Wajib pajak beserta pengusaha atau pemilik perusahaan di Jawa Barat dinilai perlu mempersiapkan diri dan bersegera merespons program pengampunan pajak, baik dalam hal pengajuan tax amnesty maupun dalam memanfaatkan aliran dana repatriasi.selengkapnya

Sejumlah bank sudah menyatakan minatnya untuk mau menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Namun demikian, tidak semua bank bisa menjadi penampung dana repatriasi.selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional III Jawa Tengah-DIY menyatakan kebijakan pemerintah mengenai pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong perkembangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM).selengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak (WP). Kebijakan yang mulai diimplementasikan awal pekan ini tanpa mengecualikan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk merepatriasi atau mendeklarasikan hartanya.selengkapnya

Pemerintah menjanjikan beberapa fasilitas pengampunan pajak atau tax amnesty bagi siapapun yang sudah mendaftar dan membayar uang tebusan sesuai dengan prosedur pada Undang-undang Tax Amnesty.selengkapnya

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan sebanyak 18 bank setuju untuk menampung dana repatriasi modal dari hasil program amnesti pajak.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa animo masyarakat di hari pertama pelaksanaan tax amnesty cukup besar. Ditjen Pajak menyatakan menghasilkan 11 wajib pajak yang membayar uang tebusan ke mereka. Hal ini diungkapkan oleh Kakanwil Ditjen Pajak Jakarta Utara, Pontas Pane.selengkapnya

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) menandatangani dokumen kesediaan sebagai bank persepsi berkaitan dengan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, dua dari empat Peraturan Menteri Keuangan yang direncanakan sebagai aturan turunan dari pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty akan segera diterbitkan pada sore ini, Senin 18 Juli 2016.selengkapnya

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty. Artinya, sejak hari ini para wajib pajak bisa melakukan proses awal untuk mendaftarkan asetnya untuk mendapatkan fasilitas tax amnesty.selengkapnya

Dalam UU pengampunan pajak atau tax amnesty nantinya akan dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam PMK tersebut akan terpampang mana saja jalur bagi para peserta tax amnesty untuk menempatkan dananya.selengkapnya

Bagi pengembang, pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau UU Tax Amnesty diyakini akan memperbaiki kinerja industri properti.selengkapnya

Setelah merampungkan UU Pengampunan Pajak, pemerintah menjanjikan melakukan revisi atas UU Pajak Penghasilan dan UU Pajak Pertambahan Nilai untuk meningkatkan daya saing.selengkapnya

Pada Juni 2016, Pemerintah resmi menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50 persen dibandingkan dengan PTKP tahun 2015. Hal ini menyebabkan para lajang dengan penghasilan maksimal Rp 4,5 juta per bulan (atau Rp 54 juta per tahun) tidak perlu membayar pajak penghasilan. Sedangkan lajang dengan penghasilan lebih dari Rp 54 juta per tahun dapat menikmati manfaat penghematan pajak.selengkapnya

Industri keuangan dan regulator kompak menyatakan kesiapan dalam menampung dana pengampunan pajak (tax amnesty). Menyambut kabar baik ini, manajer investasi tidak mau ketinggalan ambil peluang.selengkapnya

Bank optimis raihan fee bancassurance di semester II 2016 akan meningkat. Salah satu sebabnya adalah proyeksi dana repatriasi hasil pengampunan pajak yang sebagian akan tersalur melalui produk asuransi yang dijual bank.selengkapnya

Mendapat mandat sebagai bank persepsi untuk menampung uang tebusan yang berasal dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, tentu membawa berkah. Likuiditas dari dana tax amnesty harus cepat disalurkan kembali bank persepsi dalam bentuk kredit.selengkapnya

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) telah menyiapkan kantor-kantor cabangnya untuk melayani nasabah atau masyarakat umum yang ingin mendapatkan pelayanan terkait pemanfaatkan fasilitas Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).selengkapnya

Wajib pajak (WP) di seluruh Indonesia sudah bisa mengajukan permohonan pengampunan pajak (tax amnesty) pada Senin 18 Juli 2016 mendatang. Pemerintah berharap semua WP mengikuti program yang diharapkan akan mengoptimalkan penerimaan pajak negara tersebut.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya