Revisi Aturan PPN Refund Ditargetkan Rampung Tahun IniRevisi Aturan PPN Refund Ditargetkan Rampung Tahun IniRabu 20 Feb 2019 13:33Ridha Anantidibaca 325 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, revisi regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 76 Tahun 2010 mengenai pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT refund) untuk turis sudah dalam tahap pembahasan. Pemerintah menargetkan, perubahan regulasi dapat rampung pada 2019.selengkapnya

 Bea Cukai Terbitkan Layanan Ekspor-Impor Berbasis ElektronikBea Cukai Terbitkan Layanan Ekspor-Impor Berbasis ElektronikSelasa 19 Feb 2019 15:11Ridha Anantidibaca 765 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menerbitkan layanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) berbasis elektronik atau e-KITE untuk memberikan kemudahan dalam pemanfaatan fasilitas kepabeanan ini.selengkapnya

 Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Inkindo Gelar SosialisasiTingkatkan Kepatuhan Pajak, Inkindo Gelar SosialisasiJumat 15 Feb 2019 11:08Ridha Anantidibaca 1058 kaliSemua Kategori

Guna meningkatkan pemahaman para wajib pajak, DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) DKI Jakarta melakukan sosialisasi dan pelatihan perpajakan bagi anggotanya. Diharapkan dengan sosialisasi ini, tingkat kepatuhan anggota Inkindo makin tinggi. Di samping meminimalisir kesalahan administrasi saat pengisian pajak.selengkapnya

 DJP Belum Hitung Potensi Aset Kasus Pajak yang Lari ke SwissDJP Belum Hitung Potensi Aset Kasus Pajak yang Lari ke SwissJumat 8 Feb 2019 11:59Ridha Anantidibaca 679 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengaku belum memiliki hitungan pasti terkait potensi aset wajib pajak Indonesia atas kasus tindak pidana perpajakan dan pencucian uang yang dilarikan ke Swiss. Padahal, kedua negara sudah menandatangani perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance/MLA).selengkapnya

 Perjanjian MLA dengan Swiss akan bantu Ditjen Pajak menyidik tindak pidana pajakPerjanjian MLA dengan Swiss akan bantu Ditjen Pajak menyidik tindak pidana pajakKamis 7 Feb 2019 10:51Ridha Anantidibaca 1016 kaliSemua Kategori

Indonesia telah resmi menandatangani perjanjian mutual legal assistance (MLA) dengan Swiss, Senin (4/2) lalu. Tujuan utama perjanjian MLA tersebut, di antaranya, memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud). Perjanjian ini akan membantu Direktorat Jenderal Pajak menyidik kasus tindak pidana pajak.selengkapnya

 Indonesia dan Swiss teken kerjasama MLA, bidik kejahatan pajak dan korupsiIndonesia dan Swiss teken kerjasama MLA, bidik kejahatan pajak dan korupsiRabu 6 Feb 2019 09:05Ridha Anantidibaca 605 kaliSemua Kategori

Pemerintah Republik Indonesia (RI) via Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly meneken perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance (MLA) antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss di Bernerhof Bern, Senin (4/2).selengkapnya

 Sri Mulyani Pede Dana Tax Amnesty Tak akan Kabur ke Luar NegeriSri Mulyani Pede Dana Tax Amnesty Tak akan Kabur ke Luar NegeriSelasa 29 Jan 2019 15:50Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati percaya diri (pede) dana repatriasi tax amnesty yang jangka waktu penyimpanannya habis di tahun ini tak akan berbalik ke luar negeri.selengkapnya

 Warga Jabar Bisa Bayar Pajak Motor di Samsat J`bretWarga Jabar Bisa Bayar Pajak Motor di Samsat J`bretSelasa 29 Jan 2019 14:05Ridha Anantidibaca 566 kaliSemua Kategori

Pemprov Jabar meluncurkan Layanan Samsat J’bret (Samsat Jawa Barat Ngabret) di Halaman Gedung Sate, Senin (28/1). Menurut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, Pemprov Jabar merilis sebuah inovasi. Sebab, masyarakat Jabar jumlahnya ada 45 juta yang selalu bergerak dengan kendaraan bermotor.selengkapnya

 Pemprov DKI Targetkan Pajak Naik Rp6 Triliun pada 2019Pemprov DKI Targetkan Pajak Naik Rp6 Triliun pada 2019Senin 28 Jan 2019 11:19Ridha Anantidibaca 573 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta menargetkan kenaikan pajak sebesar Rp6 triliun atau mencapai Rp44,18 triliun pada 2019. Pajak tahun sebelumnya diketahui senilai Rp38,12 triliun. Upaya mencapai target tersebut melalui revisi lima rancangan peraturan daerah (raperda) yang terkait pajak.selengkapnya

 Gaikindo Harap Pajak Sedan Bisa Setara Pajak MPVGaikindo Harap Pajak Sedan Bisa Setara Pajak MPVSenin 28 Jan 2019 09:53Ridha Anantidibaca 584 kaliSemua Kategori

Pemerintah RI melalui Kementerian Perindustrian mengusulkan harmonisasi tarif pajak kendaraan untuk sedan dan kendaraan listrik.selengkapnya

 Bertemu Wapres, Sri Mulyani Lapor soal Penerimaan PajakBertemu Wapres, Sri Mulyani Lapor soal Penerimaan PajakJumat 25 Jan 2019 14:28Ridha Anantidibaca 487 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerimaan pajak mengalami pertumbuhan cukup tinggi sepanjang 2018, terutama dari sektor manufaktur, perdagangan, dan pertambangan.selengkapnya

 Sri Mulyani Genjot Konsumsi dan Investasi Dongrak Ekonomi 2019Sri Mulyani Genjot Konsumsi dan Investasi Dongrak Ekonomi 2019Jumat 25 Jan 2019 13:21Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Perekonomian nasional tahun 2019 masih dihantui ketidakpastian global yang berasal dari kenaikan suku bunga The Fed, perang dagang AS-China, dan yang baru lagi adalah pelemahan perekonomian dunia.selengkapnya

 Pebisnis Properti Tagih Janji Insentif PajakPebisnis Properti Tagih Janji Insentif PajakJumat 25 Jan 2019 13:07Ridha Anantidibaca 548 kaliSemua Kategori

Pebisnis properti menanti realisasi insentif pajak yang sudah dijanjikan pemerintah. Pelonggaran pajak diharapkan bisa menggelitik pertumbuhan pasar yang sedang melambat.selengkapnya

 Sri Mulyani: Pengelolaan Utang tidak Ugal-ugalanSri Mulyani: Pengelolaan Utang tidak Ugal-ugalanKamis 24 Jan 2019 11:46Ridha Anantidibaca 589 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pengelolaan utang Indonesia tidak dilakukan secara ugal-ugalan, melainkan dengan hati-hati dan transparan. Pernyataan Sri Mulyani ini menanggapi angka utang pemerintah pusat yang terus membengkak ke angka Rp 4.418,3 triliun per Desember 2018.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Meleset, Hanya Mencapai Rp1.315 TriliunPenerimaan Pajak Meleset, Hanya Mencapai Rp1.315 TriliunRabu 23 Jan 2019 14:46Ridha Anantidibaca 340 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp1.315,93 triliun. Jumlah ini meleset atau hanya tercapai 92,41% dari target yang ditetapkan ABPN 2018 sebesar Rp1.424 triliun.selengkapnya

 Spanyol siapkan pajak baru untuk jerat Google dan FacebookSpanyol siapkan pajak baru untuk jerat Google dan FacebookSenin 21 Jan 2019 09:29Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Pemerintah Spanyol menyetujui rancangan undang-undang yang mengatur pemberlakukan pajak sebesar 3% dari total pendapatan perusahaan internet dan teknologi raksasa, seperti Amazon, Google, Facebook dan Uber.selengkapnya

 Bank Indonesia Tegaskan Dana Repatriasi Pengampunan Pajak Aman di Dalam NegeriBank Indonesia Tegaskan Dana Repatriasi Pengampunan Pajak Aman di Dalam NegeriJumat 18 Jan 2019 15:03Ridha Anantidibaca 665 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia menegaskan sebagian besar dana repatriasi dari pengampunan pajak telah dibenamkan ke dalam instrumen investasi di dalam negeri.selengkapnya

 Sri Mulyani Guyur Insentif Pajak Buat Kendaraan ListrikSri Mulyani Guyur Insentif Pajak Buat Kendaraan ListrikSelasa 15 Jan 2019 11:02Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan memberikan tarif pajak lebih murah kepada setiap produksi kendaraan bermotor listrik.selengkapnya

 Pengamat: Penerapan Pajak E-Commerce Beri KepastianPengamat: Penerapan Pajak E-Commerce Beri KepastianSenin 14 Jan 2019 14:25Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Aturan penerapan pajak untuk pelaku e-commerce dinilai memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Akan tetapi, perlu sosialisasi lebih gencar sebelum dilakukan.selengkapnya

 Pemerintah Dinilai Punya Momentum Turunkan PPh BadanPemerintah Dinilai Punya Momentum Turunkan PPh BadanKamis 10 Jan 2019 10:33Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, saat ini merupakan momentum tepat untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Meski begitu, dia menyarankan, kebijakan tersebut perlu dilakukan secara bertahap agar tidak membuat kejutan pada pengelolaan fiskal. Saat ini, tarif PPh Badan adalah sebesar 25 persen.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :