Rancangan Undang-undang Pengampunan pajak (Tax Amnesty) perlu untuk diundangkan secara nasional karena akan mendongkrak perekonomian dalam negeri. Selain itu juga akan banyak sekali uang yang masuk dari luar negeri milik warga Indonesia dan akan diinvestasikan di dalam negeri. Praktisi pajak, Yustinus Prastowo mengatakan rancangan undang-undang pengampunan pajak (tax amnesty) yang diidam-idamkanselengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan ditargetkan mengejar penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 dari Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan sebesar Rp 18 triliun-Rp 20 triliun hingga akhir tahun ini. Aplikasi Geo Tagging akan membantu petugas pajak mengidentifikasi orang-orang kaya yang selama ini belum pernah membayar pajak atau menyetor pajak secara tidak benar.selengkapnya

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah melakukan pembahasan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) ketentuan umum perpajakan (KUP). Salah satu poin yang akan dibahas terkait pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan yang akan dilakukan pada awal 2018.selengkapnya

Alotnya proses pembuatan UU Tax Amnesty di DPR dikarenakan ada tiga persoalan. Pertama, belum sinkronnya antara legislatif dan eksekutif tentang pembahasan tax amnesty (pajak pengampunan). Kedua, masih mengganjalnya kepentingan di kalangan pengusaha dengan pemerintah. Dan terakhir, belum tersosialisasikannya rencana RUU Tax Amnesty kepada masyarakat.selengkapnya

Sebagian dari Anda bisa jadi pernah mengantre dan merasa membuang waktu saat lapor pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Namun, kini masalah tersebut sudah terpecahkan. Anda dapat menghemat waktu dan menekan biaya operasional dengan lapor pajak online atau e-Filing pajak. e-Filing adalah cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik dan terhubung melalui internet pada website DJP Online atauselengkapnya

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Beleid ini digadang-gadang sebagai langkah konkret reformasi sistem dan lembaga perpajakan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi isu sentral yang menjadi latar belakang diajukannya RUU ini.selengkapnya

Selain soal konten berbau pornografi, ICMI juga menitikberatkan status Google di Indonesia yang belum berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT), sehingga tak wajib pajak. Padahal, bisnis Google dan YouTube di Indonesia bisa dibilang tumbuh subur.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membujuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memuluskan rencana pemerintah memberlakukan pengampunan pajak atau tax amnesty. Sebab, tax amnesty berfungsi untuk menutup selisih penerimaan dan target (shortfall) pajak yang diperkirakan mencapai Rp 150 triliun hingga Rp 180 triliun.selengkapnya

Pemerintah saat ini tengah melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak melalui berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan peningkatan penerimaan pajak pada sektor pajak pribadi atau Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Pada tahun lalu, penerimaan negara sektor WPOP hanya mencapai Rp9 triliun. Bambang pun menargetkan tahun ini penerimaan pajak WPOP dapat meningkat hingga 100 persenselengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memproyeksikan kebijakan pengampunan pajak yang gagal dilaksanakan bisa membuat pemerintah harus melakukan penghematan belanja kementerian lembaga hingga mencapai kurang lebih Rp250 triliun. "Kalau tidak ada tax amnesty, pemotongan belanja bisa Rp250 triliun dan bisa berpengaruh ke ke pertumbuhan ekonomi secara langsung," kata Bambang saat melakukan rapat kerselengkapnya

Rencana penerapan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) tahun ini menjadi salah satu andalan pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal dan defisit anggaran, agar tetap berada dalam batas aman. Pemerintah berharap dana hasil repatriasi dan deklarasi wajib pajak (WP) bisa menjadi akselerator untuk menggenjot penerimaan negara. Jika target penerimaan bisa tercapai, risiko defisit anggaran bisaselengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak berjalan lambat di Panitia Kerja (Panja). Hingga kemarin (6/6), Panja belum juga membahas pasal penting seputar tarif tebusan, mekanisme repatriasi, dan instrumen investasi. Padahal jika mengacu pada agenda kegiatan Komisi XI di masa sidang kali ini, Panja RUU Tax Amnesty harus tuntas pada 16 Juni 2016. Hingga kemarin, pembahasan RUU Tax Amnestyselengkapnya

Gara-gara memasukkan asumsi tax amnesty ke dalam draf RAPBN-P 2016, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dikritik Komisi XI DPR. Kelihatannya sang menteri sangat bernafsu. Adalah Melchias Markus Mekeng, vokalis Komisi XI DPR asal Golkar yang mempertanyakan masuknya asumsi tax amnesty dalam RAPBN-P 2016. "Tadi saya lihat, sudah dimasukan asumsi dana tax amnesty (RAPBN-P 2016).selengkapnya

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty masih alot dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR sehingga, target penyelesaian molor dari yang seharusnya selesai sebelum pembahasan APBN Perubahan 2016 (APBN-P 2016). "Masih alot di panja. Kalau pemerintahnya gesit, lakukan komunikasi secara politis. Saat ini saja masih dalam proses pembahasan DIMselengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengampunan pajak masih berjalan alot di tingkat Panja. Padahal, jika mengacu pada agenda kegiatan Komisi XI pada masa sidang kali ini, konsinyering RUU tax amnesty harus tuntas Rabu (8/6). Tetapi, hingga saat ini, pembahasan masih berputar pada masalah ruang lingkup dan definisi. Bahkan, menurut Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafisz Tohir, baru duaselengkapnya

Pengamat perpajakan menilai sukses tidaknya repatriasi modal ke Tanah Air sangat tergantung pada tarif tebusan pengampunan pajak. Tarif tebusan yang tinggi bisa membuat wajib pajak baik kalangan UKM maupun pengusaha enggan mengikutinya. “Bila tebusan terlalu tinggi, bisa dipastikan tidak akan laku oleh para investor dan penanam modal,” tegas Pengamat Pajak Ronni Bako di Jakarta, akhir pekanselengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang masih digodok pemerintah dan DPR diharapkan bisa menarik dana orang Indonesia yang disimpan di luar negeri masuk ke Indonesia atau biasa disebut repatriasi modal. Namun, repatriasi modal sangat tergantung pada tarif tebusan pengampunan pajak.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar dialog dengan 100 perwakilan perusahaan di bidang multi level marketing (MLM). Dalam acara tersebut, DJP juga memberikan penghargaan kepada perusahaan MLM yang dinilai patuh dalam membayarkan pajaknya.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan kepada PT Melia Sehat Sejahtera sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan melalui Multi Level Marketing dengan kepatuhan pajak terbaik pada tahun 2015 lalu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, pemberian penghargaan ini sebagaiselengkapnya

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan isu terkait pajak menjadi pertanyaan para penyedia layanan aplikasi berbasis "internet" (over the top/OTT). "Saya masih berkomunikasi dengan pajak terkait hal ini bagaimana terbaiknya, karena ini masih banyak menjadi pertanyaan. Kita inginnya sih penghitungan pajak yang sederhana, sehingga memudahkan membayar pajak," kata Rudiantaraselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya