Singapura telah memberikan jaminan bahwa warga negara Indonesia yang melaporkan asetnya di negara kota itu sebagai bagian dari program amnesti pajak di Indonesia tidak akan dianggap sebagai tindakan mencurigakan, menurut Menteri Keuangan, Jumat (16/9).selengkapnya

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo meminta pemerintah memeriksa dugaan kasus pajak barang mewah (PPnBM) yang melibatkan merk Ford Everest. Prastowo menilai pemerintah kecolongan terhadap hal tersebut.selengkapnya

Kebijakan tax amnesty memunculkan keresahan di masyarakat. Masih ada yang belum mengetahui, wajib pajak seharusnya melaporkan seluruh hartanya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Alhasil, suka tak suka, sekarang mereka dihadapkan pada opsi yang ‘paling menguntungkan, yakni Pengampunan Pajak (tax amnesty).selengkapnya

Kanwil DJP Kaltimra mengimbau agar wajib pajak berhati-hati dalam memilih konsultan pajak untuk menghindari penipuan yang dapat merugikan wajib pajak sendiri. "Ya, memang itu pilihan wajib pajak mau menggunakan jasa konsultan pajak atau langsung konsultasi dengan kami. Tapi kalau mau menggunakan konsultan pajak, langsung minta sertifikatnya. Karena kami tidak bisa mendereksi konsultan yang tidakselengkapnya

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxtation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, wajib pajak butuh kepastian tentang jaminan perpajakan pasca mengikuti program tax amnesty.selengkapnya

Para pengemplang pajak yang belum mendapatkan hasil keputusan hukum tetap, dapat memanfaatkan program tax amnesty. Bahkan dengan mengikuti program itu, kasus hukum yang sedang diprosesnya saat ini bisa dihentikan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya memutuskan untuk menghentikan semua proses pemeriksaan tindak pidana perpajakan untuk menunjang keberhasilan program amnesti pajak atau pengampunan pajak. "Untuk menciptakan kesuksesan 'tax amnesty', kami stop semua pemeriksaan. Saya menegaskan bahwa kami sesuai UU Pengampunan Pajak menutup seluruh pemeriksaan," kata Sri dalam acara sosialisasiselengkapnya

Ketua Yayasan Satu Keadilan Sugeng Teguh Santoso, penggugat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, undang-undang baru tersebut meruntuhkan prinsif Indonesia sebagai negara hukum.selengkapnya

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya menahan Andika Waluyo dalam perkara dugaan korupsi pajak senilai Rp 1,7 miliar yang menjadi jaringan notaris Johanes Limardi, Kamis (21/7).selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas mengingatkan kepada seluruh petugas Direktorat Jendral Pajak agar tidak bermain-main dengan penerapan Undang-Undang Tax Amnesty yang telah disepakati DPR pada Selasa (28/6) lalu. Presiden meminta agar petugas meningkatkan intergritas dan profesionalitas dalam perpajakkan.selengkapnya

Pemerintah masih menaruh harapan besar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rampung dalam bulan ini. Pembahasan di Panitia Kerja Tax Amnesty sudah hampir rampung dan tinggal menyisakan dua poin utama, yaitu mengenai masa berlaku dan besaran tarif tebusan pengampunan tersebut.selengkapnya

Gubernur Tokyo, Jepang berencana mengundurkan diri setelah tersandung kasus korupsi, Rabu (15/6). Media publik NHK melaporkan Yoichi Masuzoe dituduh melakukan penyelewenangan dana pajak dan berlebihan dalam pengeluaran untuk perjalanan bersama keluarga dan karya seni. Masuzoe akan jadi gubernur Tokyo kedua yang mengundurkan diri sejak Tokyo dinobatkan jadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2020.selengkapnya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin mendamaikan perselisihan 11 perusahaan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono meminta sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari PKP2B tidakselengkapnya

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menganggap pemerintah tidak serius dalam mengungkap nama-nama orang Indonesia yang tercantum dalam dokumen Panama Pappers. "Kalau pemerintah tidak menyelidiki, nanti seolah-olah Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak hanya untuk sekelompok orang," kata Yustinusselengkapnya

Usai kasus Panama Papers mencuat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin gencar melakukan pendataan para wajib pajak. Kendati sebelumnya, DJP sudah bertindak cukup keras terhadap para wajib pajak yang “nakal”. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, meminta DJP menindak tegas perusahaan atau wajib pajak kategori penanaman modalselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengatakan butuh waktu sebulan untuk merampungkan proses identifikasi 1.038 orang-orang Indonesia yang muncul di data Panama Papers. Dengan demikian, target penyelesaiannya pada akhir Mei 2016. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi mengatakan, DJP langsung bekerja menelusuri data sebanyak 1.038 WP dalam dokumenselengkapnya

Pro dan kotra terhadap pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) terus bergulir. Menanggapi hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)‎ sebagai lembaga penegak hukum menyatakan tidak dalam posisi menyetujui atau menolak. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, salah satu tujuan kehadiran KPK untuk meningkat kesejahteraan rakyat. Jika upaya pemerintah danselengkapnya

Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memvonis satu tahun penjara dan denda Rp377 juta kepada pengusaha aksesoris dan peralatan komputer Yulianto (36) yang menunggak pajak sebesar Rp4,2 miliar tahun 2010-2011. Pembacaan vonis sidang kasus penunggak pajak tahun 2010 sebesar Rp4,2 milir dipimpin Majelis Hakim PN Pontianak Bonny Sanggah, di Pontianak, Senin sore.selengkapnya

Kasus pembunuhan juru sita pajak di Gunungsitoli dinilai oleh para pengusaha lantaran petugas dari KPP Pratama Sibolga tersebut menagih tidak sebanding dengan aset bahkan omzet mereka. Akibatnya, sejumlah pengusaha ada yang merugi dan bangkrut. Selain itu ada yang memilih menyanggah surat tagihan tersebut.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno meminta Direktorat Jenderal Pajak mengevaluasi standar Operasi Prosedur (SOP) yang dilakukan pegawai pajak ketika melakukan penagihan ke wajib pajak. Menurutnya hal itu dilakukan agar tidak terjadi kembali seperti kasus tewasnya dua pegawai pajak saat melakukan penagihan. Kendati demikian Michael juga menaruh prihatin atas peristiwa yang dialami korban.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya