PMK cukai rokok bisa jadi dipercepatPMK cukai rokok bisa jadi dipercepatSelasa 24 Jul 2018 11:31Ridha Anantidibaca 261 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah merumuskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait tarif cukai tembakau yang bakal berlaku tahun 2019. PMK ini biasanya keluar pada November atau akhir tahun tetapi tampaknya tahun ini akan lebih cepat.selengkapnya

 Menkeu Berharap Momentum Perbaikan Penerimaan Pajak BerlanjutMenkeu Berharap Momentum Perbaikan Penerimaan Pajak BerlanjutSenin 16 Jul 2018 13:20Ridha Anantidibaca 265 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan 14 Juli sebagai Hari Pajak. Hal itu sejalan dengan pertama kalinya kata pajak dikumandangkan yakni 73 tahun silam di tanggal yang sama yakni 14 Juli 1945.selengkapnya

 Menkeu Dorong Perusahaan Digital Penuhi Kewajiban PerpajakanMenkeu Dorong Perusahaan Digital Penuhi Kewajiban PerpajakanSenin 16 Jul 2018 11:33Ridha Anantidibaca 1003 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong perusahaan-perusahaan digital dan e-commerce untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya

 Pesan Menkeu Sri Mulyani pada Hari PajakPesan Menkeu Sri Mulyani pada Hari PajakJumat 13 Jul 2018 09:22Ridha Anantidibaca 526 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat, diperlukan sumber pendanaan yang berasal dari pajak. Oleh karena itu, dia mengimbau agar setiap warga negara sadar pajak.selengkapnya

 DJP Tak Boleh Dibiarkan Sendirian Pungut PajakDJP Tak Boleh Dibiarkan Sendirian Pungut PajakKamis 12 Jul 2018 13:49Ridha Anantidibaca 513 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, ada permasalahan utama yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang berimbas pada upaya mengejar target. Persoalan itu adalah sulitnya DJP mendapatkan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi kepentingan pajak.selengkapnya

 Misbakhun: DJP Institusi Kuat, Ini Dia Alasannya...Misbakhun: DJP Institusi Kuat, Ini Dia Alasannya...Kamis 12 Jul 2018 13:30Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, ada permasalahan utama yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang berimbas pada upaya mengejar target. Persoalan itu adalah sulitnya DJP mendapatkan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi kepentingan pajak.selengkapnya

 Kemenkeu: Realisasi penerimaan pajak Rp581,54 triliunKemenkeu: Realisasi penerimaan pajak Rp581,54 triliunRabu 11 Jul 2018 15:37Ridha Anantidibaca 551 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2018 telah mencapai Rp581,54 triliun atau 40,84 persen dari target Rp1.424 triliun.selengkapnya

 Kemenkeu: Realisasi Penerimaan Pajak Rp 581,54 TriliunKemenkeu: Realisasi Penerimaan Pajak Rp 581,54 TriliunRabu 11 Jul 2018 15:06Ridha Anantidibaca 271 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2018 telah mencapai Rp 581,54 triliun. Realisasi tersebut mencapai 40,84 persen dari target Rp 1.424 triliun.selengkapnya

 Realisasi Penerimaan Pajak Sudah 40,84%Realisasi Penerimaan Pajak Sudah 40,84%Rabu 11 Jul 2018 14:17Ridha Anantidibaca 317 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2018 telah mencapai Rp581,54 triliun atau 40,84 persen dari target Rp1.424 triliun.selengkapnya

 Penerimaan pajak bisa surplus kendati ekonomi lesuPenerimaan pajak bisa surplus kendati ekonomi lesuRabu 11 Jul 2018 11:43Ridha Anantidibaca 452 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tinggi membuat defisit fiskal sampai semester I-2018 lebih rendah dari target. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, semester I-2018, realisasi penerimaan pajak Rp 581,54 triliun atau 40,84% dari target APBN 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun. Angka itu tumbuh 13,96% dibanding dengan periselengkapnya

 Menkeu Apresiasi Pertukaran Pegawai Ditjen Pajak dan Bea CukaiMenkeu Apresiasi Pertukaran Pegawai Ditjen Pajak dan Bea CukaiSelasa 10 Jul 2018 15:28Ridha Anantidibaca 402 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi upaya Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk saling memperkuat tugas dan fungsinya. Program secondment sinergi DJP-DJBC tahun 2018 ini merupakan program pertukaran pegawai dengan tujuan saling memahami bidang kerja masing-masing unit.selengkapnya

 Diskon tarif mendorong peningkatan basis pajak UKMDiskon tarif mendorong peningkatan basis pajak UKMSenin 9 Jul 2018 13:21Ridha Anantidibaca 308 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari usaha kecil menengah (UKM) mengalami kenaikan tiap tahun. Namun tahun ini, penerimaan pajak UKM berpotensi tertekan karena pemerintah mengurangi tarif pajak penghasilan (PPh) final dari 1% menjadi 0,5% mulai 1 Juli 2018.selengkapnya

 Ekonom Nilai Dua Komoditas Ini Dapat Kena CukaiEkonom Nilai Dua Komoditas Ini Dapat Kena CukaiRabu 4 Jul 2018 15:28Ridha Anantidibaca 618 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani meyebut ada dua komoditas bahan pokok yang seharusnya dapat dikenakan tarif cukai yakni beras dan gula.selengkapnya

 Ditjen Pajak siapkan langkah jaga penerimaan pajakDitjen Pajak siapkan langkah jaga penerimaan pajakSenin 2 Jul 2018 09:56Ridha Anantidibaca 272 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan melakukan sejumlah langkah agar penerimaan pajak sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak menurun tahun ini. Kekhawatiran turunnya penerimaan pajak UMKM terjadi seiring dengan dipangkasnya tarif PPh final UMKM dari 1% menjadi 0,5%.selengkapnya

 Melihat Detil Aturan Tarif PPh Final UMKM 0,5 PersenMelihat Detil Aturan Tarif PPh Final UMKM 0,5 PersenSelasa 26 Jun 2018 10:55Ridha Anantidibaca 1687 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo pada Jumat (22/6/2018) lalu telah meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) yang Memiliki Peredaran Bruto (Omzet) Tertentu.selengkapnya

 Pemprov DKI Bebaskan Pajak Tiket Asian Games 2018Pemprov DKI Bebaskan Pajak Tiket Asian Games 2018Kamis 7 Jun 2018 14:00Ridha Anantidibaca 584 kaliSemua Kategori

Dukungan positif terus mengalir untuk persiapan penyelenggaraan ajang multievent bergengsi Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang pada Agustus mendatang. Salah satunya kini datang dari jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.selengkapnya

 Kenaikan Pajak Parkir Dinilai Memberatkan Pusat BelanjaKenaikan Pajak Parkir Dinilai Memberatkan Pusat BelanjaJumat 25 Mei 2018 12:46Ridha Anantidibaca 475 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah DKI Jakarta menaikkan perolehan setoran pajak parkir dari 20% menjadi 30% dinilai akan memberatkan bisnis pusat belanja.selengkapnya

 Tak Dapat Insentif, Pajak Motor Listrik di RI Tembus Rp 1,7 Juta!Tak Dapat Insentif, Pajak Motor Listrik di RI Tembus Rp 1,7 Juta!Jumat 18 Mei 2018 14:00Ridha Anantidibaca 1811 kaliSemua Kategori

Industri kendaraan listrik yang baru ingin berkembang di Indonesia, rasanya perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Karena ini akan bedampak pada pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia agar tidak mati di tengah jalan.selengkapnya

 Kantor Pajak mulai olah data nasabah keuanganKantor Pajak mulai olah data nasabah keuanganSelasa 15 Mei 2018 14:19Ridha Anantidibaca 879 kaliSemua Kategori

Program pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) untuk kepentingan perpajakan mulai berjalan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menerima data nasabah dari lembaga keuangan untuk keperluan perpajakan. Data itu akan diolah untuk mendukung pengumpulan setoran pajak pada tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya.selengkapnya

 Misbakhun: Indonesia Harus Punya UU Konsultan PajakMisbakhun: Indonesia Harus Punya UU Konsultan PajakKamis 3 Mei 2018 09:15Ridha Anantidibaca 631 kaliSemua Kategori

Anggota DPR Mukhammad Misbakhun menegaskan Indonesia harus memiliki Undang-Undang Konsultan Pajak untuk mereformasi sistem perpajakan sehingga menjembatani kepentingan Negara dengan para wajib pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :