Chairman Samsung Jadi Tersangka Penghindaran Pajak Rp102 MiliarChairman Samsung Jadi Tersangka Penghindaran Pajak Rp102 MiliarJumat 9 Feb 2018 09:25Ridha Anantidibaca 5046 kaliSemua Kategori

Pemimpin Samsung Electronics ditetapkan sebagai tersangka kasus penghindaran pajak senilai 8,2 miliar won atau sekitar Rp102 miliar.selengkapnya

 Gelapkan Pajak, Bintang MU Dihukum Penjara 16 BulanGelapkan Pajak, Bintang MU Dihukum Penjara 16 BulanKamis 8 Feb 2018 14:37Ridha Anantidibaca 576 kaliSemua Kategori

Bintang Manchester United (MU) Alexis Sanchez mendapat hukuman 16 bulan penjara karena dianggap pihak berwenang Spanyol melakukan kecurangan pajak. Ini dilakukan saat Sanchez bermain di Barcelona.selengkapnya

 Gaikindo Dorong Harmonisasi Tarif Pajak Kendaraan SedanGaikindo Dorong Harmonisasi Tarif Pajak Kendaraan SedanRabu 7 Feb 2018 10:00Ridha Anantidibaca 905 kaliSemua Kategori

Untuk kembali menggairahkan penjualan mobil jenis sedan yang semakin terpuruk dalam beberapa tahun terakhir ini, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengusulkan kepada pemerintah agar melakukan harmonoisasi tarif pajak.selengkapnya

 Pemerintah tengah benahi data dan pajak e-commercePemerintah tengah benahi data dan pajak e-commerceRabu 17 Jan 2018 10:58Ridha Anantidibaca 484 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijkan untuk mengoptimalkan road map e-commerce Indonesia. Salah satu mengenai rencana Kementerian Keuangan yang akan menarik PPh lebih kecil bagi UMKM lokal yang ada di e-commerce ketimbang produk impor.selengkapnya

 Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100Rabu 17 Jan 2018 10:55Ridha Anantidibaca 1249 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya

 Kemnag masukkan PPN 5% dalam acuan UmrahKemnag masukkan PPN 5% dalam acuan UmrahSelasa 9 Jan 2018 15:44Ridha Anantidibaca 376 kaliSemua Kategori

Kementerian Agama (Kemnag) akan mengatur kenaikan biaya umrah yang bisa dikenakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai efek pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% oleh Pemerintah Arab Saudi.selengkapnya

 Pajak Arab Saudi naik tidak pengaruhi minat jemaah umrahPajak Arab Saudi naik tidak pengaruhi minat jemaah umrahSenin 8 Jan 2018 11:54Ridha Anantidibaca 798 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama menilai pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) lima persen oleh Pemerintah Arab Saudi tidak akan terlalu memengaruhi minat jemaah umrah.selengkapnya

 Keterbukaan data pajak jadi modal penuhi setoranKeterbukaan data pajak jadi modal penuhi setoranSenin 8 Jan 2018 11:52Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Upaya ekstra Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sepanjang tahun 2017 belum optimal mendongkrak kinerja penerimaan pajak. Total penerimaan pajak sepanjang tahun 2017 hanya Rp 1.151,5 triliun. Angka itu setara dengan 89,74% dari target APBN-Perubahan 2017.selengkapnya

 Arab Saudi Terapkan Pajak 5%, Biaya Apa Saja yang Bakal Naik?Arab Saudi Terapkan Pajak 5%, Biaya Apa Saja yang Bakal Naik?Selasa 2 Jan 2018 10:15Ridha Anantidibaca 739 kaliSemua Kategori

Pemerintah Arab Saudi menarik pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% di awal 2018. Kebijakan ini bakal berimbas ke ongkos ibadah Haji dan Umrah.selengkapnya

 Fiskal Tidak Terganggu Pelonggaran Bea Masuk Barang Bawaan PenumpangFiskal Tidak Terganggu Pelonggaran Bea Masuk Barang Bawaan PenumpangJumat 29 Des 2017 14:24Ridha Anantidibaca 740 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melonggarkan batas minimum nilai barang bawaan penumpang dari USD250 menjadi USD500 per orang. Hal itu sejalan dengan langkah Kemenkeu yang menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut sebagai pengganti PMK Nomor 188/PMK.04/2010.selengkapnya

 Pemerintah akan Rumuskan Pajak E-CommercePemerintah akan Rumuskan Pajak E-CommerceKamis 28 Des 2017 15:31Ridha Anantidibaca 777 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah akan merumuskan tata cara pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik atau e-commerce. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antara produk dalam negeri dengan produk dari luar negeri yang dijual melalui platform e-commerce.selengkapnya

 Kemkeu segera rilis formula atasi defisit BPJSKemkeu segera rilis formula atasi defisit BPJSRabu 13 Des 2017 13:29Ridha Anantidibaca 628 kaliSemua Kategori

Setelah mengeluarkan kebijakan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk membayar tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam waktu dekat juga akan meluncurkan skema kebijakan dua kebijakan lainnya untuk mengendalikan defisit BPJS Kesehatan.selengkapnya

 Perolehan Pajak Jeblok, Pemkot Bekasi Akan Bongkar Reklame BodongPerolehan Pajak Jeblok, Pemkot Bekasi Akan Bongkar Reklame BodongJumat 8 Des 2017 11:18Ridha Anantidibaca 498 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak reklame yang ditargetkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi nampaknya tidak bisa terpenuhi. Karena hingga awal Desember 2017 ini baru mendapat Rp26 miliar dari target sebesar Rp86 miliar.selengkapnya

 Uni Eropa terbitkan daftar hitam surga pajakUni Eropa terbitkan daftar hitam surga pajakKamis 7 Des 2017 10:17Ridha Anantidibaca 533 kaliSemua Kategori

Uni Eropa telah menerbitkan daftar hitam pertama surga pajak, dengan menyebut 17 wilayah termasuk Saint Lucia, Barbados dan Korea Selatan.selengkapnya

 Pemprov DKI hapus denda PKB hingga 23 DesemberPemprov DKI hapus denda PKB hingga 23 DesemberRabu 29 Nov 2017 15:31Ridha Anantidibaca 1106 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Kami Tak Segan Berikan Sanksi!Sri Mulyani: Kami Tak Segan Berikan Sanksi!Selasa 28 Nov 2017 14:00Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 bisa mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan aset dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.selengkapnya

 Peraturan Menteri Keuangan 165 tingkatkan kepatuhan wajib pajakPeraturan Menteri Keuangan 165 tingkatkan kepatuhan wajib pajakSelasa 28 Nov 2017 11:53Ridha Anantidibaca 2116 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 bisa mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan aset dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.selengkapnya

 Menkeu: Patuh Lapor Pajak Itu Lebih MurahMenkeu: Patuh Lapor Pajak Itu Lebih MurahSelasa 28 Nov 2017 10:13Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap Wajib Pajak (WP) semakin meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini terkait dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 165 tahun 2017yang merupakan revisi kedua dari PMK Nomor 118 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak.selengkapnya

 AEoI lebih dahsyat dari Paradise PaperAEoI lebih dahsyat dari Paradise PaperSenin 27 Nov 2017 11:22Ridha Anantidibaca 547 kaliSemua Kategori

Belum lama ini, dunia dihebohkan dengan laporan investigasi global mengenai rahasia finansial kaum kaya dan berkuasa bertajuk Paradise Papers yang dirilis International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ). ICIJ sebelumnya juga merilis laporan serupa yang bernama Panama Papers.selengkapnya

 Pemprov DKI Gratiskan Denda Tunggakan Pajak Kendaraan BermotorPemprov DKI Gratiskan Denda Tunggakan Pajak Kendaraan BermotorSelasa 21 Nov 2017 09:52Ridha Anantidibaca 707 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggratiskan denda pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk mereka yang mempunyai tunggakan. Wajib pajak cukup membayar tunggakannya saja.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :