Industri bakal segera hadapi regulasi cukai yang baruIndustri bakal segera hadapi regulasi cukai yang baruKamis 31 Mei 2018 09:42Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Kenaikan cukai dan pengadaan cukai baru menghantui beberapa sektor manufaktur. Pemerintah dikabarkan tengah menggodok beberapa regulasi terkait hal tersebut.selengkapnya

 POLEMIK PMK 229/2017: Ditjen Bea Cukai Klaim Mayoritas Pengguna Jasa Sudah PatuhPOLEMIK PMK 229/2017: Ditjen Bea Cukai Klaim Mayoritas Pengguna Jasa Sudah PatuhJumat 25 Mei 2018 13:09Ridha Anantidibaca 833 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) belum mengindikasikan memberikan relaksasi terkait implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian dan Kesepakatan Internasional.selengkapnya

 DJBC Sebut 95% Pengguna Jasa Sudah Tahu PMK 229/2017DJBC Sebut 95% Pengguna Jasa Sudah Tahu PMK 229/2017Kamis 24 Mei 2018 14:18Ridha Anantidibaca 542 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merinci data importir yang mendapatkan sanksi karena terlambat menyampaikan Surat Keterangan Asal (SKA) barang impor.selengkapnya

 POLEMIK PMK 229/2017: Persentase Importir yang Terkena Sanksi KecilPOLEMIK PMK 229/2017: Persentase Importir yang Terkena Sanksi KecilKamis 24 Mei 2018 14:15Ridha Anantidibaca 600 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa persentase importir yang dikenai sanksi tarif normal sebesar 10% akibat telat memberikan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) sangat minim.selengkapnya

 Pemerintah Evaluasi Penerimaan CukaiPemerintah Evaluasi Penerimaan CukaiKamis 17 Mei 2018 09:36Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengevaluasi peran penerimaan negara dari sektor cukai. Evaluasi itu dilakukan terhadap tiga jenis barang kena cukai (BKC) di tengah alotnya proses ekstensifikasi cukai.selengkapnya

 Potongan 50% PBB Lapangan Golf di Jakarta akan DicabutPotongan 50% PBB Lapangan Golf di Jakarta akan DicabutSelasa 8 Mei 2018 15:02Ridha Anantidibaca 932 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koreksi atas Peraturan Gubernur No.141/2014 yang memberikan potongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lapangan golf sebesar 50%.selengkapnya

 Alasan Pemprov DKI Hapus Diskon Pajak Lapangan GolfAlasan Pemprov DKI Hapus Diskon Pajak Lapangan GolfSelasa 8 Mei 2018 14:18Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan pajak lapangan golf tidak mendapat diskon lagi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal untuk Sektor Hulu MigasPemerintah Siapkan Insentif Fiskal untuk Sektor Hulu MigasRabu 18 Apr 2018 14:56Ridha Anantidibaca 660 kaliSemua Kategori

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk industri hulu migas. Ini karena pada aturan sebelumnya tak memasukkan industri hulu migas sebagai penerima insentif libur pajak (tax holiday).selengkapnya

 INASGOC peroleh anggaran pembayaran pajak Rp1,002 triliunINASGOC peroleh anggaran pembayaran pajak Rp1,002 triliunSenin 16 Apr 2018 10:27Ridha Anantidibaca 529 kaliSemua Kategori

Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) memperoleh anggaran tambahan sebesar Rp1,002 triliun yang sebagian besar dipakai untuk pembayaran pajak.selengkapnya

 Pemangkasan tarif PPh UKM difinalisasiPemangkasan tarif PPh UKM difinalisasiRabu 11 Apr 2018 10:31Ridha Anantidibaca 470 kaliSemua Kategori

Pemerintah berjanji untuk segera memberlakukan pemotongan tarif pajak penghasilan (PPh) final Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5%.selengkapnya

 Cukai plastik bakal picu impor plastik yang tinggiCukai plastik bakal picu impor plastik yang tinggiSelasa 10 Apr 2018 12:13Ridha Anantidibaca 599 kaliSemua Kategori

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono mengatakan bahwa keberadaan cukai plastik yang memberatkan industri dalam negeri bakal memicu pertumbuhan impor plastik di Indonesia.selengkapnya

 Operator Jalan Tol akan Dapat Jaminan dan Libur Bayar PajakOperator Jalan Tol akan Dapat Jaminan dan Libur Bayar PajakKamis 29 Mar 2018 14:23Ridha Anantidibaca 947 kaliSemua Kategori

Selain menyiapkan skema penurunan tarif jalan tol, pemerintah juga bakal memberikan insentif kepada operator yang masa konsesinya akan diperpanjang maksimal sampai 50 tahun.selengkapnya

 Jalan Tol Kurang Prospektif Perlu Diberi Pembebasan PajakJalan Tol Kurang Prospektif Perlu Diberi Pembebasan PajakKamis 29 Mar 2018 08:43Ridha Anantidibaca 692 kaliSemua Kategori

Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (BPP Gapensi) mendorong pembebasan pajak tol diprioritaskan kepada proyek tol yang kurang layak alias feasible secara bisnis.selengkapnya

 Sandi Akan Viralkan Dirinya Laporkan SPTSandi Akan Viralkan Dirinya Laporkan SPTJumat 23 Mar 2018 16:08Ridha Anantidibaca 634 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno komitmen laporankan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, walaupun saat hendak melakukan pelaporan di Lapangan Monumen Nasional (Monas) Barat, Jakarta Pusat, Kamis tertunda.selengkapnya

 Penurunan Tarif PPh UMKM Menggerus Setoran PajakPenurunan Tarif PPh UMKM Menggerus Setoran PajakSenin 19 Mar 2018 15:57Ridha Anantidibaca 537 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (kemenkeu) saat ini tengah memfinalisasi rencana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari satu persen menjadi 0,5 persen.selengkapnya

 Kata Dirjen Pajak Soal Tarif Pajak UKM yang Dipangkas 0,5%Kata Dirjen Pajak Soal Tarif Pajak UKM yang Dipangkas 0,5%Jumat 9 Mar 2018 13:44Ridha Anantidibaca 298 kaliSemua Kategori

Dirjen Pajak Robert Pakpahan menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadikan tarif pajak PPh final untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi 0,5% dari yang saat ini 1%.selengkapnya

 Pemangkasan Tarif PPh UKM Diketok Bulan IniPemangkasan Tarif PPh UKM Diketok Bulan IniRabu 7 Mar 2018 14:18Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo memastikan keputusan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebesar 0,5% dari sebelumnya 1% segera dilakukan dalam waktu dekat.selengkapnya

 Alasan DJP Turunkan Batas Omzet Kena Pajak bagi UKMAlasan DJP Turunkan Batas Omzet Kena Pajak bagi UKMJumat 26 Jan 2018 14:20Ridha Anantidibaca 1249 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, rencana penurunan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari saat ini Rp 4,8 miliar per tahun bertujuan untuk menjaring lebih banyak basis wajib pajak (WP) dari kalangan usaha kecil dan menengah (UKM).selengkapnya

 Pengusaha Tolak Sri Mulyani Pangkas Batasan Omzet Kena Pajak UKMPengusaha Tolak Sri Mulyani Pangkas Batasan Omzet Kena Pajak UKMJumat 26 Jan 2018 14:07Ridha Anantidibaca 633 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk tidak menurunkan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari saat ini Rp 4,8 miliar per tahun.selengkapnya

 Trump Naikkan Bea Impor Mesin Cuci, Samsung dan LG TerpukulTrump Naikkan Bea Impor Mesin Cuci, Samsung dan LG TerpukulKamis 25 Jan 2018 08:35Ridha Anantidibaca 1040 kaliSemua Kategori

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan pajak impor penjualan mesin cuci untuk mengangkat pertumbuhan penjualan industri di dalam negerinya. Keputusan itu diambil Donald Trump setelah mengikuti temuan Komisi Perdagangan Luar Negeri AS.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :