Tempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena ProtesTempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena ProtesRabu 22 Feb 2017 13:14Ajeng Widyadibaca 5846 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada hari ini, Rabu 22 Februari 2017, kembali menggelar dialog perpajakan dengan para tokoh masyarakat. Kali ini, peserta dialog merupakan para pemuka agama Budha, Hindu, dan Konghucu.selengkapnya

 Pajak Progresif untuk Tanah Menganggur Sulit DiterapkanPajak Progresif untuk Tanah Menganggur Sulit DiterapkanKamis 9 Feb 2017 15:50Ajeng Widyadibaca 857 kaliSemua Kategori

Untuk memperkecil ketimpangan ekonomi, Pemerintah memiliki tiga program utama, salah satunya adalah kebijakan pemerataan berbasis tanah. Lewat program ini, pemerintah akan membatasi gerak para spekulan tanah.selengkapnya

 Freeport Nunggak Pajak Air di Papua Senilai Rp3,4 TriliunFreeport Nunggak Pajak Air di Papua Senilai Rp3,4 TriliunJumat 27 Jan 2017 15:03Ajeng Widyadibaca 1188 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Papua mendesak PT Freeport Indonesia membayarkan pajak kepada pemerintah daerah. Pajak itu adalah tunggakan pajak air yang digunakan perusahaan asing tersebut dari sungai Aghawagon dan Otomona, terhitung pada rentang tahun 2011 hingga pertengahan 2015.selengkapnya

 Jangan Palsukan Faktur Pajak, Sanksi Berat MenantiJangan Palsukan Faktur Pajak, Sanksi Berat MenantiKamis 26 Jan 2017 13:23Ajeng Widyadibaca 1330 kaliSemua Kategori

Penyidik Direktorat Jenderal Pajak menyerahkan pelaku tindak pidana di bidang perpajakan atas nama Amie Hamid, yang kali ini didakwa dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang.selengkapnya

 Bertemu Para CEO, Trump Janji Pangkas PajakBertemu Para CEO, Trump Janji Pangkas PajakSelasa 24 Jan 2017 12:21Ajeng Widyadibaca 783 kaliSemua Kategori

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat langkah besar pada awal pemerintahannya.selengkapnya

 Tuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalTuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalSenin 23 Jan 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 1289 kaliSemua Kategori

Kini kita berada pada era transparansi sektor pajak. Transparansi pajak pada hakikatnya mencakup tiga dimensi (Owens, 2013). Pertama, akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Kedua, terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).selengkapnya

 Periode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak PeroranganPeriode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak PeroranganRabu 18 Jan 2017 10:09Ajeng Widyadibaca 897 kaliSemua Kategori

Periode III tax amnesty akan berakhir 31 Maret 2017 mendatang. Direktorat Jendral Pajak akan memfokuskan periode terakhir ini untuk menggenjot keterlibatan UMKM dan menyasar pada para Wajib Pajak Perorangan dengan bekerja sama dengan perbankan.selengkapnya

 Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017Rabu 7 Des 2016 10:09Ajeng Widyadibaca 1170 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi salah satu prioritas yang akan diselesaikan oleh pemerintah dengan DPR pada 2017.selengkapnya

 Tekan Korupsi, Menkeu Janjikan Pembenahan Sistem dan SDM PerpajakanTekan Korupsi, Menkeu Janjikan Pembenahan Sistem dan SDM PerpajakanSelasa 29 Nov 2016 09:45Ajeng Widyadibaca 627 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjanjikan pembenahan dalam sistem maupun sumber daya manusia terkait sektor perpajakan, seperti pajak dan bea cukai, agar perilaku korupsi makin berkurang.selengkapnya

 Menkeu janjikan pembenahan sistem dan SDM perpajakanMenkeu janjikan pembenahan sistem dan SDM perpajakanSelasa 29 Nov 2016 09:37Ajeng Widyadibaca 570 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjanjikan pembenahan dalam sistem maupun sumber daya manusia terkait sektor perpajakan, seperti pajak dan bea cukai, agar perilaku korupsi makin berkurang.selengkapnya

 Sri Mulyani: Saya akan kejar ke mana pun Anda sembunyikan asetSri Mulyani: Saya akan kejar ke mana pun Anda sembunyikan asetSenin 31 Okt 2016 15:27Administratordibaca 899 kaliSemua Kategori

Dalam wawancara eksklusif dengan BBC, Menkeu Sri Mulyani menegaskan untuk memburu mereka yang mencoba menghindari pajak dan menyembunyikan kekayaan.selengkapnya

 Pajak Penghasilan Buruh Tekstil Dipotong 50 PersenPajak Penghasilan Buruh Tekstil Dipotong 50 PersenSenin 31 Okt 2016 11:52Administratordibaca 1153 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan diskon sebesar 50 persen atas Pajak Penghasilan (PPh) pekerja industri tekstil, produk tekstil, dan alas kaki. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu yang diteken Presiden Jokowi pada 17 Oktober tahun ini.selengkapnya

 Diskon Pajak Industri Alas Kaki dan Tekstil, Ini SyaratnyaDiskon Pajak Industri Alas Kaki dan Tekstil, Ini SyaratnyaKamis 27 Okt 2016 07:02Administratordibaca 1419 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo pada 17 Oktober 2016, telah menandatangai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu. Satu lagi fasilitas pajak yang diberikan pemerintah kepada pebisnis untuk mendorong perekonomian.selengkapnya

 Toko Ritel Harus Terkoneksi dengan Sistem Ditjen PajakToko Ritel Harus Terkoneksi dengan Sistem Ditjen PajakSelasa 25 Okt 2016 08:53Administratordibaca 757 kaliSemua Kategori

Guna meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak pemerintah melakukan berbagai upaya, termasuk dengan meluncurkan program pengampunan pajak alias tax amnesty. Namun, langkah-langkah tersebut dinilai belum cukup menambah pemasukan kas negara.selengkapnya

 Facebook Indonesia: Kami Bayar Pajak di Negara Mana pun di DuniaFacebook Indonesia: Kami Bayar Pajak di Negara Mana pun di DuniaKamis 20 Okt 2016 22:12Administratordibaca 1847 kaliSemua Kategori

Masih ingat dengan kasus perpajakan antara Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI dengan Google Indonesia. Meski belum tuntas dan jelas, kasus ini pun 'menyeret' pelaku over the top (OTT) global lain yang hadir di Indonesia, yakni Facebook Indonesia.selengkapnya

 UKM Tidak Hanya Butuh PengampunanUKM Tidak Hanya Butuh PengampunanSelasa 18 Okt 2016 11:38Ajeng Widyadibaca 788 kaliSemua Kategori

“Karena menghitungnya dari sales jadi membayar 1% ke kantor pajak itu berat. Apalagi margin kami tidak terlalu besar.”selengkapnya

 Jokowi: Aturan Pajak Bangun Kepercayaan MasyarakatJokowi: Aturan Pajak Bangun Kepercayaan MasyarakatJumat 14 Okt 2016 15:06Ajeng Widyadibaca 695 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah bertujuan membangun kepercayaan masyarakat melalui sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan seperti amnesti pajak maupun perbaikan dalam undang-undang yang mengatur PPh dan PPN.selengkapnya

 Dukungan pada Pengampunan PajakDukungan pada Pengampunan PajakSelasa 11 Okt 2016 14:17Admindibaca 749 kaliSemua Kategori

Dukungan pada Pengampunan Pajak Meskipun tak banyak tahu tentang pengampunan pajak, warga mendukung program ini. Mereka paham kebijakan ini diadakan demi tujuan positif.Sosialisasi yang meluas tentang prosedur dan ketentuan kebijakan oleh personel Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kepada masyarakat akan meningkatkan pemahaman masyarakat.selengkapnya

 TOP BISNIS: Pesan World Bank soal Tax Amnesty hingga Permintaan Dirjen PajakTOP BISNIS: Pesan World Bank soal Tax Amnesty hingga Permintaan Dirjen PajakKamis 6 Okt 2016 11:00Admindibaca 732 kaliSemua Kategori

Bank Dunia mengingatkan kepada Indonesia agar tak berpuas diri dengan capaian tax amnesty. Penyebabnya, terdapat beberapa sektor yang harus diperhatikan. Utamanya adalah ancaman 'hot money' dari derasnya dana WNI di luar negeri yang masuk ke Indonesia.selengkapnya

 Tax Amnesty Tahap I, Kanwil DJP Kalbar: Belum Semua Masyarakat TahuTax Amnesty Tahap I, Kanwil DJP Kalbar: Belum Semua Masyarakat TahuRabu 5 Okt 2016 09:16Administratordibaca 719 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menutup periode pertama tarif tebusan 2% dari Kalimantan Barat sebesar Rp463,01 miliar dari total harta dan aset yang dilaporkan Wajib Pajak pribadi atau badan usaha sebesar Rp23,22 triliun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :