Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan peningkatan kegiatan ekonomi dari berbagai sektor telah membantu pencapaian penerimaan pajak tahun ini. Pemerintah mencatat penerimaan pajak pada 2018 sebesar Rp 1.315,9 triliun atau 92,4 persen dari target Rp 1.424 triliun pada 2018.selengkapnya

Pajak mobil dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani berpelat nomor RI 26 diduga telah melewati jatuh tempo pembayaran. Di bawah huruf dan angka itu tertera angka 07.18 yang mengisyaratkan jatuh tempo pajak pada Juli 2018.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan 14 Juli sebagai Hari Pajak. Hal itu sejalan dengan pertama kalinya kata pajak dikumandangkan yakni 73 tahun silam di tanggal yang sama yakni 14 Juli 1945.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meresmikan kick off program secondment antara Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai pada Selasa (10/7) di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan.selengkapnya

Pemerintah mengklaim selalu berpedoman pada strategi mobilisasi pendapatan negara, tetap menjaga iklim investasi serta tetap mendorong reformasi perpajakan dalam menentukan target perpajakan 2019.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai rencana pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit anggaran hingga akhir November telah mencapai 2,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).selengkapnya

Arcandra mengakui, belum kelarnya revisi hingga kini, lantaran kuatnya beda pendapat antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya

Kebijakan perpajakan Internasional menjadi agenda utama negara-negara anggota G-20. Seluruh negara anggota, menyatakan komitmennya untuk mempererat kerja sama dengan mendorong implementasi Automatic Exchange of Information dan Base Erotion and Profit Sharing.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan sejumlah strategi demi meningkatkan penerimaan pajak pada kuartal IV-2016. Sampai dengan 3 Oktober 2016, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp791,9 triliun, dari total target sebesar Rp1.318,9 triliun.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, uang tebusan yang dibayarkan peserta program pengampunan pajak atau tax amnesty sepanjang periode I yang dimulai sejak Juli hingga September 2016 sangat bervariasi. Bahkan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menemukan ada uang tebusan yang tidak mencapai Rp100.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku terus optimistis terhadap penerimaan pajak hingga akhir tahun ini yang sebesar Rp1.320 triliun akan tercapai.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menetapkan status luar biasa atau kahar dalam program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Alasannya, jelang periode akhir tarif tebusan terendah program tersebut, para peserta tax amnesty semakin membeludak.selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak hingga tanggal 25 September 2016 hanya sebesar Rp729,7 triliun atau 55 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan sebesar Rp1.355,2 triliun.selengkapnya

Meski dana tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) masih rendah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) tetap beryukur. Lho? Ya, kata Menteri SMI, pelaksanaan program pengampunan pajak ini, memperlihatkan adanya kesadaran dari wajib pajak yang cukup tinggi.selengkapnya

Urusan pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) ternyata menyimpan kegalauan. Dia pesimis bisa meraih target pajak sesuai APBN-P 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun. Walah.selengkapnya

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan menghentikan seluruh pemeriksaan yang terkait dengan pajak untuk mensukseskan program pengampunan pajak atau tax amnesty. "Aparat pajak banyak merasa ada wajib pajak yang sedang dan akan diperiksa dan itu membuat kami dilema. Tapi untuk menciptakan kesuksesan tax amnesty, kami stop semua pemeriksaan," kata Sri Mulyani dalam sosialisasi amnesti pajakselengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan masyarakat yang selama ini selalu menghindari kewajiban untuk membayar pajak. Terutama ditujukan kepada mereka yang merasa nyaman menyimpan uangnya di bawah bantal ataupun di luar negeri. Pasalnya, saat ini seluruh Menteri Keuangan yang ada di seluruh dunia sedang gencar mencari pajak masing-masing warga negaranya.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawarti (SMI) mengaku target penerimaan pajak yang dipatok Rp 1.539 triliun dalam APBN-P 2016 terlalu ambisius.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diharapkan mampu mengambil kebijakan optimalisasi sumber pendapatan negara sehingga tidak bergantung pada pendapatan pajakselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya