Tak Transparan, Pajak Freeport Diusut Tim InvestigasiTak Transparan, Pajak Freeport Diusut Tim InvestigasiKamis 22 Sep 2016 06:52Administratordibaca 556 kaliSemua Kategori

Panitia Khusus (Pansus) Freeport DPR Papua (DPRP) menggelar pertemuan dengan PT Freeport Indonesia untuk membahas pembayaran pajak perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) itu kepada pemerintah pusat. Dicurigai pihak Freeport tidak transparan mengenai pembayaran pajak, oleh karenanya kedua belah pihak sepakat membentuk tim kecil untuk melakukan investigasi.selengkapnya

 Permudah layanan kepabeanan, diharapkan implementasi PDE Internet sebelum 2019Permudah layanan kepabeanan, diharapkan implementasi PDE Internet sebelum 2019Rabu 19 Des 2018 14:28Ridha Anantidibaca 879 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi mengharapkan implementasi pertukaran data elektronik (PDE) melalui internet bisa berlaku secara penuh sebelum 1 Januari 2019 di seluruh kantor pelayanan kepabeanan.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Penerapan AEoI tidak berbatas waktuDitjen Pajak: Penerapan AEoI tidak berbatas waktuKamis 13 Sep 2018 15:16Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Program pertukaran data otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) sudah mulai berlangsung. Tujuan dari program AEoI ini adalah mendisiplinkan warga negara dan wajib pajak untuk berkontribusi dalam membayar pajaknya. Program ini dijadwalkan akan menjadi program tahunan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan terus dilakukan tanpa batas waktu.selengkapnya

 Sri Mulyani Mau Bebaskan Pajak Bahan Baku Kertas KoranSri Mulyani Mau Bebaskan Pajak Bahan Baku Kertas KoranSenin 24 Ags 2020 14:29Ridha Anantidibaca 513 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan baku kertas media cetak alias koran. Kebijakan insentif pajak ini sebagai salah upaya bantuan pemerintah terhadap industri di tengah pandemi Corona.selengkapnya

 Freeport Bayar Pajak Air Permukaan ke Papua Rp 1,4 TriliunFreeport Bayar Pajak Air Permukaan ke Papua Rp 1,4 TriliunSenin 2 Mar 2020 13:59Ridha Anantidibaca 553 kaliSemua Kategori

Manajemen PT Freeport Indonesia telah merealisasikan tunggakan pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp 1,4 triliun dengan dua tahap pembayaran. Tahap pertama dibayarkan 50 persen sebesar Rp 700 miliar dan ditambah kewajiban per tahun 15 juta dolar AS atau setara Rp 160 miliar pada Oktober 2019.selengkapnya

 Kejar Penunggak Pajak Mobil Mewah, DPRD DKI: Door to Door TepatKejar Penunggak Pajak Mobil Mewah, DPRD DKI: Door to Door TepatJumat 15 Feb 2019 13:09Ridha Anantidibaca 515 kaliSemua Kategori

Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menganggap cara door to door atau pintu ke pintu untuk mengejar para penunggak pajak sudah tepat. Apalagi, kalau dibarengi dengan pembayaran di tempatselengkapnya

 Lebihi Target, PAD Pajak Surabaya Capai Rp 3,7 TLebihi Target, PAD Pajak Surabaya Capai Rp 3,7 TJumat 28 Des 2018 13:21Ridha Anantidibaca 339 kaliSemua Kategori

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya melaporkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah menjelang akhir tahun telah mencapai target. Pencapaiannya sebesar Rp 3,7 triliun dari target Rp 3,6 triliun atau sebesar 104,80 persen.selengkapnya

 Ridwan Kamil: Bayar Pajak Kendaraan Bisa Lewat Minimarket atau E-CommerceRidwan Kamil: Bayar Pajak Kendaraan Bisa Lewat Minimarket atau E-CommerceRabu 19 Des 2018 10:59Ridha Anantidibaca 457 kaliSemua Kategori

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kembali berinovasi dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor.selengkapnya

 Pemkot Depok Permudah Akses Bayar PajakPemkot Depok Permudah Akses Bayar PajakJumat 27 Jan 2017 15:57Ajeng Widyadibaca 1274 kaliSemua Kategori

Badan Keuangan Daerah (BKD), Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan permudah akses pembayaran pajak demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kemudahan tersebut, diharapkan perolehan pajak dapat lebih baik dari tahun 2016 lalu.selengkapnya

 Persiapan Ditjen Pajak Jelang Akhir Periode II Tax AmnestyPersiapan Ditjen Pajak Jelang Akhir Periode II Tax AmnestySelasa 27 Des 2016 11:01Ajeng Widyadibaca 666 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak atau tax amnesty di periode kedua akan berakhir pada 31 Desember 2016. Direktorat Jenderal Pajak pun mulai melakukan persiapan guna mengantisipasi lonjakan peserta seperti di akhir periode pertama.selengkapnya

 Sri Mulyani: Akan Ada Kesepakatan Angka Utang Pajak GoogleSri Mulyani: Akan Ada Kesepakatan Angka Utang Pajak GoogleJumat 25 Nov 2016 13:26Ajeng Widyadibaca 614 kaliSemua Kategori

Keinginan pemerintah memungut pajak dari Google dan perusahaan digital berbasis Internet (Over the Top/OTT) lainnya, tampaknya akan segera terwujud. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan perakilan Google masih menegosiasikan kesepakatan pembayaran pajak.selengkapnya

 Pengiriman Sistem CEISA di Batam Belum MaksimalPengiriman Sistem CEISA di Batam Belum MaksimalRabu 27 Feb 2019 10:38Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Mantan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Mustofa Widjaja menyoroti kebijakan baru soal pengiriman melalui sistem Customs and Excise Information System and Automation (CEISA) oleh Dirjen Bea dan Cukai untuk pengiriman barang keluar dari Batam. Menurutnya, kebijakan tersebut dalam beberapa waktu terakhir mengakibatkan terjadinya penumpukan barang di tempat pengiriman.selengkapnya

 Hapus Sanksi Administrasi, Ini Syarat Pembayaran Pajak Kendaraan di SamsatHapus Sanksi Administrasi, Ini Syarat Pembayaran Pajak Kendaraan di SamsatJumat 16 Nov 2018 14:29Ridha Anantidibaca 1178 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI menghapus sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB) mulai hari 15 November-15 Desember 2018.selengkapnya

 Ditjen Pajak percepat proses restitusiDitjen Pajak percepat proses restitusiSenin 19 Mar 2018 16:17Ridha Anantidibaca 692 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) berjanji memberikan kemudahan prosedur perpajakan tahun ini. Selain untuk mengejar target penerimaan pajak, kemudahan prosedur perpajakan juga untuk menaikkan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia atau ease of doing business (EODB) di 40 besar dunia.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Reformasi perpajakan terus berjalanDirjen Pajak: Reformasi perpajakan terus berjalanKamis 11 Okt 2018 10:51Ridha Anantidibaca 577 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Robert Pakpahan tegaskan reformasi perpajakan terus berjalan. Terutama, pemanfaatan data dengan teknologi.selengkapnya

 Pertukaran informasi Bea Cukai & Pajak belum siapPertukaran informasi Bea Cukai & Pajak belum siapKamis 17 Nov 2016 10:25Ajeng Widyadibaca 1174 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah untuk menggabungkan data perpajakan dan cukai nampaknya belum bisa teralisasi tahun ini. Seperti diketahui, pemerintah memang akan menyatukan sistem penerimaan yang terkait dengan kegiatan perdagangan internasional.selengkapnya

 Reformasi Birokrasi Menkeu Ani Dapat Cibiran DPRReformasi Birokrasi Menkeu Ani Dapat Cibiran DPRJumat 9 Sep 2016 14:18Administratordibaca 871 kaliSemua Kategori

Saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) memaparkan rencana mereformasi birokrasi, termasuk sistem perpajakan, DPR langsung mencibir.selengkapnya

 Tax Amnesty: Solusi Dilematis bagi DPR RITax Amnesty: Solusi Dilematis bagi DPR RIJumat 13 Mei 2016 20:46Administratordibaca 1228 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI M. Sarmuji berpendapat pengampunan pajak merupakan bagian kecil dari reformasi pajak. Oleh sebab itu, dia mengajurkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak sebaiknya dibarengi dengan perbaikan sistem perpajakan. "Dibarengi dengan perbaikan sistem perpajakan. Kalau bisa dibarengi dengan tax reform, tax amnesty tidak berdiri sendiri, tax amnesty hanya bagianselengkapnya

 Adopsi Teknologi, Pemerintah Permudah Pembayaran PajakAdopsi Teknologi, Pemerintah Permudah Pembayaran PajakKamis 5 Apr 2018 15:29Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak melakukukan berbagai perbaikan di bidang layanan perpajakan. Di antaranya, ada penyederhanaan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kemudahan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), perluasan layanan di luar kantor, serta percepatan pemberian surat keterangan fiskal.selengkapnya

 20 hari penghapusan sanksi pajak, samsat Jakbar himpun Rp 9,18 miliar20 hari penghapusan sanksi pajak, samsat Jakbar himpun Rp 9,18 miliarJumat 7 Des 2018 10:52Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jakarta Barat Elling Hartono mengatakan, wilayahnya telah menerima pembayaran PKB sebesar Rp 9,18 miliar.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :