Di sela-sela sosialiasai kebijakan pengampunan pajak, tax amnesty, di Semarang, Presiden Joko Widodo sempat melontarkan rencana pemerintah memangkas pajak penghasilan (PPh). Tarif PPh yang saat ini 25 persen bakal diturunkan kurang dari 20 persen.selengkapnya

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI pekan lalu, Kementerian Keuangan (Kemkeu) sempat mencuatkan kembali wacana pengenaan cukai plastik yang terus tertunda.selengkapnya

Pemerintah dan DPR akan mulai membahas pengenaan cukai terhadap kantong plastik. Kabar ini memberi titik terang terkait dengan kepastian pengenaan cukai plastik yang sudah terkatung-katung selama beberapa tahun.selengkapnya

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat menyetujui aturan pengenaan cukai untuk plastik secepatnya.selengkapnya

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meminta kepada anggota DPR mendorong pajak alat berat mulai dapat dikenakan untuk pendapatan daerah.selengkapnya

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Program amnesti pajak yang dicanangkan oleh pemerintah sejak Juli silam rupanya tidak hanya menarik antusias dari kalangan pengusaha. Sejumlah anggota parlemen yang turut menggodog undang-undang itu pun rupanya tertarik untuk mengikuti program tersebut.selengkapnya

Komisi XI DPR RI kembali melanjutkan rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain menanyakan perihal klarifikasi pemangkasan anggaran pada APBNP 2016, Komisi VI DPR RI menanyakan progres kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ketua DPR RI Ade Komaruddin mengatakan aturan mengenai pengampunan pajak akan memberikan dampak yang besar pada perekonomian nasional. Saat mengunjungi kompleks perindustrian di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis, Akom mengatakan bila aturan pengampunan pajak berlangsung secara efektif akan mendorong pendapatan negara.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan DPR telah setuju Indonesia perlu kembali mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). ‎Dengan persetujuan ini diharapkan memperlancar jalan menuju pengesahan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak.selengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak masih berjalan alot di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal, pemerintah berharap beleid itu bisa disahkan akhir bulan ini sehingga potensi penerimaannya bisa diperhitungkan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016. Jika gagal, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengaku sudahselengkapnya

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agus Hermanto mengatakan, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang akan diatur dalam undang undang (UU) tak boleh serta-merta menjadi andalan penerimaan negara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBN Perubahan (APBNP) berikutnya dalam hal penerimaan yang ditargetkan hingga Rp195 triliun.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng meminta pemerintah jangan terlalu mengandalkan kebijakan pengampunan pajak untuk mendorong penerimaan pajak, apabila tidak memiliki sumber data aset para wajib pajak di luar negeri, secara memadai. "Bahaya kalau ekspektasi penerimaan dari tax amnesty tidak terjadi, apakah menteri keuangan mempunyai daftar wajib pajak yang mau masuk ini?," katanyaselengkapnya

Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia Darussalam menyarankan DPR untuk tidak meminta kenaikan tarif tebusan pengampunan pajak, khususnya untuk tarif tebusan repatriasi modal. Kalau tarif terlalu tinggi, Darusaslam khawatir program pengampunan pajak tidak akan laku. Darussalam mengatakan, pengampunan pajak punya tujuan besar membangun ekonomi Indonesia dengan uang-uang yang masukselengkapnya

Ada tiga isu krusial dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak yang saat ini sedang dalam pembahasan oleh panitia kerja (panja). Hal itu disampaikan anggota Komisi XI DPR-RI Ecky Awal Mucharam di Kompleks DPR-RI Senayan Jakarta. Pertama, reformasi perpajakan yang harus dilakukan bersamaan dengan tax amnesty.selengkapnya

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada masa sidang berikutnya 17 Mei mendatang. Dalam rapat kerja di Ruang Komisi XI pada Kamis (28/4) malam, menetapkan panitia kerja dari pihak pemerintah dan DPR. Adapun dari pemerintah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menunjuk Direktur Jenderalselengkapnya

Pemerintah sudah merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, keduanya siap dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).selengkapnya

Pemerintah membidik tiga barang kena cukai (BKC) baru di tahun 2018. Tiga barang itu adalah plastik kresek, minuman berpemanis, dan emisi kendaraan bermotor. Tapi dari ketiganya, pemerintah mengaku memilih plastik kresek dan minuman berpemanis sebagai prioritas.selengkapnya

Pemerintah menargetkan omnibus law perpajakan dapat diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir tahun ini.selengkapnya

Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah menaikkan target penerimaan cukai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya