Partisipasi Wajib Pajak yang mengikuti program kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty hingga periode kedua pelaksanaan telah mencapai 400 ribu WP. Angka ini masih terlampau jauh dari total WP yang ada.selengkapnya
Koperasi diusulkan mendapat perbedaan perlakuan berbeda (distingsi) pajak dengan mempertimbangkan beda mendasar sifatnya dengan badan usaha yang lain. Alasannya, koperasi memiliki perbedaan karena tak semata mengejar keuntungan.selengkapnya
Koperasi diusulkan untuk mendapat perbedaan perlakuan (distingsi) pajak dengan mempertimbangkan beda yang mendasar dalam hal sifatnya dengan badan usaha yang lain.selengkapnya
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan sampai saat ini terus menilik potensi-potensi dunia usaha yang mampu dipungut pajak, dalam rangka menambah basis pajak nasional.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga kini belum bisa menyelesaikan kasus penghindaran pajak yang dilakukan Google. Bahkan, kabar terakhir menyebutkan, perusahaan teknologi terbesar di dunia itu malah mengembalikan surat ketetapan yang dikeluaran otoritas pajak.selengkapnya
Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kembali gencar melakukan sosialisasi tax amnesty pada periode kedua pelaksanaan program tax amnesty.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik dua pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yakni Suahasil Nazara sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Nurawan Nuh sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengejar penerimaan negara. Bahkan, upaya itu dilakukan dengan mempertaruhkan nyawa. Ia pun meminta jajarannya tidak berkhianat, dengan menjaga pemanfaatan penerimaan tersebut.selengkapnya
Direktur Eksekutif Center Indonesia for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, tax amnesty merupakan salah satu jembatan untuk mereformasi pajak nasional.selengkapnya
Tahun 2016 akan segera berakhir. Namun, saat ini penerimaan negara masih belum mencapai target. Akibatnya, terdapat potensi pelebaran defisit anggaran yang mencapai 2,7% hingga akhir tahun mendatang.selengkapnya
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menyadari bahwa di balik suksesnya program tax amnesty saat ini, masih banyak masyarakat yang meragukan uang pajak dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat.selengkapnya
Periode I Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak dengan tarif tebusan termurah sebesar 2 persen telah berakhir. Saat ini, pemerintah menjalankan Periode II yaitu dari 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016 dengan tarif tebusan 3 persen.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, sebanyak 31.513 Wajib Pajak (WP) telah ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) di Oktober 2016. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24.435 WP merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baik Orang Pribadi maupun Badan.selengkapnya
Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendominasi jumlah Wajib Pajak (WP) yang mengikuti Program Amnesti Pajak pada Oktober 2016.selengkapnya
Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengapresiasi orang-orang yang berpartisipasi dalam amnesti pajak yang diselenggarakan pemerintah sejak beberapa bulan lalu.selengkapnya
Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (OSO) resmi mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Oesman sebenarnya ikut program tax amnesty periode I. Saat ini, dirinya hanya melengkapi beberapa surat-surat yang diperlukan saja.selengkapnya
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Oesman Sapta Odang ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (27/10/2016).selengkapnya
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung menemukan titik terang kasus dugaan korupsi dalam penerimaan kelebihan bayar atas pembayaran pajak PT Mobile 8 Telecom (PT Smartfren) Tahun Anggaran 2007-2009.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kerja sama yang kuat antara Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Mabes Polri dalam menangani berbagai macam praktik illegal fishing di Tanah Air.selengkapnya
Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang baru, Kiagus Ahmad Badaruddin dan Wakilnya Dian Ediana Rae.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya