Kewajiban Pencantuman Data Pembeli di e-Faktur Pajak Tuai Pro KontraKewajiban Pencantuman Data Pembeli di e-Faktur Pajak Tuai Pro KontraRabu 27 Des 2017 14:28Ridha Anantidibaca 1456 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha kembali mengeluhkan ketentuan baru perpajakan. Kali ini, terkait kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) non-retail untuk mencantumkan identitas pembeli dalam faktur pajak elektronik (e-faktur) yang diterbitkannya.selengkapnya

 Tak sesuai dengan kenyataan, data Bea Cukai dipertanyakanTak sesuai dengan kenyataan, data Bea Cukai dipertanyakanSenin 28 Mei 2018 11:08Ridha Anantidibaca 624 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, jumlah importir yang dikenai sanksi 10% akibat terlambat memberikan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) tak banyak.selengkapnya

 RI siap bertukar data keuangan dengan negara lainRI siap bertukar data keuangan dengan negara lainSenin 8 Jan 2018 11:26Ridha Anantidibaca 1011 kaliSemua Kategori

Dirjen Pajak Robert Pakpahan menyampaikan bahwa Indonesia sudah pasti akan mengikuti pertukaran informasi perpajakan dengan negara-negara lainnya lewat AEoI pada September tahun ini.selengkapnya

 Program pertukaran data antar negara diragukan buat pengemplang pajak insafProgram pertukaran data antar negara diragukan buat pengemplang pajak insafSenin 13 Nov 2017 09:13Ajeng Widyadibaca 667 kaliSemua Kategori

Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran informasi perpajakan secara otomatis antar negara akan efektif berlaku pada 2018 mendatang. Pada saat itu, seluruh negara yang berkomitmen termasuk Indonesia secara resmi akan melakukan pertukaran informasi perpajakan antar negara.selengkapnya

 Hati-Hati! Data untuk Pajak Progresif Tanah Nganggur Harus ValidHati-Hati! Data untuk Pajak Progresif Tanah Nganggur Harus ValidKamis 9 Feb 2017 13:43Ajeng Widyadibaca 563 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan segera merevisi Undang-Undang (UU) Pertanahan guna mengenakan pajak progresif untuk tanah menganggur (idle). Namun, sebelum menerapkan sistem ini, pemerintah diminta untuk mendata lebih dulu seperti apa klasifikasi tanah menganggur yang akan dikenakan pajak progresif.selengkapnya

 Pencapaian Tax Amnesty Masih Jauh dari Data Harta WP di Luar NegeriPencapaian Tax Amnesty Masih Jauh dari Data Harta WP di Luar NegeriSelasa 4 Okt 2016 12:45Administratordibaca 1197 kaliSemua Kategori

Direktur Jendral Pajak, Ken Dwijugeasteadi mengungkapkan pencapaian program Tax Amnesty atau pengampunan pajak periode I masih jauh dari harapan pemerintah. Menurutnya, hasil yang dicapai masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan.selengkapnya

 Jika Terlalu Keras, Google Bisa Bocorkan Data Penting PejabatJika Terlalu Keras, Google Bisa Bocorkan Data Penting PejabatKamis 22 Sep 2016 14:02Administratordibaca 944 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui tangan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, tengah mencari cara untuk menjerat perwakilan Google di Indonesia untuk bayar pajak. Namun pemerintah diimbau untuk berhati-hati.selengkapnya

 Sri Mulyani Punya Semua Data Uang PengusahaSri Mulyani Punya Semua Data Uang PengusahaSelasa 2 Ags 2016 10:25Administratordibaca 1195 kaliSemua Kategori

Nama Sri Mulyani kembali menjadi bahan perbincangan, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempatkan wanita tersebut sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brodjonegoro. Sri hari ini, Senin, 1 Agustus 2016, didaulat menjadi salah satu pembicara dalam sosiasliasai program pengampunan pajak atau Tax Amnesty, yang dihadiri Jokowi serta sejumlah kabinet kerja, termasuk Kapolriselengkapnya

 Tax Amnesty Bikin Data Wajib Pajak Lebih ValidTax Amnesty Bikin Data Wajib Pajak Lebih ValidKamis 30 Jun 2016 16:07Administratordibaca 876 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro‎ mengklaim ada banyak manfaat dan tujuan sehubungan dengan keputusan DPR dan pemerintah menerbitkan UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Bambang menilai, tax amnesty dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset, yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatanselengkapnya

 Tiap Detik, 10.000 Data Pajak Bisa Masuk via e-FillingTiap Detik, 10.000 Data Pajak Bisa Masuk via e-FillingSelasa 29 Mar 2016 06:02Administratordibaca 1140 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun ini menargetkan peningkatan jumlah pelaporan SPT melalui e-filing naik hingga 250 persen. Pasalnya, saat ini masyarakat semakin mengandalkan teknologi. Tahun lalu, DJP hanya menargetkan pelaporan pajak melalui skema e-filing sebesar 2 juta wajib pajak. Tahun ini, DJP menargetkan total pelaporan pajak melalui skemae-filing sebesar 7 juta wajib pajak.selengkapnya

 Indonesia Terima Data Keuangan Wajib Pajak dari 103 Negara Secara OtomatisIndonesia Terima Data Keuangan Wajib Pajak dari 103 Negara Secara OtomatisSelasa 2 Jun 2020 13:21Ridha Anantidibaca 578 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengumumkan 103 negara di dunia telah menyetujui pertukaran informasi keuangan otomatis terkait pajak atau automatic exchange of financial account information dengan Indonesia.selengkapnya

 Cegah Mobil Mewah Pakai Data Palsu, Petugas Sosialisasi Pajak di CFDCegah Mobil Mewah Pakai Data Palsu, Petugas Sosialisasi Pajak di CFDSenin 25 Feb 2019 13:28Ridha Anantidibaca 338 kaliSemua Kategori

Sejumlah petugas dari Samsat Jakarta Barat, menggelar sosialisasi bayar pajak di Car Free Day, Bunderan HI, Jakarta Pusat. Sosialisasi ini untuk menghindari banyaknya kasus mobil mewah namun pemiliknya berada di gang sempit.selengkapnya

 3.377 Lembaga Keuangan telah Daftar sebagai Pelapor Data ke Pajak3.377 Lembaga Keuangan telah Daftar sebagai Pelapor Data ke PajakJumat 6 Apr 2018 14:25Ridha Anantidibaca 732 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan lembaga keuangan yang mendaftar sebagai peserta yang wajib melaporkan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam rangka pelaksana keterbukaan informasi untuk perpajakan (AEoI) terus meningkat.selengkapnya

 348 Lembaga Keuangan telah Daftar sebagai Pelapor Data ke Pajak348 Lembaga Keuangan telah Daftar sebagai Pelapor Data ke PajakSelasa 20 Mar 2018 09:34Ridha Anantidibaca 548 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan lembaga keuangan yang mendaftar sebagai peserta yang wajib melaporkan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi untuk perpajakan (AEoI) terus meningkat.selengkapnya

 Portal pertukaran data keuangan nasabah akan rampung menjelang akhir FebruariPortal pertukaran data keuangan nasabah akan rampung menjelang akhir FebruariKamis 15 Feb 2018 10:49Ridha Anantidibaca 1335 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan sosialisasi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Informasi Keuangan.selengkapnya

 PERTUKARAN DATA PAJAK: Ini Daftar Negara Incaran Ditjen PajakPERTUKARAN DATA PAJAK: Ini Daftar Negara Incaran Ditjen PajakKamis 1 Feb 2018 14:24Ridha Anantidibaca 497 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menyiapkan daftar negara yang akan diprioritaskan dalam implementasi automatic exchange of information atau AEoI.selengkapnya

 Wajib isi data pembeli di e-faktur mundur ke AprilWajib isi data pembeli di e-faktur mundur ke AprilSenin 8 Jan 2018 11:37Ridha Anantidibaca 1270 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) non-retail untuk mencantumkan identitas pembeli dalam faktur pajak elektronik (e-faktur) yang diterbitkannya. Aturan itu semestinya sudah berlaku sejak Desember 2017.selengkapnya

 RI Usul G20 Sanksi Penolak Pertukaran Data PajakRI Usul G20 Sanksi Penolak Pertukaran Data PajakSelasa 26 Jul 2016 12:03Administratordibaca 814 kaliSemua Kategori

Akhir pekan lalu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kembali menghadiri pertemuan dalam forum G-20 di Chengdu, China. Sejumlah isu ekonomi terkini dibahas dalam pertemuan itu.selengkapnya

 Jokowi Jamin Keamanan Data Peserta Tax AmnestyJokowi Jamin Keamanan Data Peserta Tax AmnestySabtu 16 Jul 2016 14:38Administratordibaca 877 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengajak seluruh wajib pajak, termasuk para pengusaha, agar memanfaatkan berbagai keuntungan yang ditawarkan pemerintah melalui program Amnesti Pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani: Menentukan Angka Pajak Bukan Pakai NujumSri Mulyani: Menentukan Angka Pajak Bukan Pakai NujumSelasa 8 Nov 2016 09:26Ajeng Widyadibaca 506 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan ingin melihat perhitungan extra effort atau usaha ekstra untuk mencari penerimaan pajak berdasarkan data yang akurat. Menurutnya, data tersebut harus melalui perhitungan data tax amnesty dengan data dari ekonomi makro, regional, serta sektoral.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :