Gubernur Banten Genjot Pajak Kendaraan di TangerangGubernur Banten Genjot Pajak Kendaraan di TangerangSenin 28 Jan 2019 10:25Ridha Anantidibaca 507 kaliSemua Kategori

Gubernur Banten, Wahidin Halim menargetkan pendapatan dari pajak kendaraan lebih dari Rp 1, 2 triliun yang dihasilkan di Tangerang. Target itu harus didapatkan dari dua kantor cabang Samsat di kota tersebut.selengkapnya

 Tipu-Tipu Perusahaan Demi Menghindar Kejaran PajakTipu-Tipu Perusahaan Demi Menghindar Kejaran PajakRabu 4 Apr 2018 15:55Ridha Anantidibaca 738 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan Neng Muhaiba mengatakan saat ini masih ada perusahaan yang menyembunyikan kendaraan terutama alat berat untuk menghindari pembayaran pajak.selengkapnya

 Sandiaga Uno: Identitas Penunggak Pajak Kendaraan Mewah Bakal DiungkapSandiaga Uno: Identitas Penunggak Pajak Kendaraan Mewah Bakal DiungkapSenin 5 Feb 2018 10:01Ridha Anantidibaca 476 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingatkan warga Ibu Kota yang memiliki mobil mewah agar membayar pajak kendaraan secara teratur.selengkapnya

 Wacana Pajak Kemacetan Bakal Untungkan ApartemenWacana Pajak Kemacetan Bakal Untungkan ApartemenSenin 20 Nov 2017 09:03Ridha Anantidibaca 869 kaliSemua Kategori

Pengembang menilai ide pengenaan pajak kemacetan yang diajukan pemerintahan DKI Jakarta positif bagi perkembangan program hunian vertikal.selengkapnya

 Bukalapak Siapkan Fitur Bayar PPh UMKM, Tambah Mitra Pemprov Garap Pajak DaerahBukalapak Siapkan Fitur Bayar PPh UMKM, Tambah Mitra Pemprov Garap Pajak DaerahSelasa 2 Jul 2019 09:47Ridha Anantidibaca 588 kaliSemua Kategori

Bukalapak kini telah bekerja sama dengan tiga pemerintah provinsi untuk menyediakan kanal pembayaran pajak di platform aplikasi dan situs web. Dalam waktu dekat, perusahaan e-commerce yang didirikan oleh Achmad Zaky tersebut akan meluncurkan fitur pembayaran pajak UMKM secara nasional.selengkapnya

 27 Sektor Industri Nikmati Fasilitas BMDTP27 Sektor Industri Nikmati Fasilitas BMDTPSenin 21 Mei 2018 10:53Ridha Anantidibaca 948 kaliSemua Kategori

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 tahun 2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018 pada Februari lalu. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat 27 sektor industri yang diberikan fasilitas BMDTP, termasuk empat sektor baru yaitu industri pembuatan lead ingot, telepon seluler, kacamata, dan kacang almond.selengkapnya

 Kabar Baik Warga DKI! Nunggak PBB Sejak 2012 Dendanya Bisa DihapusKabar Baik Warga DKI! Nunggak PBB Sejak 2012 Dendanya Bisa DihapusJumat 21 Des 2018 14:31Ridha Anantidibaca 355 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi keringanan kepada masyarakat melalui program penghapusan sanksi administrasi untuk pajak kendaraan bermotor (PKB). Sehingga, masyarakat yang menunggak pajak tak perlu membayar sanksinya ketika mengikuti program tersebut.selengkapnya

 Yusran: Wacana Penghapusan Pajak Barang Mewah Tidak PopulisYusran: Wacana Penghapusan Pajak Barang Mewah Tidak PopulisSenin 10 Des 2018 14:28Ridha Anantidibaca 295 kaliSemua Kategori

Wacana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Bidang Kemaritiman menghapus Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) seperti apartemen, pesawat, kapal pesiar dan yacth dinilai tidak populis.selengkapnya

 Insentif Libur Bayar Pajak Berlaku untuk 18 Industri IniInsentif Libur Bayar Pajak Berlaku untuk 18 Industri IniSenin 3 Des 2018 09:29Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan terkait pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau tax holiday. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2018 telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 26 November 2018.selengkapnya

 Investasi Baru di 18 Bidang Industri ini Dapat Fasilitas Tax HolidayInvestasi Baru di 18 Bidang Industri ini Dapat Fasilitas Tax HolidayJumat 30 Nov 2018 09:54Ridha Anantidibaca 782 kaliSemua Kategori

Aturan baru terkait perluasan cakupan industri penerima pembebasan pajak penghasilan badan 100 persen atau tax holiday telah resmi di teken pemerintah. Aturan itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2018 yang merevisi PMK 35/ 2018.selengkapnya

 BPKB `Online` Berlaku 13 November 2017BPKB `Online` Berlaku 13 November 2017Senin 13 Nov 2017 15:12Ajeng Widyadibaca 712 kaliSemua Kategori

Satu lagi mekanisme baru berbasis teknologi dari kepolisian, yaitu layanan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) online. Ternyata tidak lama lagi sistem itu sudah siap digunakan.selengkapnya

 Bank DKI Serap Rp3,68 Triliun dari Pembayaran Pajak Bumi dan BangunanBank DKI Serap Rp3,68 Triliun dari Pembayaran Pajak Bumi dan BangunanSenin 1 Okt 2018 09:33Ridha Anantidibaca 567 kaliSemua Kategori

Bank DKI mencatat telah menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2/PBB) senilai Rp3,68 triliun hingga pertengahan September 2018.selengkapnya

 Pajak Mobil Baru Diusulkan Nol Persen, Produsen Motor Bilang BeginiPajak Mobil Baru Diusulkan Nol Persen, Produsen Motor Bilang BeginiRabu 23 Sep 2020 15:01Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kinerja industri otomotif pada semester pertama 2020 terbilang melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini terjadi, karena dampak COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020.selengkapnya

 Lippo Sambut Positif Insentif Pajak Hunian MewahLippo Sambut Positif Insentif Pajak Hunian MewahJumat 21 Jun 2019 13:57Ridha Anantidibaca 525 kaliSemua Kategori

CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady menyambut baik insentif pajak yang dikenakan untuk penjualan barang mewah termasuk hunian. Menurut John, insentif tersebut bisa berdampak positif untuk industri properti.selengkapnya

 Hunian di Bawah Rp 30 Miliar tak Kena Pajak Barang MewahHunian di Bawah Rp 30 Miliar tak Kena Pajak Barang MewahJumat 21 Jun 2019 13:18Ridha Anantidibaca 877 kaliSemua Kategori

Pemerintah menaikkan batasan nilai nilai hunian yang tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).selengkapnya

 DKI Bidik Pendapatan Pajak Rp44,18 Triliun, Petugas Akan Door to DoorDKI Bidik Pendapatan Pajak Rp44,18 Triliun, Petugas Akan Door to DoorKamis 24 Jan 2019 14:34Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan perolehan pajak tahun ini sebesar Rp44,18 triliun atau naik sebesar Rp6 triliun dari tahun 2018 lalu. Untuk mencapai target itu akan dilakukan penagihan secara door to door.selengkapnya

 Bank Banten Permudah Layanan Wajib PajakBank Banten Permudah Layanan Wajib PajakRabu 19 Des 2018 10:01Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. baru saja melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Banten guna mempermudah layanan dan transaksi masyarakat.selengkapnya

 Aturan Tax Holiday Terbit, 18 Bidang Usaha `Libur` Bayar PajakAturan Tax Holiday Terbit, 18 Bidang Usaha `Libur` Bayar PajakJumat 30 Nov 2018 09:48Ridha Anantidibaca 563 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi menerbitkan aturan mengenai pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan atau tax holiday. Insentif pajak ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dimaksudkan untuk mendorong peningkatan investasi di Indonesia.selengkapnya

 Tarif Pajak Penerangan Jalan Akan Dinaikan hingga 5 PersenTarif Pajak Penerangan Jalan Akan Dinaikan hingga 5 PersenSelasa 15 Mei 2018 14:05Ridha Anantidibaca 1219 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak hanya mengusulkan kenaikan pajak parkir terhadap pengelola parkir swasta, tetapi juga mengusulkan kenaikan tarif pajak penerangan jalan (PPJ) kepada DPRD DKI.selengkapnya

 Laporlah sebelum Pajak menjemputmuLaporlah sebelum Pajak menjemputmuRabu 22 Nov 2017 15:47Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Batas akhir tahun 2017 yang makin dekat membuat Kementerian Keuangan bergerak cepat menjaring minat wajib pajak (WP) agar mengungkapkan harta tersembunyi secara sukarela. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :