Pemkot Bandung Kaji Pajak Usaha Katering dan PKLPemkot Bandung Kaji Pajak Usaha Katering dan PKLSelasa 9 Jul 2019 13:19Ridha Anantidibaca 553 kaliSemua Kategori

Wali Kota Bandung Oded M Danial mendukung langkah penerapan pajak bagi usaha katering dan pedagang kaki lima (PKL) yang telah menetap. Saat ini rencana tersebut masih dikaji oleh Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung.selengkapnya

 DPR minta pemerintah kaji potensi barang kena cukai lainnyaDPR minta pemerintah kaji potensi barang kena cukai lainnyaKamis 4 Jul 2019 10:02Ridha Anantidibaca 292 kaliSemua Kategori

Pengesahan kebijakan pengenaan cukai pada kantong plastik kembali terganjal di tingkat legislatif. Pasalnya, anggota dewan masih ingin melakukan pendalaman terhadap usulan skema dan rencana kebijakan cukai kantong plastik tersebut lebih lanjut.selengkapnya

 Sri Mulyani Tawarkan Insentif Pajak untuk Investor JepangSri Mulyani Tawarkan Insentif Pajak untuk Investor JepangJumat 28 Jun 2019 09:58Ridha Anantidibaca 877 kaliSemua Kategori

Investasi menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian. Dalam pertemuan bisnis rangkaian KTT G20 di Osaka, Jepang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menawarkan beragam insentif bagi investor Jepang untuk menanamkan modal di Indonesia.selengkapnya

 Sri Mulyani Turunkan Pajak Penghasilan Rumah Mewah Jadi 1%Sri Mulyani Turunkan Pajak Penghasilan Rumah Mewah Jadi 1%Kamis 27 Jun 2019 14:38Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali memangkas pajak properti mewah. Setelah pekan lalu mengubah ketentuan batasan nilai yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), kali ini Kementerian Keuangan menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 hunian mewah.selengkapnya

 Sri Mulyani Bawa Masalah Pajak Google Cs ke KTT ASEAN dan G20Sri Mulyani Bawa Masalah Pajak Google Cs ke KTT ASEAN dan G20Jumat 21 Jun 2019 09:56Ridha Anantidibaca 332 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan membahas isu perpajakan digital atau upaya mengenakan pajak terhadap Google, Facebook, hingga Twitter pada pertemuan tingkat internasional.selengkapnya

 Relaksasi PPnBM Mobil Listrik Jalan di TempatRelaksasi PPnBM Mobil Listrik Jalan di TempatSenin 6 Mei 2019 13:37Ridha Anantidibaca 626 kaliSemua Kategori

Implementasi relaksasi pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mobil listrik belum jelas. Pasalnya, pembahasan rancangan beleid ini masih dalam tahap koordinasi antarkementerian dan lembaga.selengkapnya

 Relaksasi PPnBM Mobil Listrik Regulasinya masih DigodokRelaksasi PPnBM Mobil Listrik Regulasinya masih DigodokSenin 6 Mei 2019 09:34Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Rencana relaksasi pengenaan PPnBM mobil listrik belum bisa dipastikan waktu penerapannya. Pasalnya, pembahasan rancangan beleid ini masih dalam tahap koordinasi antar kementerian dan lembaga.selengkapnya

 YLKI: Pajak Jasa Titip Relevan Asal tak Langgar Hak KonsumenYLKI: Pajak Jasa Titip Relevan Asal tak Langgar Hak KonsumenSenin 6 Mei 2019 09:31Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Proses perjalanan reformasi pajak di Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan perubahan serupa yang dilakukan di negara lain.selengkapnya

 Asosiasi E-Commerce (idEA) sambut positif penarikan aturan pajak e-commerceAsosiasi E-Commerce (idEA) sambut positif penarikan aturan pajak e-commerceSenin 1 Apr 2019 11:00Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung menyambut positif langkah Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang menarik Peraturan Menteri Kuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).selengkapnya

 Produsen Otomotif Diminta Gunakan Keringanan Cukai AustraliaProdusen Otomotif Diminta Gunakan Keringanan Cukai AustraliaRabu 27 Mar 2019 15:29Ridha Anantidibaca 432 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berharap produsen otomotif di Indonesia memanfaatkan kerja sama Australia-Indonesia.selengkapnya

 Finalisasi Pajak Barang Mewah Masih Berproses di KemenkeuFinalisasi Pajak Barang Mewah Masih Berproses di KemenkeuRabu 27 Mar 2019 14:11Ridha Anantidibaca 359 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartato menargetkan hasil ratifikasi tentang pemberian insentif pajak penjualan nilai barang mewah (PPnBM) diharapkan selesai akhir tahun ini. Saat ini, pihaknya masih menunggu proses drafting PPnBM yang sedang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Aturan Baru PPnBM dan Super Deductible Tax Akan Dirilis BersamaanAturan Baru PPnBM dan Super Deductible Tax Akan Dirilis BersamaanKamis 21 Mar 2019 10:18Ridha Anantidibaca 477 kaliSemua Kategori

Beleid terkait dengan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) disebutkan bakal rilis bersamaan dengan aturan insentif super deductible tax.selengkapnya

 Percepat Bangun Ekosistem, Bea Cukai Bisa Tangani E-LogisticsPercepat Bangun Ekosistem, Bea Cukai Bisa Tangani E-LogisticsJumat 15 Mar 2019 10:36Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menunjuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai alternatif instansi pengelola platform e-Logistics.selengkapnya

 Pajak Mobil Listrik Bisa 0%Pajak Mobil Listrik Bisa 0%Selasa 12 Mar 2019 14:49Ridha Anantidibaca 370 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan perubahan skema Pajak Penjualan atas Barang Bewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor roda empat. Ada beberapa hal yang menjadi pokok perubahan.selengkapnya

 Kemenkeu Relaksasi Pajak Kendaraan: Ini Komentar Pelaku UsahaKemenkeu Relaksasi Pajak Kendaraan: Ini Komentar Pelaku UsahaSelasa 12 Mar 2019 10:47Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Langkah Kementerian Keuangan merelaksasi tarif pajak kendaraan disambut baik oleh pelaku usaha otomotif nasional. Usalan Kemenkeu untuk menerapkan tarif berdasarkan kapasitas mesin (cc) dan emisi CO2 dinilai sejalan dengan tren global.selengkapnya

 Prancis Berani `Palak` Raksasa Internet dengan Pajak DigitalPrancis Berani `Palak` Raksasa Internet dengan Pajak DigitalSenin 11 Mar 2019 13:30Ridha Anantidibaca 457 kaliSemua Kategori

Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis, Bruno Le Maire, telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pajak Digital ke kabinet. Menurut rancangan tersebut, pemerintah Perancis telah mengenakan pajak digital pada lebih dari 30 raksasa Internet global seperti Google, Amazon, dan Facebook sejak 1 Januari 2019.selengkapnya

 Prancis Berani `Palak` Raksasa Internet dengan Pajak DigitalPrancis Berani `Palak` Raksasa Internet dengan Pajak DigitalJumat 8 Mar 2019 14:41Ridha Anantidibaca 21 kaliSemua Kategori

Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis, Bruno Le Maire, telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pajak Digital ke kabinet. Menurut rancangan tersebut, pemerintah Perancis telah mengenakan pajak digital pada lebih dari 30 raksasa Internet global seperti Google, Amazon, dan Facebook sejak 1 Januari 2019.selengkapnya

 Sri Mulyani ke Pegawai Kemenkeu: Manusia Kalah dengan RobotSri Mulyani ke Pegawai Kemenkeu: Manusia Kalah dengan RobotRabu 13 Feb 2019 13:50Ridha Anantidibaca 463 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa ada beberapa macam jenis pekerjaan konvensional bisa digantikan oleh robot. Hal itu juga menjadi tantangan bagi para birokrat.selengkapnya

 Larangan Penggunaan Kantong Plastik Bisa Gerus Penerimaan PajakLarangan Penggunaan Kantong Plastik Bisa Gerus Penerimaan PajakSenin 4 Feb 2019 08:57Ridha Anantidibaca 638 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong dan produk plastik, sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Insentif Larangan Plastik Bisa Menggerus Penerimaan PajakInsentif Larangan Plastik Bisa Menggerus Penerimaan PajakKamis 31 Jan 2019 15:21Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong dan produk plastik, sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :