Publikasi PT Henan Putihrai menyatakan sektor utama yang akan diuntungkan apabila program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) berhasil dilakukan dan berjalan efektif adalah infrastruktur, konstruksi, dan bahan material. Publikasi itu menyatakan bakal terdapat peningkatan pajak yang digunakan untuk menutupi kekurangan fiskal dimana defisit fiskal mencapai Rp313,4 triliun atau 2,4% dari Produk Domestikselengkapnya

Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak saat ini masih dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR RI. Ditargetkan, RUU ini selesai dibahas pada pekan depan. Dalam aturan ini, terdapat beberapa kebijakan yang mengatur mengenai pengampunan pajak. Berdasarkan, RUU yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR, terdapat tiga tarif tembusan yang harus dibayarkan keselengkapnya

Pelaku UMKM seperti para pedagang kelontong, pasar tradisional, warung tegal maupun usaha kecil lainnya didorong untuk mau mengikuti pengampunan pajak. Ketua Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Apindo Nina Tursina mengaku sangat menyambut baik dan mendukung rencana pemberlakuan tarif lebih rendah bagi pelaku UMKM. Nina berharap rencana ini bisa terealisasi.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sangat berharap RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bisa segera diundangkan. Agar program pembangunan lancar dan menjaga defisit anggaran. Menkeu Bambang berharap, UU Tax Amnesty bisa disahkan sebelum RAPBN-P 2016 diketok palu menjadi UU APBN-P 2016. Kalau itu terjadi maka program repatriasi yang menjadi bagian dari fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty)selengkapnya

UU Pengampunan pajak (Tax Amnesty) tidak hanya ditujukan untuk orang-orang kaya atau pengusaha besar, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bahkan, pelaku UMKM akan mendapatkan perlakuan khusus apabila mengikuti program pengampunan pajak demi berkembangnya usaha tersebut.selengkapnya

Pengampunan pajak tidak hanya ditujukan untuk orang-orang kaya atau pengusaha besar, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bahkan, pelaku UMKM akan mendapatkan perlakuan khusus apabila mengikuti program pengampunan pajak.selengkapnya

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menyatakan, pengampunan pajak (tax amnesty) sangat dinantikan para pengusaha baik di dalam maupun di luar negeri. Sebab dengan kebijakan ini, pemohon tax amnesty dapat lolos dari sanksi pidana pajak atas segala ‘dosa’ saat mengemplang pajak. Sementara negara bisa mendapatkan penerimaan pajak yang ditaksir hingga Rp 165 triliun dari kebijakan ini.selengkapnya

Pembahasan RUU Tax Amnesty atau pengampunan pajak yang sedang dikebut pemerintah dan DPR terus dipersoalkan. Kemarin, giliran politikus Nasdem Akbar Faisal yang mempermasalahkan. Dia bilang, ada 10 pengusaha gede penunggak wajib pajak yang mendompleng RUU ini. Duh, siapa aja itu, Pak?selengkapnya

Sampai saat ini pembahasan RUU Pengampunan Pajak belum menghasilkan progres yang signifikan. Anggota Komisi XI Donny Priambodo mengatakan, hingga rapat konsinyering terakhir, Panja belum memutuskan pasal-pasal yang substansial. Dari 27 pasal, Panja baru menyelesaikan 20% atau sekitar 6 pasal saja.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, sikap pemerintah terkait masa pemberlakuan rencana kebijakan Tax Amnesty tetap berpatokan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak. Bahkan, Bambang membantah pemerintah mengusulkan perpanjangan masa berlaku pengampunan pajak tersebut. "Kami enggak pernah usulin, kami tetap berpatokan pada RUU," kata Bambang di kantornya, Kamis (13/6)selengkapnya

Pemerintah tetap mewaspadai tingkat defisit yang tinggi dalam rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara perubahan 2016. Meskipun kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty disahkan DPR. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan bahwa penerimaan negara pada tahun ini tidak akan sebagus harapan semula. "(Penerimaan negara) Ya, enggak sebagus yang diharapkan,"selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai Indonesia harus belajar dari pengalaman negara lain terkait penerapan kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Hingga kini, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak masih terus berlangsung. Pemerintah berharap uang tebusan yang terkumpul dari kebijakan tersebut akan menutup kekurangan (shortfall) serta mencapai targetselengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) tidak bisa menjadi andalan pemerintah dalam menambah jumlah pendapatan negara melalui sektor perpajakan. Pematangan Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty pun masih dibahas oleh panitia kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kabarnya, pematangan tersebut akan berakhir pada pertengahan bulanselengkapnya

Rencana kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan membantu menambah pendapatan negara. Namun langkah tersebut tidak menyelesaikan kebutuhan pendanaan untuk membangun Indonesia. Diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty sedang dibahas di DPR RI.selengkapnya

Tax Amnesty akan membantu menambah pendapatan negara. Namun langkah tersebut tidak menyelesaikan kebutuhan pendanaan untuk membangun Indonesia. Begitulah penuturan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk Tax Amnesty, Peluang atau Ancaman di BTC Fashion Mall, Kota Bandung, Sabtu (11/6).selengkapnya

Pemerintah dinilai belum kompak atau satu suara dalam hal kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty (TA). Padahal, kebijakan ini harus berhasil dalam rangka tujuan yang lebih bersifat jangka panjang yaitu mereformasi sistem perpajakan secara menyeluruh. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, hingga saat ini belum ada satu arah dan tujuanselengkapnya

Sejumlah perbankan nasional hingga saat ini masih mengeluhkan adanya peraturan Kementerian Keuangan yang dapat mengintip data transaksi para nasabah demi kepentingan perpajakan. Aturan itu dianggap telah membuat kabur para nasabah pengguna kartu kredit. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, mengimbau kepada seluruh elemen pengguna kartu kredit, agar tidak terlaluselengkapnya

Sebagian dari Anda bisa jadi pernah mengantre dan merasa membuang waktu saat lapor pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Namun, kini masalah tersebut sudah terpecahkan. Anda dapat menghemat waktu dan menekan biaya operasional dengan lapor pajak online atau e-Filing pajak. e-Filing adalah cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik dan terhubung melalui internet pada website DJP Online atauselengkapnya

Penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi salah satu pasal krusial dalam Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Dengan yang ada saat ini, nantinya Ditjen Pajak akan berubah menjadi Lembaga Perpajakan.selengkapnya

Pemerintah mengandalkan penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) untuk menutup seretnya pendapatan negara tahun ini. Bahkan, potensi penerimaan dari program itu dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Padahal, pembahasan beleid pengampunan pajak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih alot dan sulit rampung akhir bulan ini.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya