Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ade Komarudin, menilai realisasi RUU pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan jalan satu-satunya bagi penyehatan perekonomian nasional. Meski tidak sepenuhnya, kebijakan ini juga berkaitan dengan APBN-P 2016. "Saya jujur saja kalau tax amnesty nggak masuk, saya pesimis tentang perekonomian kita. Kalau tax amnesty nggak sukses di UU atau pun aplikasinya,selengkapnya

Pengurangan beban pajak terhadap perusahaan perikanan dinilai bukanlah merupakan solusi terhadap ketergantungan impor, tetapi yang paling penting adalah pembenahan terhadap sistem dan mekanisme logistik di berbagai daerah. "Saya kira (pengurangan beban pajak) itu masalah lain. Inti persoalannya kapal-kapal penangkap ikan di dalam negeri harus dioptimalkan," kata Ketua Umum Gabungan Pengusahaselengkapnya

Beberapa bank mengaku rugi lantaran adanya aturan Kementerian Keuangan yang mewajibkan penerbit kartu kredit dan bank melaporkan data dan transaksi setiap bulan. Pasalnya, akibat aturan tersebut banyak nasabah yang menutup akun kartu kreditnya. Ditutupnya beberapa kartu kredit juga terjadi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Direktur Konsumer Sis Apik Wijayanto menyebut, sepanjangselengkapnya

CEO AirAsia Tony Fernandes mengatakan telah bertemu dengan Menteri Keuangan RI Bambang Brojonegoro untuk membicarakan kemungkinan pengurangan pajak untuk industri penerbangan. Menurut Tony, pengurangan pajak menjadi salah satu kunci agar industri aviasi di Indonesia lebih menarik dan dilirik investor.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada Juni ini terkait kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta setiap bulan. Kebijakan ini akan berlaku surut mulai Januari 2016.selengkapnya

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, mengutarakan harapannya agar kebijakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak dapat segera diselesaikan untuk menambah dana masuk ke dalam negeri. "Saya inginnya tax amnesty (pengampunan pajak) diselesaikan minggu depan dan mulai berlaku per 1 Juli besok," kata Sofjan Wanandi di Jakarta, Rabu.selengkapnya

Pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari semula Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan. Kebijakan ini berlaku mulai Juni 2016 dengan tujuan mendorong sisi konsumsi masyarakat. Pemerintah berharap kelompok masyarakat dengan rentang penghasilan Rp 4,5 juta per bulan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memproyeksikan kebijakan pengampunan pajak yang gagal dilaksanakan bisa membuat pemerintah harus melakukan penghematan belanja kementerian lembaga hingga mencapai kurang lebih Rp250 triliun. "Kalau tidak ada tax amnesty, pemotongan belanja bisa Rp250 triliun dan bisa berpengaruh ke ke pertumbuhan ekonomi secara langsung," kata Bambang saat melakukan rapatselengkapnya

Terkatung-katungnnya pembahasan Kebijakan Pengampunan Pajak atau tax amnesty di parlemen, menuai spekulasi banyak pihak. Sebab, banyak pihak-pihak terkait khususnya wajib pajak (WP) yang saat ini menanti apakah kemurahan hati pemerintah itu akan disepakati DPR. Publik gundah karena pembahasannya di DPR tak seperti yang dijanjikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoroselengkapnya

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Hestu Yoga Saksama mengimbau pelaku usaha di bidang penjualan langsung melalui Multi Level Marketing (MLM) bisa menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Menurutnya, perusahaan di bidang MLM perkembangannya cukup pesat di Indonesia, baik dari sisi omzet maupun industri.selengkapnya

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyarankan agar pengawasan transaksi kartu kredit oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebaiknya menunggu pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). "Kami setuju dengan surat edaran Dirjen Pajak tetapi pemberlakuannya menunggu 'tax amnesty' dahulu.selengkapnya

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyarankan agar pengawasan transaksi kartu kredit oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebaiknya menunggu pemberlakuan UU Pengampunan Pajak. "Kami setuju dengan surat edaran Dirjen Pajak tetapi pemberlakuannya menunggu pengampunan pajak dahulu. Artinya ini akan memberi kesempatan masyarakat melakukan keterbukaan sukarela denganselengkapnya

Pengamat Ekonomi Anthony Budiawan mengatakan, RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) yang digodok DPR berpotensi memicu kesenjangan sosial makin tinggi. Alasan Anthony, aturan pengampunan pajak ini hanya memanjakan kelompok tajir fulus alias kaya saja. Padahal, mereka adalah pengemplang pajak yang justru merugikan negara. "Jelas sekali, tax amnesty ini hanya dinikmati orang kaya dan super kayaselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor‎ Wilayah DJP Jakarta Timur mengapresiasi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Wiranto karena menjadi pembayar pajak terbesar. ‎Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Harta Indra Tarigan menjelaskan, penerimaan pajak di Jakarta Timur pada tahun kemarin sebesar Rp 17,35 triliun.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor‎ Wilayah DJP Jakarta Timur mengapresiasi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Wiranto. Apresiasi itu karena menjadi pembayar pajak terbesar. ‎Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Harta Indra Tarigan menjelaskan, penerimaan pajak di Jakarta Timur pada tahun kemarin sebesar Rp17,35 triliun. Untuk 2016 hingga akhir pekan kemarin sudah mencapai Rpselengkapnya

Terkait pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), pengamat perpajakan Darussalam mengingatkan, tarif tebusan antara deklarasi aset dan repatriasi modal, harus ada pembedaan yang signifikan. "Jadi yang memasukkan datanya atau yang melakukan repatriasi modal itu lebih rendah tebusannya daripada yang hanya sekadar deklarasi," kata Darussalam melalui rilis kepada media di Jakartaselengkapnya

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2015 melalui e-Filling menembus target 7 juta pengguna. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berpesan agar kepatuhan membayar pajak dan melaporkannya bisa disebarkan semua orang. Bambang mengapresiasi wajib pajak yang telah patuh membayar pajak. Diharapkan ke depan, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya menyetor pajakselengkapnya

Kanwil Dirjen Pajak DJP Jawa Tengah II bersama dengan KPP Pratama Solo melakukan eksekusi penyanderaan (gijzeling) penunggak pajak, Jumat (27/5). Penunggak pajak berinisial SDH (69), seorang pengusaha, terpaksa disandera lantaran menunggak pajak sebesar Rp 43,03 miliar. “Apabila penunggak pajak ini bisa melunasi dalam jangka waktu 2 bulan, sesuai dengan undang-undang No 19 tahun 1997selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II – melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surakarta – mengeksekusi penyanderaan kepada seorang penunggak pajak berinisial SDH. Pengusaha distributor bahan kebutuhan pokok yang berusia 69 tahun itu ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1A Surakarta karena menunggak pajak senilai Rp43,03 miliar.selengkapnya

Berbagai kalangan menilai repatriasi modal menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan pengampunan pajak, karena untuk membiayai pembangunan nasional dan memperbesar basis data pajak baru. Oleh karena itu, RUU tax amnesty harus dapat mendorong pemilik dana tidak hanya mendeklarasikan aset yang belum dilaporkan, tapi juga merepatriasi dananya ke Tanah Air.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya