CUKAI MINUMAN BERPEMANIS: Pemerintah Sebaiknya Lakukan Studi ElastisitasCUKAI MINUMAN BERPEMANIS: Pemerintah Sebaiknya Lakukan Studi ElastisitasKamis 1 Feb 2018 10:33Ridha Anantidibaca 506 kaliSemua Kategori

Pengamat berpendapat seharusnya pemerintah melakukan studi elastisitas sebelum menetapkan cukai terhadap minuman berpemanis.|selengkapnya

 Pemerintah kaji bebas bea masuk barang e-commerce maksimal U$ 75Pemerintah kaji bebas bea masuk barang e-commerce maksimal U$ 75Kamis 25 Jan 2018 10:18Ridha Anantidibaca 705 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya

 Pemerintah akan Rumuskan Pajak E-CommercePemerintah akan Rumuskan Pajak E-CommerceKamis 28 Des 2017 15:31Ridha Anantidibaca 750 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah akan merumuskan tata cara pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik atau e-commerce. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antara produk dalam negeri dengan produk dari luar negeri yang dijual melalui platform e-commerce.selengkapnya

 Produk China Banjiri E-Commerce, Pemerintah Kaji Aturan PajakProduk China Banjiri E-Commerce, Pemerintah Kaji Aturan PajakKamis 28 Des 2017 10:51Ridha Anantidibaca 668 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah akan mengkaji pengenaan pajak atau bea untuk produk e-commerce impor guna menyamakan level playing field dengan produk dalam negeri.selengkapnya

 Pemerintah tetap pada sistem PPN masukan keluaranPemerintah tetap pada sistem PPN masukan keluaranJumat 22 Des 2017 10:57Ridha Anantidibaca 554 kaliSemua Kategori

Dunia usaha memberi usul agar pemerintah mengganti skema pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak 10% dengan PPN final sebesar 2%-3% guna meringankan beban.selengkapnya

 Pemerintah Bentuk Pokja Khusus `Eksekusi` Perpres e-CommercePemerintah Bentuk Pokja Khusus `Eksekusi` Perpres e-CommerceJumat 8 Des 2017 13:35Ridha Anantidibaca 418 kaliSemua Kategori

Pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk memperkuat pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) Tahun 2017-2019.selengkapnya

 Setoran Pajak Seret, Pemerintah Tetap Pede Defisit APBN AmanSetoran Pajak Seret, Pemerintah Tetap Pede Defisit APBN AmanSelasa 14 Nov 2017 10:04Ajeng Widyadibaca 437 kaliSemua Kategori

Pemerintah yakin defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini bisa dijaga di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun setoran pajak masih seret di sisa dua bulan terakhir.selengkapnya

 Pemerintah Dituntut Kreatif Cari Pos Baru Penerimaan PajakPemerintah Dituntut Kreatif Cari Pos Baru Penerimaan PajakSenin 13 Nov 2017 13:44Ajeng Widyadibaca 472 kaliSemua Kategori

Pemerintah dinilai akan terus mengalami kekurangan penerimaan pajak (shortfall) jika tidak segera melakukan strategi kreatif dalam eksistensifikasi dan intensifikasi pengejaran dana pajak.selengkapnya

 Pemerintah Siasati Risiko Shortfall Pajak Terhadap Anggaran Belanja DaerahPemerintah Siasati Risiko Shortfall Pajak Terhadap Anggaran Belanja DaerahKamis 9 Nov 2017 08:58Ajeng Widyadibaca 431 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai menyiasati implikasi risiko shortfall penerimaan pajak terhadap anggaran belanja daerah. Upaya tersebut dilakukan karena hingga Senin (6/11) kemarin realisasi penerimaan pajak masih Rp869,6 triliun atau 67,7% dari target APBN P 2017 yakni Rp1.283,6 triliun.selengkapnya

 Pemerintah Akan Terapkan Pajak Ekspor Kacang MetePemerintah Akan Terapkan Pajak Ekspor Kacang MeteSenin 28 Nov 2016 11:32Ajeng Widyadibaca 1959 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menerapkan pajak untuk setiap kacang mete yang diekspor. Kebijakan ini akan dilakukan untuk mendorong hilirisasi industri pengolahan kacang mete.selengkapnya

 Pemerintah bentuk tim khusus reformasi pajakPemerintah bentuk tim khusus reformasi pajakSenin 21 Nov 2016 11:45Ajeng Widyadibaca 559 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan meninjau ulang alias review seluruh beleid yang terkait perpajakan. Seperti diketahui, pemerintah memang berencana mengajukan revisi di sejumlah Undang-undang bidang perpajakan.selengkapnya

 Pemerintah Pangkas Pajak Penghasilan Pekerja Tekstil 2,5 PersenPemerintah Pangkas Pajak Penghasilan Pekerja Tekstil 2,5 PersenRabu 26 Okt 2016 16:59Administratordibaca 887 kaliSemua Kategori

Pemerintah memutuskan untuk memberikan kebijakan perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang dibayarkan oleh pemberi kerja yang memenuhi kriteria tertentu, untuk periode waktu tertentu. Tujuannya, untuk meningkatkan daya saing industri dan menyerap lapangan kerja.selengkapnya

 Anggota DPR Apresiasi Pemerintah dalam Amnesti PajakAnggota DPR Apresiasi Pemerintah dalam Amnesti PajakRabu 5 Okt 2016 07:36Administratordibaca 482 kaliSemua Kategori

Anggota DPR Komisi XI asal Dapil Kalbar, Michael Jeno mengapresiasi pencapaian kinerja pemerintah dalam program amnesti pajak yang membanggakan.selengkapnya

 Pemerintah Cari Cara Pungut Pajak dari Bisnis OnlinePemerintah Cari Cara Pungut Pajak dari Bisnis OnlineSenin 26 Sep 2016 15:33Administratordibaca 991 kaliSemua Kategori

Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas mengatakan pemerintah berhak memperoleh penerimaan pajak dari transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) meski saat ini peraturan perpajakan untuk industri tersebut masih dalam proses pembahasan.selengkapnya

 Oesman Sapta: Tax Amnesty Kebijakan Cerdas PemerintahOesman Sapta: Tax Amnesty Kebijakan Cerdas PemerintahJumat 23 Sep 2016 13:59Administratordibaca 823 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta mengatakan bahwa pemberlakuan UU tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty merupakan kebijakan yang cerdas diambil pemerintah.selengkapnya

 Aturan Khusus Jadi Siasat Pemerintah Atasi Tingkah GoogleAturan Khusus Jadi Siasat Pemerintah Atasi Tingkah GoogleKamis 22 Sep 2016 14:05Administratordibaca 837 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafiz Tohir meyatakan mendukung langkah pemerintah melalui bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berencana membuat aturan khusus untuk mempermudah pemungutan pajak pada perusahaan over the top (OTT), seperti Google.selengkapnya

 Pemerintah Tutup Pintu Perpanjangan Periode Pertama Tax AmnestyPemerintah Tutup Pintu Perpanjangan Periode Pertama Tax AmnestyKamis 22 Sep 2016 12:10Administratordibaca 1123 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberi sinyal tertutupnya ruang untuk perpanjangan periode pertama program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan tarif tebusan termurah 2 persen. Penegasan ini merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Pemerintah Jamin WNI Pemilik Dana di SingapuraPemerintah Jamin WNI Pemilik Dana di SingapuraSabtu 17 Sep 2016 08:53Administratordibaca 648 kaliSemua Kategori

Pemerintah meminta warga negara Indonesia (WNI) pemilik dana di Singapura yang berniat mengikuti program pengampunan pajak alias tax amnesty tetap mengikuti program tersebut. Sekretariat Kabinet Pramono Anung meminta, masyarakat tidak takut terhadap segala macam ancaman terkait keikutsertaan mereka di program pengampunan pajak.selengkapnya

 Pemerintah Tambah Tiga Bank Pemerintah Tambah Tiga Bank "Gateway" Amnesti PajakJumat 16 Sep 2016 19:52Administratordibaca 875 kaliSemua Kategori

Pemerintah menambah tiga bank sebagai "gateway" dana repatriasi program amnesti pajak, sehingga kini total perusahaan keuangan yang ditunjuk menjadi 58 lembaga.selengkapnya

 Pemerintah Belum Mau Revisi Target Pengampunan PajakPemerintah Belum Mau Revisi Target Pengampunan PajakJumat 9 Sep 2016 21:02Administratordibaca 983 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyatakan belum akan merevisi target penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak. Padahal, Bank Indonesia memproyeksikan target penerimaan dari pengampunan pajak akan meleset.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :