Presiden Joko Widodo mengaku memiliki dana lebih dari Rp11 ribu triliun di kantongnya. Dana tersebut diakui, bukan milik pribadi Presiden, melainkan dana yang berseliweran di luar negeri milik pengusaha besar yang akan mengikuti program pengampunan pajak, atau tax amnesty.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan masyarakat yang selama ini selalu menghindari kewajiban untuk membayar pajak. Terutama ditujukan kepada mereka yang merasa nyaman menyimpan uangnya di bawah bantal ataupun di luar negeri. Pasalnya, saat ini seluruh Menteri Keuangan yang ada di seluruh dunia sedang gencar mencari pajak masing-masing warga negaranya.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di depan 10 ribu wajib pajak. Dalam sambutannya Jokowi mengatakan telah mengantongi ribuan nama-nama orang Indonesia yang menyimpan hartanya di luar negeri. "Banyak sekali uang milik orang Indonesia di luar negeri. Ada data di kantong saya, di Kemenkeu di situ dihitung ada Rp 11 ribu triliunselengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kebijakan amnesti pajak tidak hanya untuk konglomerat, tetapi juga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Amnesti pajak ini bukan hanya untuk konglomerat, yang belum punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP silakan minta, juga yang UMKM," kata Presiden Jokowi dalam sosialisasi amnesti pajak di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin (1/8).selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada masyarakat untuk memanfaatkan program amnesti pajak. Jokowi mengatakan, amnesti pajak ini merupakan kesempatan terakhir bagi wajib pajak yang selama ini belum patuh untuk menebus kesalahan agar diampuni oleh pemerintah.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kebijakan amnesti pajak tidak hanya untuk konglomerat tetapi juga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Amnesti pajak ini bukan hanya untuk konglomerat, yang belum punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP silakan minta, juga yang UMKM," kata Presiden Jokowi dalam sosialisasi amnesti pajak di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kebijakan amnesti pajak tidak hanya untuk konglomerat tetapi juga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Amnesti pajak ini bukan hanya untuk konglomerat, yang belum punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP silahkan minta, juga yang UMKM," kata Presiden Jokowi dalam sosialisasi amnesti pajak di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak akan mulai banyak masuk ke Indonesia pada pekan ketiga-keempat Agustus dan awal September 2016.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak akan mulai banyak masuk ke Indonesia pada pekan ketiga-keempat Agustus dan awal September 2016.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak akan mulai banyak masuk ke Indonesia pada pekan ketiga-keempat Agustus dan awal September 2016.selengkapnya

Institute for Develoment of Economics and Finance (Indef) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Universitas Trilogi, WIEF Foundation, serta pakar&praktisi ekonomi, guna mengkaji situasi ekonomi.selengkapnya

Guna mengejar penerimaan negara sebanyak mungkin, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menyasar para pebisnis yang berada di sektor perikanan. DJP melihat, negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia ini, pasti memiliki potensi penerimaan pajak yang begitu luar biasa.selengkapnya

Di bawah komando Menteri Keuangan baru, Sri Mulyani Indrawati, pemerintah belum memiliki strategi khusus untuk mengurangi risiko penerimaan pajak yang terancam meleset jauh dari target. Belum ada pula strategi khusus program pengampunan pajak untuk menarik dana repatriasi dan mencapai target uang tebusan.selengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) sudah berjalan dua pekan. Lewat kebijakan itu, pemerintah berharap penerimaan pajak bertambah sekaligus menarik sebanyak-banyaknya dana orang Indonesia di luar negeri. Namun, hingga kini hasil kebijakan yang resmi berjalan sejak 18 Juli lalu itu masih belum signifikan.selengkapnya

Masuknya dana dari kebijakan amnesti pajak yang diberlakukan pemerintah berpeluangan besar dikelola secara syariah.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).selengkapnya

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani terus memikirkan berbagai cara demi mensukseskan pencapaian fiskal Indonesia pada 2016, terutama penerimaan pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan segera melakukan evaluasi terhadap target penerimaan negara yang rawan meleset dari target yang dicanangkan. Evaluasi tersebut mencakup penerimaan pajak, bea cukai, ataupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP)selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kini telah mulai menerapkan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Namun, saat ini penerapan kebijakan tersebut masih dalam tahap persiapan lebih lanjut.selengkapnya

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional akan memfokuskan pada proyek-proyek dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) sebagai pilihan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan dana repatriasi.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya