei 2016 sebagai Bulan Blokir dengan melaksanakan pemblokiran terhadap rekening penunggak pajak secara serentak di wilayah kerjanya. Pemblokiran dilakukan oleh 18 Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dari 11 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di jajaran Kanwil DJP Bakarta Barat. Selama Bulan Blokir, tercatat sebanyak 112selengkapnya

Perekonomian dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan karena likuiditas masih tumbuh melambat. Bank Indonesia melaporkan likuiditas perekonomian uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh melambat 7,1% (yoy) pada April 2016 atau Rp4.508,8 triliun. Pada bulan sebelumnya, uang yang beredar tumbuh 7,4% (yoy).selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak, bisa disahkan dalam waktu dekat. Mengingat secara umum dari segi substasnsi materi yang dibahas, sudah tidak ada hambatan dari parlemen. "Kami harapkan bahwa akhir bulan ini (Mei) atau setidaknya awal bulan depan (Juni) pada saat masa reses sebelum berakhir itu sudah disetujui,"selengkapnya

Pemerintah segera memberikan insentif bagi para pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi pertama yang kontraknya akan habis.selengkapnya

Setelah program amnesti pajak tahap pertama berakhir pada Jumat (30/9) akhir pekan lalu, penerimaan negara berhasil bertambah Rp 97 triliun. Faktor ini menjadi sentimen positif bagi pasar modal hingga akhir kuartal ketiga. Investor pun merealisasikan keuntungan yang menekan indeks pada Rabu (5/10).selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Riau Kepri mencatat peraihan dana pengampunan pajak (tax amnesty) di dua provinsi itu mencapai Rp1,7 triliun pada periode pertama.selengkapnya

Pemerintah belum membuka opsi untuk memperpanjang periode pertama Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) kendati dana tebusan masih minim. Periode pertama tax amnesty selesai pada akhir September.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah sembilan perusahaan digital asing untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak dari konsumen sebesar 10% atas transaksi pembelian barang/jasa digital dari platform tersebut. Alhasil, harga yang harus dibayar masyarakat semakin mahal.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan dana repatriasi program amnesti pajak tak banyak keluar dari Indonesia. Hal ini seiring berakhirnya masa penahan (holding periode) dana repatriasi program amnesti pajak tahap pertama pada September-Desember 2019.selengkapnya

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai, industri keuangan memiliki waktu tiga tahun untuk menyempurnakan instrumen keuangan yang dapat menampung dana repatriasi amnesti pajak. Hal ini dimaksudkan agar dana tersebut dapat ditahan di dalam negeri dalam waktu lebih dari tiga tahun.selengkapnya

Rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak (Tax Amnesty) belum juga mencapai kata sepakat antara DPR dan pemerintah. Undang-undang ini disiapkan agar pendapatan negara dari pajak meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, penerapan UU Pengampunan Pajak bisa menggunakan 2 cara. Pertama dengan repatriasi dan kedua dengan deklarasi.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty periode II yang dimulai sejak Oktober-Desember 2016 diharapkan pola pelaksanaannya lebih merata. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak ingin seperti periode pertama yang menumpuk pada bulan terakhir.selengkapnya

UMKM saat ini tetap menjadi bidikan bagi pemerintah dalam program pengampunan pajak. Rendahnya tarif tembusan yang hanya sebesar 0,5 persen diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi UMKM untuk dapat mengikuti aturan ini.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak mempermudah persyaratan penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) bagi wajib pajak luar negeri (WPLN) melalui implementasi Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No.25/PJ/2018.selengkapnya

Pemerintah masih menaruh harapan besar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rampung dalam bulan ini. Pembahasan di Panitia Kerja Tax Amnesty sudah hampir rampung dan tinggal menyisakan dua poin utama, yaitu mengenai masa berlaku dan besaran tarif tebusan pengampunan tersebut.selengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih dibahas oleh Panitia Kerja Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat. Hingga kini perdebatannya masih alot antara Dewan dan pemerintah dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah. Padahal, target selesai pembahasan rancangan aturan tax amnesty ini pada pertengahan Juni. Harapannya bisa diterapkan mulai Juli dan berlaku selama enam bulanselengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi penerimaan cukai musti diwaspadai, walaupun pertumbuhannya masih positif. Hal ini dikarenakan produksi rokok atau hasil tembakau berada di zona negatif.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya