Terkatung-katungnnya pembahasan Kebijakan Pengampunan Pajak atau tax amnesty di parlemen, menuai spekulasi banyak pihak. Sebab, banyak pihak-pihak terkait khususnya wajib pajak (WP) yang saat ini menanti apakah kemurahan hati pemerintah itu akan disepakati DPR. Publik gundah karena pembahasannya di DPR tak seperti yang dijanjikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoroselengkapnya
Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty belum juga disahkan. Padahal, Tax Amnesty digadang-gadang bisa menarik ribuan triliun dana yang parkir di luar negeri. Sayangnya, masih ada beberapa aturan atau pasal yang masih diperdebatkan. Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, prinsipnya Tax Amnesty dibuat selain sebagai instrumen untuk mendongkrak sisi penerimaan pajak,selengkapnya
Sejumlah pihak meminta agar perdebatan mengenai Tax Amnesty diakhiri sehingga regulasi tersebut bisa disahkan dan terimplementasi sekaligus menjadi tonggak perpajakan di Indonesia. Direktur Ekesekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo,mengatakan bahwa prinsipnya Tax Amnesty dibuat tak hanya sebagai instrumen untuk mendongkrak sisi penerimaan pajak.selengkapnya
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, ‎pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR yang terlalu berlarut-larut membutuhkan peran presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil alih. Pembahasannya sendiri telah masuk bulan Juni 2016 dan tak dapat dipastikan akan selesai di pertengahan Juni 2016 seperti optimisme pemerintah.selengkapnya
Kemenkeu mewajibkan sejumlah bank melaporkan data kartu kredit nasabahnya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbesar basis data pajak, yaitu data transaksi kartu kredit. Namun hingga akhir penyerahan data kartu kredit bulan Mei kemarin, baru 2 bank saja yang melaporkan, dari 23 bank yang dimintai datanya.selengkapnya
Repatriasi modal dinilai menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan pengampunan pajak. Oleh karenanya, RUU tax amnesty harus dapat mendorong pemilik dana tidak hanya mendeklarasikan aset yang belum dilaporkan, tapi juga merepatriasi dananya ke Tanah Air. Hal tersebut disampaikan pengamat pajak dari Universitas Indonesia Darussalam dan Direktur Eksekutif Center for Indonesi Taxation Analysis (CITA)selengkapnya
Seluruh negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Indonesia resah dengan praktik menghindari pajak melalui pelarian keuntungan (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS). Dampaknya, penerimaan pajak kurang maksimal sehingga Negara mengandalkan utang untuk menutup defisit anggaran. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengatakan, isu pajak menjadi pembahasan tingkat dunia lantaran maraknyaselengkapnya
Kalangan pengamat menilai pengampunan pajak (Tax amnesty) menjadi instrumen efektif terjadinya repatriasi modal dan memperkuat basis pajak baru. Karena itu, kebijakan ini harus menjadi pendahuluan sebelum dilakukan penegakan hukum. "Apalagi, database kita belum canggih ya. Ini yang harus diperbaiki ke depannya,†ujar Pengamat Pajak Ronni Bako dalam siaran pers yang diterima VIVA.co.id, Rabuselengkapnya
Di depan sekitar 150 undangan diskusi Ikatan Akuntan Indonesia tentang pengampunan pajak atau tax amnesty, Oesman Sapta Odang buka-bukaan. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu prihatin dengan kondisi saat ini terkait beratnya upaya mendongkrak pendapatan negara. Sebuah informasi sampai ke telinganya. Di tengah lemahnya penerimaan pajak, banyak uang warga Indonesia justru diparkir diselengkapnya
Kalangan pengamat menilai pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi instrumen efektif terjadinya repatriasi modal dan memperkuat basis pajak baru. Karena itu, tax amnesty harus menjadi pendahuluan sebelum dilakukan penegakan hukum. "Apa lagi database kita belum canggih ya. Ini yang harus diperbaiki ke depannya," ujar pengamat pajak, Ronni Bako di Jakarta, Senin (9/5/2016).selengkapnya
Kalangan pengamat menilai pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi instrumen efektif terjadinya repatriasi modal dan memperkuat basis pajak baru. Karena itu, tax amnesty harus menjadi pendahuluan sebelum dilakukan penegakan hukum. "Apa lagi database kita belum canggih ya. Ini yang harus diperbaiki ke depannya," ujar Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan, Ronni Bako di Jakarta, Minggu.selengkapnya
Dalam pengampunan pajak bukan hanya ditujukan untuk orang-orang kaya, pengusaha besar ataupun wajib pajak besar. Guru besar Universitas Indonesia Gunadi mengatakan, sebab, pengampunan pajak bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. "Cakupan pengampunan pajak luas. Bukan satu sektor atau kalangan tertentu, tapi juga seluruh masyarakat," kata Gunadi di Jakarta, Kamis (28/4/2016).selengkapnya
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membebaskan pajak eksplorasi, lantaran harga minyak dunia masih melorot, dan gairah eksplorasi sektor minyak dan gas (migas) juga ikut menurun. Direktur Jenderal Migas ESDM I GN Wiratmaja Puja mengatakan, persentase penurunan kegiatan eksplorasi di sektor migas mencapai 15% hingga 20%.selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk memperluas tax base basis pajak untuk menjaring lebih banyak wajib pajak di Tanah Air. Perintah itu disampaikan Presiden Jokowi terkait pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) yang kini sedang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).selengkapnya
Pemerintah masih menggodok rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak (tax amnesty). Kementerian Keuangan meyakini adanya tax amnesty bisa membantu peningkatan penerimaan pajak. Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri menilai beberapa keunggulan dari tax amnesty. Salah satunya, tax amnesty bisa memperluas basis pajak (tax base) untuk memperbesar penerimaan pajak.selengkapnya
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak meminta agar masyarakat tidak panik dalam menghadapi era keterbukaan informasi mengenai pajak pada 2017 mendatang. Pasalnya, pihaknya tidak akan menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijuasteadi menyatakan, pihaknya sudah bersiap untuk mengusung era keterbukaan informasi pada 2017 mendatang.selengkapnya
Pemeriksaan akan menjadi fokus bagi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengejar penerimaan dan peningkatan basis wajib pajak pada 2016. Tentunya bila kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty batal diberlakukan. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Edi Slamet Irianto menyebutkan jumlah pemeriksa sekarang berjumlah 4.551 orang.selengkapnya
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya
Pemerintah berencana menerapkan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi sebesar 35%. Tarif ini menyasar orang kaya raya atau high wealth individual yang berpenghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun.selengkapnya
Wacana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) diketahui baru menjadi pembahasan internal Kementerian Keuangan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan meminta penjelasan lebih dalam terkait usulan tersebut.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya